Partisipasi Pemilih Perempuan Berbanding Terbalik dengan Keterwakilan Perempuan

1
955
Rara Pharamaeswari

Oleh : Rara Pharamaeswari
Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Pemilu pertama kali di Indonesia sejak tahun 1955, telah lebih awal memberikan hak berpolitik kepada perempuan. Indonesia telah menggalakkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang politik, dan memberikan ruang-ruang publik bagi perempuan untuk menyuarakan pendapatnya. Bagi kaum perempuan yang telah memahami makna politik, ia pasti beranggapan pentingnya kaum perempuan berkecimpung di dunia politik, karena politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik soal penyelenggaraan kebijakan pemerintahan.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Jumlah minimum 30 persen ini diharapkan dapat memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan mebawa dampak pada suatu lembaga politik. Namun, pada kenyataanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah tercapai malah semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan partai politik, misalnya masih kentalnya anggapan bahwa posisi sosial kaum laki – laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan yang seringkali mendiskriminasi perempuan, masih berkembangnya pandangan bahwa perempuan kodratnya hanya menjadi ibu rumah tangga, dan anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibanding laki – laki.

Baca Juga :  Indonesia Butuh Reformasi Putih

Tetapi perbandingan jumlah pemilih perempuan terus meningkat pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan rekap data dari KPU untuk pilkada tahun 2018 ini sudah ada 152.092.310 jiwa yang tercatat di DPS se-Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 75.927.052 pemilih laki – laki dan 76.165.258 pemilih perempuan. Hasil DPS itu baru menjangkau 375 kabupaten/kota dari total 381 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, sementara masih ada 6 kabupaten/kota lagi di daerah papua yang belum selesai melakukaan proses DPS.

Dapat dilihat, hal ini berbanding terbalik dengan keterwakilan perempuan dalam berpolitik. Berdasarkan keterwakilan perempuan dengan kuota 30 persen itu pada kenyataannya belum terpenuhi, padahal jumlah pemilih perempuan mencapai lebih dari 30 persen. kenapa demikian? karena banyak perempuan yang meskipun belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah sehingga sudah masuk pula dalam daftar pemilih. Sedangkan status perempuan yang berpendidikan dan mau ikut serta dalam berpolitik itu masih minim, padahal keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting karena penyusunan Undang-Undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan.

Baca Juga :  Sebab Akibat Republik ini Menerapkan Welfare State

Dampak dari ketidaksesuaian antara jumlah partisipasi pemilih perempuan dengan jumlah keterwakilan perempuan ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan.

Partisipasi politik perempuan itu bisa terjadi karena adanya ketertarikan untuk berkecimpung di dunia politik dalam diri perempuan itu sendiri, disinilah muncul pemikiran bagaimana cara untuk membangun keinginan pribadi perempuan tersebut dalam berpolitik. Strategi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan perempuan didalam suatu parlemen dapat diawali dengan keseriusan partai politik dalam memfasilitasi dan meningkatkan pendidikan politik perempuan yaitu dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki – laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. pemerintah juga harus memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghilangkan pemikiran bahwa dunia politik hanya di kuasai oleh laki – laki, padahal perempuan juga bisa berada dalam dunia politik. disinilah peran pemerintah untuk melaksanakan UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui masih sering terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Baca Juga :  Pentingnya HAM Ditegakkan

Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki – laki. Perempuan tidak selalu identik dengan keburukan atau kelemahan. Perempuan terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang termasuk bidang politik. Sudah saatnya perempuan untuk bangkit dan berprestasi, yaitu dengan mau ikut serta dalam bidang politik untuk memperjuangkan hak – hak perempuan. ***

Loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here