Pantang Plastik di Laut Kepri

0
1200
Ary Satia Dharma

Oleh: Ary Satia Dharma
Tenaga Kependidikan di UMRAH

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan datang ke Kabupaten Natuna. Ini pasti bukan untuk urusan yang remeh temeh. Duta Besar bukan orang sembarangan, kerjanya banyak dan strategis, mana mungkin ada waktu ke Natuna hanya untuk urusan melancong atau sekedar mecicipi Ikan Simbek Bakar.

Tilik punya tilik, rupanya kunjungan kerja Donovan pada tanggal 8 Nov 2018 yang lalu adalah dalam rangka mengkampanyekan antisampah, serta mensosialisasikan tentang bahaya sampah plastik terhadap lingkungan yang katanya dapat merusak ekosistem di laut.

Bersama Bupati Natuna Hamid Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, para Kepala OPD, Kepala Sekolah serta ratusan anak sekolah setingkat SLTA, Dubes ini memutar film documenter A Palstic Ocean. Film documenter yang hanya berdurasi sekitar 30 menit itu sangat gamblang bercerita tentang pencemaran limbah palstik di laut. Perkara ada penontonnya yang dibuat tercengang, terkejut, dan was-was penuh kerisauan itu soal lain, malahan ini reaksi positif, karena film dokumenter ini memang dirancang untuk ‘menggebuk’ kesadaran masyarakat terutama yang terbiasa membuang sampah plastik di laut.

Bagaimana tidak, kita yang selama ini awam dengan istilah micro palstic tidak pernah menyadari bahwa sampah plastik dapat merusak dan meracuni rantai makanan makhluk hidup, mulai ekosistem laut hingga ke manusia. How come?

Limbah Plastik dan Dampaknya
Sebelum kita mencoba untuk memahami bagaimana micro palstic dapat merusak dan meracuni rantai makan makhluk hidup, mulai ekosistem laut sampai ke manusia, ada baiknya kita cermati data-data dan fakta di bawah ini.

Harus diakui bahwa peradaban manusia modern sangat bergantung dengan material palstik. Sifatnya yang kuat, elastis, tahan lama, dan murah menjadikan penggunaan palstik sebagai primadona dibandingkan sebagian besar materi buatan manusia lainnya. Sekitar 8,3 miliar ton palstik telah diproduksi secara massal sejak tahun 1950. Dan Saat ini, laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250 ribu tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik. Dengan demikian laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050 (Gallo, 2018). Dengan kondisi yang demikian itu dapat dikatakan bahwa saat ini kita telah hidup dengan palstik yang tersebar di seluruh alam. Bentuknya yang telah terfragmentasi menjadi ukuran mikro (bahkan nano) dan menyebar hingga ke dasar laut menyebabkan mustahil bagi kita untuk memungut seluruh sampah palstik yang ada di alam ini (Prasetiawan, 2018). Oleh karenanya tidaklah mengejutkan walaupun tentunya sangat memprihatinkan jika hasil kajian Ocean Conservancy menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik.

Limbah rumahtangga yang dibuang ke laut dan bercampur dengan micro palstic akan meracuni plankton yang merupakan salah satu organisme terpenting di dunia, karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Ketika plankton-plankton yang sudah tercemari ini nantinya akan mencemari ikan-ikan kecil yang memakan plankton tersebut, selanjutnya sesuai rantai makanan ikan-ikan kecil ini juga akan mencemari ikan yang berukuran lebih besar yang memakan ikan-ikan kecil tersebut.

Ikan-ikan yang sudah teracuni oleh partikel micro palstic ini akan mempengaruhi dan berdampak pada kesehatan manusia yang menkonsumsi ikan-ikan tersebut. “Yang pasti dampaknya sangat berbahaya”, kata Donovan sang Duta Besar. Penjelasan ini tentunya mencengangkan banyak orang, terutama yang masih awam dengan bahaya pencemaran micro palstic, karena selama ini kita menganggap bahwa mengkonsumsi ikan adalah sangat menyehatkan dan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan anak. Tentu saja jika ikan yang dikonsumsi manusia itu tidak tercemar, tapi kalau sudah tercemar tentu lain lagi ceritanya. Alih-alih anak jadi sehat dan cerdas, bisa-bisa malah jadi pesakitan.

