Panwaslu Minta ASN Netral di Pilwako

0
676
FOTO BERSAMA: Komisioner Panwaslu Tanjungpinang foto bersama dengan komisioner Panwaslu dari Kepri di Jakarta. f-ISTIMEWA

TANJUNGPINANG – Komisioner Panwaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini menghadiri rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2018 dan 2019 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, 27-29 Oktober, kemarin.

”Kegiatan ini sebagai upaya Bawaslu RI mempersiapkan seluruh anggota pengawas pemilu dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota dalam mensukseskan Pilkada serentak 2018 dan Pileg, Pilpres 2019, sekaligus penjelasan UU No.7 Tahun 2017,” kata Zaini juga sebagai Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, kemarin.

Menurutnya, konsolidasi tersebut dihadiri DPR RI, KPU dan Kemendagri. Guna koordinasi para stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu. Serta, sosialisasi fungsi peran pemerintah, aparatur pengawas pemilu di daerah. Hal tersebut dilakukan lantaran tahapan pemilu sudah dimulai.

Baca Juga :  Candra Ibrahim Daftar di Tiga Parpol

”Komukasi dan koordinasi yang baik antar stakeholter dan peserta politik di tingkat pusat hingga daerah. Peranya dalam melaksanakan wewenangnya, bagian dari kunci keberhasilan pemilu yang demokratis, berkualitas dan damai. Termasuk menjelang Pilwako Tanjungpinang,” tegas Zaini.

Kata dia Panwaslu Kota siap mengawas dan mengawal persiapan, tahapan penyelengaraan, hingga pencoblosan 27 Juni 2018 dan Pileg Pilpres 4 April 2019. Ia juga minta agar ASN di lingkungan Kota Tanjungpinang benar-benar netral. Tidak terlibat dalam politik praktis.

Sementara itu, ketua Bawaslu RI, Abhan, menjelaskan bahwa Bawaslu siap mensukses pemilu. ”Dengan wewenangnya yang besar dalam pengawasan pencegahan, penindakan pelanggaran, dan sebagai pemutus sengketa Bawaslu siap mengawal demokrasi. Tapi tidak selalu dengan pendekatan hukum, dengan strategi partisipatif, melibatkan seluruh unsur masyarakat,” tegasnya

Baca Juga :  Lebaran Ketiga, KPU Tanjungpinang Plenokan DPS

Lebih lanjut, rapat itu juga mensosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Mengingat ada perubahan penyelenggaraan yang dilakukan secara serentak.

Dr. Akbar Ali, M.Si mewakili Kemendagri menjelaskan bahwa pemerintah siap mendukung pemilu agar dapat berjalan lancar, serta menegaskan agar ASN bersikap netral. ”ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, jaga netralitas, jika terbukti akan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang,” tegasnya.

Rapat konsolidasi dan sosialisasi dihadiri oleh Ketua Komisi II Zainuddin Amali, Ketua Bawaslu Abhan, KPU RI Pramono, Kemendagri Akbar Ali dan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro.Acara ini diikuti 600 peserta anggota pengawas se-Indonesia, dari Bawaslu tingkat provinsi sampai kabupaten kota. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here