Pas Pelabuhan Bermasalah

0
624
Para pejabat Pemko Tanjungpinang, Pelindo dan Bank Indonesia saat meresmikan pembayaran nontunai di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Minggu (29/7).f-andri/tanjungpinang pos

Pas masuk Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang bermasalah. PT Pelindo menaikkan tarif pas pelabuhan tanpa persetujuan dari DPRD Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Pelindo juga tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai aturan paling minimal tiga bulan sebelum tarif baru di terapkan. Tarif pas pelabuhan naik per 1 Juli lalu, untuk di terminal domestik dari Rp5 ribu naik jadi Rp10 ribu. Pengantar dan penjemput dari Rp5 ribu naik jadi Rp10 ribu.

Terminal internasional untuk Warga Negara Indonesia (WNI) naik dari Rp35 ribu naik menjadi Rp40 ribu per orang. Warga Negara Asing (WNA) dari Rp55 ribu menjadi Rp 60 ribu per orang. Masing-masing naik Rp 5 ribu per orang. Sejak kenaikan pas pelabuhan itu, warga yang protes.

Senin (30/7), DPRD Tanjungpinang menggelar hearing atau dengar pendapat dengan General Manager PT Pelindo I Wayan Irawan.

Hearing tersebut, mengeluarkan rekomendasi agar tarif pas masuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) ditinjau kembali. Karena, dinilai bermasalah, Pelindo menaikan pas pelabuhan tanpa pesetujuan dari DPRD Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan pemimpin RDP, M Arif usai melaksanakan rapat bersama yang juga di hadiri Direktur PT TMB Tanjungpinang, Zondervan serta pengurus Pemuda Tempat (Perpat) Tanjungpinang.

Ada tiga poin rekomendasi lain disampaikan yaitu mengkombinasikan penerapan e-money dengan manual bagi pengunjung sekali jalan, terkait penataan parkir serta aturan taxi plat hitam di pelabuhan perlu di duduk kembali bersama. Kemudian, tarif pas pelabuhan harus diturunkan atau tinjau ulang.

Arif menuturkan, manajemen PT Pelindo harus meninjau ulang besaran tarif sebab menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Terkait pernyataan ini, perlu menyiapkan dasar-dasar kenaikan, apalagi di katakan GM Pelindo tidak perlu persetujuan DPRD terkait kenaikan. Maka, saat ditanya masyarakat harus mampu menjelaskan dasarnya.

Baca Juga :  29 Ribu Anak Tanjungpinang Kantongi KIA

Ia mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan PT Pelindo, maka itu ia meminta jika bisa kenaikan setelah faislitas seluruhnya memadai. Hal senada disampaikan rekan lainnya yaitu Fengky Fensito yang merasa janggal dengan kenaikan tarif yang terkesan tanpa ada kajian. Minimal mengikuti inflasi yang terjadi di Tanjunpinang.

Kabag Ekonomi Tanjungpinang, M Yamin menuturkan, inflasi Tanjungpinang 0,24 persen. Fengky menuturkan, dasar menaikan tarif harusnya mengacu pada kenaikan inflasi. Bukan atas dasar keinginan dari pengelola jasa umum atau perusahaan.

”Kami berharap PT Pelindo harus menjelaskan dasar kenaikan. Jika sampai 100 persen begini tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Terkait penerapan e-money ia mengapresiasi, ini sebagai langkah maju mengikuti teknologi. Ini harus tetap di jalankan, hanya saja sarananya harus dipersiapkan dengan maksimal. Jangan sampai ada kendala jika ingin digunakan.

Terpenting harga kartu yang di jual ke masyarakat harus sama. Jangan ada yang berbeda. Bahkan khusus kepada penumpang sekali jalan diberikan keringanan yaitu harga kartu bisa lebih murah.

”Khusus penumpang antarpulau bisa saja diberikan keringanan ini sebagai bentuk sosialisasi. Saya yakin masyarakat tidak ada yang keberapan dengan sistem e-money. Tapi tarifnya yang berat karena baik 100 persen,” ujarnya lagi.

Fengky menambahkan, melalui rapat ini, pihaknya telah mengeluarkan kekuatan DPRD yaitu memberikan rekomendasi. Jika ini tidak diikuti, maka manajemen PT Pelindo siap berkontroversi.