Bahaya lain dari limbah palstik di laut adalah menyebabkan kematian terumbu karang. Kelompok peneliti asal Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada yang mengamati 159 terumbu karang antara tahu 2011-2014 telah menemukan bahwa paparan limbah palstik pada terumbu karang paling banyak muncul di Indonesia yakni 26 bagian per 100 meter persegi. Lebih luas lagi, sampah palstik di laut pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara global pada bidang perikanan, perkapalan, pariwisata, dan bisnis asuransi hingga mencapai 1,2 miliar dollar Amerika (Prasetiawan, 2018).

Melihat data dan fakta di atas bagaimana mungkin Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan sangat bergantung pada keberadaan laut dan hasil laut tidak merasa prihatin. Ini akan menjadi bencana yang sangat massif pada suatu titik. Namun prihatin saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan, sangat diperlukan kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang sistematis dan terukur untuk menanggulangi dan mencegah kerusakan dan dampak yang lebih buruk lagi.

Perangkat Kebijakan Pengelolaan Sampah
JIka kita ingin mencari jawaban terhadap permasalahan sampah di laut rasanya tidaklah berlebihan jika disadari bahwa sebagian besar sumber dari limbah plastik yang ada di laut berasal dari sampah yang tidak terkelola di darat (mismanaged palstic waste). Oleh karenanya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah palstik di daratan merupakan salah satu kunci untuk mengeliminir ancaman sampah plastik di laut kita.

Baca Juga :  Sekilas Tentang Biologi

Perangkat kebijakan untuk mengeliminir sampah di darat sejatinya telah dimulai dengan diluncurkan+ Undang-undang Nomor nomor 18 Th 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun setelah sepuluh tahun usia Undang-undang ini nampaknya belum memperlihatkan hasil yang maksimal, bahkan target yang sangat ambisius bahwa tahun 2020 Indonesia bebas dari sampah bakal tercecer tak tentu arah.

Salah satu penyebab dari kurang produktifnya UU nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah kurang harmonisnya perangkat Undang-undang lainnya yang mampu mendukung idealisme Undang-undang ini. Contohnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak mencantumkan Urusan Kebersihan atau Urusan Pengelolaan Sampah sebagai sebuah Urusan Wajib Pelayanan Dasar, bahkan sebagai sebuah Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar ataupun Urusan Pilihan pun tidak masuk. Urusan kebersihan dan pengelolaan sampah hanya dimasukkan sebagai Sub Urusan di dalam Urusan Lingkungan Hidup – yang merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar- dan sebagian lagi dimasukkan sebagai Sub Urusan di dalam Urusan Pekerjaan Umum. Konsekuensi dari kebijakan seperti ini mengakibatkan alokasi anggaran untuk kebersihan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah sangat tidak memadai. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa penganggaran pemerintah daerah yang menganut prinsip Money Follow Function dan Money Follow Program tentunya akan memperioritaskan alokasi anggaran untuk urusan-urusan wajib pelayanan dasar yang jumlahnya ada 6 urusan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat). Setelah urusan-urusan wajib ini sudah teralokasi anggarannya, maka selanjutnya anggaran akan dialokasikan untuk ke urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta ke Sub Urusan. Andai saja alokasi belanja untuk operasional dan perawatan pengelolaan sampah dari tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kepulauan Riau ini bisa mencapai angka 2% saja dari APBD, besar harapan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya ada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (dengan target baru 30% pengurangan melalui 3R (Reuse-Reduce-Recycle) dan 70% melalui sampah tertangani /managed waste) dengan pelayanan berbasis landfilling (pengurugan di TPA) pada tahun 2025. Ini bukan kebijakan main-main, oleh karenanya targetnya pun tidak bisa dikatakan main-main. Akan tetapi malangnya, kita bukan negara yang tergolong sukses dalam menjalankan program pengurangan sampah. Data dari KLHK menyebutkan hanya 570 bank sampah yang beroperasi dari 1900 fasilitas bank sampah yang terbangun.

Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan sampah juga belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap kinerja 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. DI Tanjungpinang ada 83 ton sampah per hari yang dibawa ke TPA dan hanya 66, 99 ton per hari yang bisa dikelola. Sementara di Lingga ada 2,27 ton/hari dan yang bdia dikelola hanya 19,19 ton/hari di Tanjungbalai Karimun ada 90,42 ton/hari dan yang bisa dikelola hanya 70,51 ton/hari sedangkan untuk Batam menghadilkan 800 ton/hari dan yang berhasil dikelola hanya 340 ton/hari sedangkan di Kijang Bintan ada 10,5 ton/hari dan yang dikelola hanya 36,39 ton/hari. Total produksi sampah di TPA-TPA yang ada di kepri mencapai 986,19 ton/haridan yang berhasil dikelola hanya 533,08 ton/ hari

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Riau belumlah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan sangat mungkin kondisi laut Kepulauan Riau akan semakin memprihatinkan kondisinya.

Program Strategis
Dari perangkat kebijakan yang telah dikembangkan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita memerlukan upaya-upaya terobosan (inovasi) dan sinergitas yang optimal antara Pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Dunia Usaha, dan Masyarakat. Penanganan sampah terutama sampah palstik tidak lagi dapat ditangani dengan cara-cara business as usual.

Secara garis besar Program Strategis program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah:

· Penguatan Kapasitas SDM; Pemerintah Daerah sangat berkepentingan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi para aparaturnya yang terkait dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, Tidak saja hanya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, namun juga dengan motivasi dan rasa kebanggaan yang tinggi kepada para aparatur tersebut mulai dari yang paling tinggi sampai ke tataran yang paling operasional. Optimalisasi capaian program 3R dan optimalisasi kuantitas dan kualitas fungsi bank sampah merupakan pertimbangan penting dalam upaya penguatan kapasitas SDM ini. Pihak Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Perikanan Kota Batam juga telah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi sejumlah produk bagi 30 masyarakat dari berbagai kalangan di wilayah Nongsa, Kota Batam sebagai bagian dari kampanye Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) (Beritasatu,com, 21 Oktober 2018). Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat menjadi motor penggarak bagi masyarakat lainnya agar bias mengolah sampah plastik. Kegiatan yang telah dimulai dan bertujuan mulia ini seharusnya mendapat atensi yang kuat dari segenap Organisasi Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Kepulauan Riau. Koordinasi dan komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup dengan OPD terkait perlu senantiasa dijaga dan diperkuat agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan pada komunitas yang lebih luas di wilayah Kepualuan Riau dan dievaluasi hasilnya. Jika ‘Gita Laut’ ini sukses, pastinya akan memberi dampak positif, tidak saja pada kondisi kebersihan laut kita, juga kepada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Baca Juga :  Membingkai Intelektual Mahasiswa dengan Adab Para Ulama dan Da’i

· Perubahan Sikap Masyarakat; Pemerintah Daerah perlu senantiasa menguatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari laut dengan limbah dan sampah rumah tangga. Upaya-upaya ini harus dimulai dari siswa PAUD sampai dengan masyarakat yang paling renta sekalipun. Seharusnya upaya ini tidak terlalu sulit untuk mencapai outcome yang diharapkan, mengingat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mayoritasnya adalah suku Melayu dan beragama Islam. “Kebersihan adalah sebagian dari Iman” begitulah nilai (value) yang senantiasa diajarkan oleh guru-guru Agama Islam yang pernah kita terima baik di bangku sekolah maupun di masjid. Pesan ini sudah menjadi nilai baku bagi kita, selanjutnya pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat hanya tinggal menginternalisasi nilai (value) ini kepada segenap masyarakat kita.

