Para Pencaker Mulai Putus Asa

0
296
Eka Kurniawati

Oleh: Eka Kurniawati
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Kini mencari lapangan kerja sudah sangat sulit. Ini terjadi dimana-mana di wilayah Indonesia. Persaingan di setiap peluang kerja sudah semakin ketat. Pengangguran semakin banyak sementara lapangan kerja sangat terbatas. Warga berlomba-lomba merantau ke kota industri berharap bisa mendapat pekerjaan. Di antaranya di Kota Batam.

Meskipun Kota Batam dikenal sebagai kota industri namun jumlah lapangan kerja sangat terbatas. Apalagi banyak perusahaan yang memilih tutup karena alasan merugi.Tingginya arus urbanisasi ke Batam membuat angka pengangguran di kepri semakin tinggi.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan Kepulauan Riau menduduki peringkat ke 26 untuk jumlah pengangguran di indonesia. Tercatat jumlah pengangguran di Kepri sebanyak 68.559 orang, mengalami penurunan sekitar 601 orang dibanding semester lalu dan bertambah sebanyak 763 orang dibanding setahun yang lalu atau sekitar 6,43 persen dari jumlah penduduk yang ada. Meskipun mengalami penurunan jumlah pengangguran dari bulan Agustus 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepri 7,69 persen dan pada Februari 2017 turun menjadi 6,44 persen. Kemudian pada Agustus 2017 naik lagi menjadi 7,16 persen, serta terakhir pada Februari 2018 turun sekitar 6,43 persen tetap saja masih banyak pengangguran yang ada dan itu menjadi tugas penting yang wajib ditangani oleh pemerintah dan dinas ketenagakerjaan.

Penyebab dari pengangguran yang ada yaitu seperti halnya ketidakseimbangan antara masyarakat yang semakin banyak dengan minimnya perusahaan atau lapangan kerja yang tersedia, standarnya pendidikan yang dibatasi oleh perusahaan, terjadinya penyalahgunakan kewenangan dengan menerima keluarga atau kerabat dalam suatu pekerjaan.

Oleh karena itu dan data tersebut pemerintah harus dapat memberikan solusi dan berupaya untuk mengatasi permasalahan pengabguran yang ada di Indonesia termasuk di Kota Batam dan sekitar daerah Kepulauan Riau dengan seadil-adilnya.

Setiap warga negara berhak mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Pemerintah juga harus menetapkan upah yang sesuai denngan pekerjaannya agar dapat menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Mestinya pemerintah dapat berupaya memberikan lowongan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya mungkin misalnya dengan mengembangkan industri atau mengadakan proyek pekerjaan umum dengan cara meningkatkan dana dari modal investasi dari perusahaan swasta negara lain dan dana modal dari perusahaan dalam negeri. Dan juga pemerintah juga dapat mengirim pekerja kenegara lain dengan melalui dapertemen tenaga kerja sebagai TKI tapi dengan aman dan legal.

Sejatinya, pengangguran disuatu daerah itu sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran masyarakat didaerah tersebut karena pendapatan perekonomian masyarakat dapat menurun, dan dapat berdampak pada pembayaran pajak menurun karena banyaknya pengeluaran kebutuhan dan minimnya pendapatan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan pembangunan disuatu daerah pun juga ikut menurun karena terhambatnya pembayaran pajak oleh masyarakat.

Pengangguran juga dapat berpangaruh pada kehidupan masyarakat, apalagi bagi para kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya dengan layak, karena biaya hidup pada saat sekarang ini termasuk mahal bagi masyarakat yang kurang mampu, apalagi mereka harus menyekolahkan anaknya dengan membeli peralatan sekolah, dan membayar pretelan-pretelan lainnya.

Oleh karena itu banyak masyarakat yang berharap agar pemerintah atau dinas ketenagakerjaan dapat mengatasi masalah pengangguran yang sedang marak saat ini agar mereka dapat bekerja dan berpenghidupan yang layak dan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena kalau mereka bekerja pasti ada penghasilan dan dapat membayar pajak juga. Toh kalau mereka tidak bekerja mereka harus bayar pajak pakai apa? Jadi pemerintah atau dinas ketenagakerjaan sangat berperan penting dalam mengatasi pengangguran yang ada demi terciptanya kemakmuran bagi masyarakat dan pembangunan disuatu daerah tidak terhambat. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here