Panwaslu Bentuk Posko Pengaduan DPS

0
490
Maryamah Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang (kiri) dan Muhamad Zaini Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, berbincang dan menerima laporan masyarakat di Kantor Panwaslu, kemarin. f-istimewa

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang membuka posko pengaduan terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS).

TANJUNGPINANG – Posko dibuat untuk melayani warga yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, namun belum masuk DPS. Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, posko DPS ada di Kantor Panwaslu dan Kantor Panwascam se-Kota Tanjungpinang. Posko ini berakhir hingga tanggal 7 April 2018.

Sambung dia, bahwa Bawaslu RI mencatat dari laporan rekapitulasi laporan hasil pengawasan di 171 daerah yang menggelar pemilihan, masih ditemukan pemilih yang belum memiliki KTP-e sejumlah 7.418.486 orang. Termasuk di Kota Tanjungpinang.

Sementara KPU Tanjungpinang menyampaikan terdapat 144.241 warga yang sudah masuk dalam DPS, dan masih ada 2.796 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el yang belum masuk DPS.

Ia melihat jumlah warga Tanjungpinang yang belum memiliki KTP-el masih cukup tinggi. ”Para pemilih potensial ini, hasil dari pengawasan coklit. Dari data ini, ada pemilih pemula, ada warga lain yang memang belum terdaftar di DPS. Ya, kita minta mereka mendaftar,” kata Muhamad Zaini, kemarin.

Ia menegaskan, tujuan posko didirikan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih agar terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mereka nantinya bisa menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara pada 27 Juni 2018 nanti. ”Silakan melapor ke posko, sampaikan kepada jajaran pengawas kami, bagi warga yang belum dicoklit, belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak sesuai dalam DPS, agar dilakukan perbaikan DPS oleh jajaran KPU di tingkat PPK dan PPS”, ujarnya.

Zaini menjelaskan, bahwa Panwaslu menggerakkan Panwascam dan PPL, untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi warga agar masuk perbaikan DPS, dalam masa yang berlangsung sejak pengumuman di kelurahan tanggal 24 Maret, hingga perbaikan tanggal 7 April.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat serta pasangan calon dan tim pemenangannya, agar proaktif dalam mencermati data pengumuman DPS yang terdapat di setiap kantor kelurahan, mungkin namanya belum masuk, nomor NIK dan KK yang tidak sesuai, ada warga yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam DPS atau pemilih potensial tapi tidak punya KTP-el agar disampaikan kepada pihak terkait. ”Berarti masih banyak warga yang harus dijamin dan diakomodir hak pilihnya dalam masa pemutkhiran data pemilih, agar bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya pada masa pencoblosan nanti”, tegas Zaini.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here