”Apa ia manajemen PT Pelindo mau berkontroversi dengan masyarakat. Ini akan berat, maka perlu penjelasan dasar kenaikan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, GM PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan menuturkan, dasar kenaikan melihat cost atau biaya yang diperkukan untuk operasional. Hal ini sudah diajukan sejak dua tahun lalu.

Baca Juga :  Beras Medium Hanya Rp 8.100 Per Kilo

Hanya saja tidak disetujui karena kondisi perlabuhan yang waktu itu belum baik. Menurutnya, kini perwajahan pelabuhan terus dibenahi maka, ia berharap kenaikan itu tidak terasa membebani untuk masyarakat.

”Pembangunan kini terus on progres, tahun ini ada lagi pembangunan, tahun depan juga demikian. Kami berkomitmen untuk terus membenahi,” ucapnya.

Tetapi jika diminta kembali menurunkan tarif, ini perlu koordinasi dengan manajemen PT Pelindo pusat. Ini akan erat kaitannya dengan kredibiltas perusahaan. ”Kalau minta menurutnkan tarif lagi agak berat, tapi kalau diminta membenahi pelabuhan kami siap laksanakan,” ucapnya.

Astaga, Kenaikan Tarif Pas SBP Tanpa Restu
GM Pelindo Tanjungpinang, I Wayan mengakui jika kenaikan tarif masuk di pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada lembaga DPRD Tanjungpinang. Ia menuturkan, dasar kenaikan tarif mengacu kepada Perpres 15 Kementerian Perhubungan. Pihaknya hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa serta pihak pengguna kapal. Selama ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang. Manajemen PT Pelindo Tanjungpinang per 1 Juli lalu menaikan tarif di pelabuhan domestik dari Rp 5 ribu menjadi Rp10 ribu. Di pelabuban internasional, untuk WNI dari Rp35 ribu menjadi Rp 40 ribu serta WNA dari Rp 55 menjadi Rp 60 ribu.

Hal ini disampaikan, I Wayan Wirawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I, II dan III di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (30/7). ”Kami akui terkait kenaikan tarif pas masuk SBP tidak pernah kami sampaikan ke DPRD. Pihaknya hanya pernah melakukan rapat bersama anggota DPRD Tanjungpinang dan anggota DPRD Provinsi Kepri, 2016 di Hotel CK terkait besaran kenaikan tarif. Dari hasil rapat itu memang tidak setuju, maka kenaikan kami tunda,” turutnya.

Baca Juga :  Agung Toyota Gelar Lomba HUT RI

Ismiyati menuturkan, PT Pelindo Tanjungpinang merupakan BUMN atau vertikal ke pusat, meski demikian, akibat kebijakan yang ditetapkan berdampak pada masyarakat Tanjungpinang. Dengan kenaikan tarif pas Pelabuhan SBP, banyak masyarakat yang mengadu. Serta berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dituturkannya, tidak semua masyarakat yang menggunakan jasa SBP orang yang memikiki uang. Untuk itu, perlu dipertimbangkan. “Harus memiliki kajian daya tipe masyarakat, apalagi kenaikannya sampai 100 persen,” ucapnya. Ditambah lagi dengan sistem e-money, menurutnya sangat memberatkan karena harus membayar senilai Rp 20-25 ribu per kartu.

Sebelumnya, saat Pelindo menerapkan tarif baru, terjadi aksi demo di depan pelabuhan. Akdi demo dari mahasiswa minta agar Pelindo membatalkan kenaikan tarif, namun tuntutan mahasiswa tidak di hiraukan Pelindo.

Masyarakat juga keberatan membeli kartu pas masuk yang dijual oleh Pelindo kerjasama dengan perbankan. Visa, salah satu warga Tanjungpinang memprotes, karena ia membeli kartu dengah harga Rp25 ribu dan saldo Rp10 ribu. Mestinya, dengan harga Rp35 ribu termasuk saldo, ia dan suaminya dan keluarganya bisa masuk untuk tiga orang ke dalam pelabuhan. Karena, harga pas masuk Rp10 ribu. Tapi, saat itu, saldonya cuma tercatat Rp10 ribu saja. ”Kita beli kartu pas, harga Rp35 ribu tapi saldo RP10 hanya satu orang saja boleh masuk, ini tidak benar dan memberatkan,” bebernya. (DESI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here