Panwaslu Bangun Sinergi Pengawasan Partisipatif Bersama Ketua RT dan RW

0
270
foto bersama panwaslu

TANJUNGPINANG – Dalam rangka mensukseskan Pilkada Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersih, damai dan bermartabat, Panwaslu memperkuat sinergi pengawasan partispatif bersama Ketua RT/RW se Kota Tanjungpinang.

Hadir sekitar 800 Ketua RT/RW dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, yang diselenggarakan dua gelombang di Aula Gedung SMPN 4, Basuki Rahmat. Pertama, 400 orang yang terdiri dari Ketua RT/RW Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Kota, Selasa (8/5).

Dilanjutkan pertemuan kedia, 400 orang Ketua RT/RW Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari, Jumat (11/5).

“Tujuan sosialisasi untuk memberikan edukasi sekaligus membangun sinergi dalam pengawasan dan pencegahan selama masa kampanye serta saat pencoblosan 27 Juni 2018 nanti,” ujar Maryamah Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang.

Maryamah menjelaskan dengan partisipasi masyarakat, dapat mencegah terjadinya berbagai potensi pelanggaran, sehingga terwujud Pilkada yang bersih.

Dihimbau kepada RT/RW untuk bersama-sama meningkatkan kondusifitas di tengah-tengah masyarakat, perbedaan aspirasi tidak menjadi faktor perselisihan.

“Mari kita wujudkan Pilkada Damai,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Muhamad Zaini, Kordiv.Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panswalu, bahwa sosialisasi kepada RT/RW ini, beberapa kali diselenggarakan oleh Panwaslu Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya dilaksanakan November 2017, hadir 80 orang perwakilan pengurus Forum Silaturahmi RT/RW se-Tanjungpinang.

Zaini menjelaskan bahwa Panwaslu mengajak Ketua RT/RW untuk bersinergi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pencoblosan nanti. Sekaligus bersinergi dalam pengawasan Pilkada, serta dalam Aksi Tolak dan Lawan Money Politik dan Politisasi Sara.

Dengan motto “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, maka masyarakat dapat melaporkan terhadap berbagai dugaan pelanggaran.

Seperti adanya dugaan politik uang, kampanye di lembaga pendidikan atau di rumah ibadah, atau melibatkan pihak yang dilarang seperti ASN, anak kecil, atau penggunaan fasilitas pemerintah, dan sebagainya.

Jajaran Panwaslu sangat berharap kerja sama warga, dalam mencegah upaya money politik, karena berdampak negatif dalam proses membangun demokrasi yang bermartabat.

Bahkan sanksinya sangat, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 187 A, bahwa pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi.

Dalam Pasal itu disebutkan bahwa orang yang terlibat money politik uang bisa dipenjara 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dengan denda 200 juta dan paling banyak 1 miliar.

“Jika mendapatkan info atau peristiwa pelanggaran silakan laporkan kepada Panwaslu atau PPL yang senantiasa siap melayani dengan baik”, tegas Zaini. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here