· Membangun Manajemen dan Infrasturktur; Pemerintah Daerah perlu merumuskan Standar Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), termasuk infrastrukturnya. Provinsi Kepulauan Riau dirasakan sangat perlu untuk mengembangkan manajemen persampahan dan limbah pesisir yang terintegrasi. Memang salah satu ciri natural pemukiman masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau adalah di daerah pesisir, dan selalu membelakangi laut. Dengan demikian akan manjadi sangat rentan terjadinya pembuangan limbah rumah tangga ke laut. Oleh karenanya perlu dibuat sebuah kebiajakan setara Peraturan Daerah tentang Bangunan Perumahan dan Permukiman di Wilayah Pesisir. Sebaiknya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengingat bahwa hampir seluruh bangunan rumah dan pemukiman di daerah pesisir di Provinsi Kepulauan Riau memiliki tipikal yang sama. Tambahan lagi bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kepualuan Riau adalah berupa laut dan laut merupakan sumberdaya ekonomi terbesar bagi Provinsi Kepulaun Riau. Oleh karena itu sangat tepat kiranya jika Perda ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perlu dirumuskan kebijakan yang mengatur desain bangunan rumah dan sistem pengelolaan limbah rumah tangga di wilayah pesisir yang mampu melindungi ekosistem di laut. Standarisasi desain dan pengelolaan limbah rumah tangga ini tidak saja akan meningkatkan kebersihan laut akan tetapi juga akan meningkatkan kenyamanan penghuninya dan keindahan kawasan permukiman itu sendiri. Mengapa harus membuat rumah yang membelakangi laut, jika bangunan rumah yang menghadap pemandangan laut lebih tinggi nilai keindahan dan kenyamanannya.

· Pembiayaan melalui APBD; tentu saja semua upaya tersebut tersebut di atas membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Ketika ada komitmen yang kuat dari para elit di Provinsi Kepualuan Riau (Kepala Daerah dan DPRD) untuk sungguh-sungguh mengatasi permasalahan sampah ini, maka alokasi anggaran minimal 2% dari APBD bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Selain dari dana APBD, Pemerintah Daerah pun dapat mengupayakan sumber pendanaan dari Corporate Social Responsility (CSR) perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kepulauan Riau. Selain dari itu, sudah saatnya untuk mempertimbangkan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan sampah di daerah, terutama untuk daerah yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti Kota Batam.

· Pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy/WTE); Nampaknya program ini sedang jadi primadona Pemerintah Pusat saat ini. Kebijakan untuk pembangunan instalasi WTE di 12 kota besar di Indonesia sudah diluncurkan melalui Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada tanggal 16 April. Pemda DKI Jakarta sudah bersiap-siap mengelola instalasi WTE di TPA Bantar gebang dengan kapasitas 50 ton sampah/hari yang menghasilan daya sebesar 400 KW/hari, dan di Sunter dengan kapasitas 220 ton/hari yang menghasilkan daya sebesar 35 MW/hari). Selain itu sampah palstik juga akan dijadikan sebagai campuran aspal yang diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan jalan nasional. Sekalipun kedua alternatif pemanfaatan samapah palstik ini dinilai banyak kalangan akan menimbulkan masalah baru berupa pencemaran udara, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya dapat mengurangi sampah dalam jumlah besar secara instan. Diperkirakan program WTE ini akan mereduksi 14% timbulan sampah palstik dan pemanfaatan palstik sebagai campuran aspal akan mereduksi 5,2 juta ton sampah palstik lembar per tahun. Malangnya tidak satupun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Perpres No 35 Tahun 2018 tersebut. Bahkan Kota Batam yang menyumbangkan angka tertinggi dalam hal penumpukan sampah di Kepulauan Riau (1.140 ton/hari) pun tidak masuk. Namun pendapat dari Ketua Komisi III DPRD Batam, NyanyangHaris Pratamura, sedikit memberi harapan. Beliau menilai pengelolaan sampah menjadi energy di Batam sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Kerjasama dengan pihak swastapun sudah mulai dipertimbangkan, termasuk kerjasama dengan pihak asing. Sebab mengandalkan APBD saja dirasa tidak akan cukup. Perangkat regulasinya juga akan segera disiapkan melalui Peraturan Daerah Bea Gerbang. (Batampos.co.id, 5 Maret 2018). Kita doakan bersama, mudah-mudahan ide besar ini akan segera terwujud.

