Panwaslu Buka Lowongan

0
334
Ketua Panwaslu dan Ketua KPU saat melakukan verifikasi parpol peserta pemilu 2019, lalu. f-andri/tanjungpinang pos

Dicari 317 Petugas Pengawas TPS

Panwaslu Kota Tanjungpinang membuka lowongan untuk petugas Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS). Panwaslu butuh 317 orang untuk mengawasi 317 TPS di Pilkada Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Panwaslu sudah menginstruksikan kepada seluruh Panwascam se-Kota Tanjungpinang, untuk segera melakukan perekrutan dan pembentukan Pengawas TPS (PTPS). Masa kerja PTPS hanya satu bulan, mulai bekerja 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara. Sumber gajinya dari dana APBD Pemko Tanjungpinang.

Pengumuman lowongan mulai diumumkan sejak Senin (21/5) hingga Jumat (25/5) mendatang. Pendaftaran dan penerimaan berkas 21-27 Mei. Pengumuman penelitian administrasi 31 Mei, tes wawancara 1 Juni, pengumuman hasil wawancara 2 Juni, pelantikan 3 Juni 2018 mendatang.

Bagi masyarakat yang berminat berkas formulir pendaftaran bisa diambil di Kantor Panwascam, Kantor Camat, Kantor Lurah se-Kota Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang Maryamah, kemarin.

Sambung dia, dasar dan ketentuan pembentukan pengawas TPS ini tertuang dalam Pasal 90 ayat (2), Pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017. Sedangkan sumber dana untuk membayar gaji PTPS bersumber dari dana ABPD Pemko Tanjungpinang.

Kata Maryamah, tugas dan wewenang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yakni, mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dan menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Ia mengajak kepada warga Tanjungpinang yang minat dalam kepemiluan, berintegritas dan profesional, untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai Pengawas TPS. Sementara itu, Muhamad Zaini, Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan, untuk syarat menjadi PTPS secara umum hampir sama dengan PPL dan Panwascam.

Sesuai Pedoman Pembentukan Pengawas TPS dari Bawaslu RI, diantara syaratnya, WNI, usia minimal 25 tahun, Pendidikan paling rendah SMA/sederajat, berdomisili di kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP, bukan anggota/pengurus partai politik, memiliki kemampuan (kepemiluan, pengawasan, ketatanegaraan), memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil.

”Jumlah PTPS nantinya ada 1 orang di setiap TPS. Dan KPU telah menetapkan ada 317 TPS Kota Tanjungpinang. Memiliki masa kerja selama 1 bulan,” ujar Zaini.

Sambung dia, PTPS akan memperkuat Panwaslu, Panwascam dan PPL dalam proses pengawasan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, PTPS bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS.

”Guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraannya sesuai aturan dan prosesur, serta melaporkan setiap ada temuan dugaan pelanggaran,” tegas Zaini.

Zaini mengimbau kepada Panwascam dan PPL agar benaar-benar selektif dalam memilih calon Pengawas TPS. Selain memenuhi persyaratan administratif, juga memperhatikan integritas dan profesionalitas.

Maka terkait hal tersebut, Panwaslu telah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembentukan Pengawas TPS bagi Panwascam se-Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu, Sabtu (19/5). Tujuanya, agar mendapatkan penguatan dan pembinaan dalam proses pembentukan PTPS dalam mensukseskan pengawasan Pilkada. Turut memberikan pengarahan dalam Rakernis, Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang. (ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here