Parpol Jangan Libatkan ASN

0
240
BUPATI Lingga H Alias Wello menyaksikan penandatanganan Deklarasi Damai dalam apel bersama deklarasi Pemilu Damai 2019. f-istimewa

LINGGA – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga Ardi Auliya mengingatkan kepada para Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berkampanye.

ASN yang dimaksud, termasuk unsur netralitas lainnya yakni PTT, Honorer, TNI/Polri, Kades serta RT dan RW yang berada dibawahnya selama dalam masa kampanye.

”Peringatan ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, telah resmi mengumumkan masa kampanye Pemilu 2019 pada Minggu (23/9) kemarin yang berlangsung hingga 19 April mendatang. Seluruh unsur yang berada diluar kegiatan itu dilarang ikut serta,” kata Ardhi, senin (24/9).

Ia menambahkan, Parpol melibatkan ASN dan unsur netral kainnya dalam kampanye Pemilu akan diancam dengan sanksi sesuai ketentuan UU No 7 tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan pengawasan Bawaslu tentang tahapan masa kampanye.

”Tidak hanya Parpol dan unsur netral yang terlibat juga akan diberikan sanksi. Bawaslu akan bekerja sesuai ketentuan. Jika mereka kedapatan melakukan itu, maka akan segera diberikan sanksi,” tegasnya.

Bawaslu juga kembali mengingatkan Parpol dan caleg, agar mengedepankan sopan santun serta tidak memuatkan materi berbau sara yang berpotensi memecah belah masyarakat jika berkampanye di media sosia.

”Hal ini juga akan berefek mencitakan Pemilu yang berkualitas di Lingga,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rabu (19/9) Kepolisian Resor Lingga menggelar simulasi pengamanan Pemilu dan deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri Bupati Lingga H Alias Wello dan sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 di Lapangan Merdeka Dabosingkep.

”Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka, memberikan rasa nyaman dan aman bagi para peserta Pemilu. Mengingat, Pemilu kali ini digelar secara serentak,” kata Wakapolres Lingga Kompol Ikhsan B Syahroni, usai upacara.

Wakapolres Lingga, selaku Pembina Upacara pada kegiatan tersebut juga membacakan amanat dari Kapolri, yang isinya untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia dalam berdemokrasi.

Untuk itu, pihak kepolisian ingin memberikan jaminan keamanan atas penyelenggaran Pemilu 2019.

Apalagi menurutnya, dalam kacamata Kamtibmas dan peningkatan intensitas kegiatan politik saat ini tentunya dapat memunculkan kerawanan potensi keamanan.

Adapun potensi yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah, pemanfaatan politik identitas dan penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian. (tir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here