Baca Juga :  Brand Identity Sumber Kesuksesan

· Di dalam UU No.18 Tahun Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ada satu konsep yang nampaknya masih belum diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu konsep Extended Producer Responsibility (EPR). Konsep ini memberikan kewajiban bagi para produsen untuk mengembangkan skema take back (menarik kembali) setiap kemasan palstik yang mereka jual. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi dunia usaha –jika tidak mau dikatakan ‘momok’- untuk mengimplementasinya, Oleh karenanya Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang pengaturan implementasi konsep EPR ini, agar ada kepastian hukum bagi dunia usaha dalam upaya mengimplementasikan konsep EPR ini.

· Program penegakan hukum (law enforcement) serta sistem pengendalian yang tegas dan konsisten bagi masyarakat yang melanggar aturan, disamping pemberian insentif (reward) bagi masyarakat yang champion dalam menegakkan aturan merupakan hal penting dalam membentuk sebuah masyarakat dengan pranata baru untuk berperilaku hidup bersih dan bebas sampah. Satu hal yang perlu menjadi catatan, bahwa perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap penggunaan kantong plastik perlu memperhatikan aspek sosial ekonomi secara pragmatis. Dalam hal ini komentar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey sepertinya layak untuk dijadikan bahan perenungan oleh para perumus kebijakan di daerah. Roy menyayangkan adanya peraturan daerah yang melarang penyediaan seluruh kantong belanja palstik oleh para pedagang. Padahal saat ini sudah tersedia kantong belanja palstik yang telah memiliki kriteria ekolabel yang dikalim mudah terurai dan sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). Standarisasi ini sudah sesuai dengan rekomendasi Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Celakanya, definisi kantong palstik yang ditetapkan dalam Perda men-generalisir bahwa seluruh kantong plastik adalah tidak ramah lingkungan, dan tidak mengatur tentang kantong plastik yang ramah lingkungan dan telah memiliki SNI, sehingga menyebabkan terjadinya multitafsir dan membingungkan masyarakat dalam upaya menegakkan Perda tersebut.

Penutup
Akhirnya kita semua perlu membangun sebuah kesadaran baru: bahwa antara kehidupan dunia daratan dan dunia lautan bukanlah sebuah dunia yang berbeda, melainkan satu dunia yang masing-masingnya akan memberikan sebab akibat, memberikan aksi dan reaksi dari setiap perilaku kita. “The Land and The Sea is One World”, demikian kesadaran baru yang perlu dibangun, jika tidak ingin suatu saat nanti bangsa Atlantis akan ‘memukul balik’ dan memberikan bencana besar bagi kita kaum ‘permukaan’, hanya karena kita tidak dapat memberikan respect yang selayaknya kepada para penghuni laut. Begitulah salah satu pesan moral dari kisah film AQUAMAN, yang begitu memukau.

“Pantang Plastik di Laut Kepulauan Riau” begitu kira-kira bunyi propaganda yang awalnya saya dengar dari kolega saya Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Dr. Agung Damar Syakti) dan langsung memberikan ‘getaran’ yang berenergi bagi saya untuk membuat tulisan ini, layaknya energi yang ditimbulkan setiap kali saya memandang gelombang dan keindahan laut Kepualuan Riau. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here