Pas Pelabuhan Tak Jadi Naik

0
535
Penunpang: Para penumpang saat berada di Pelabuhan SBP (3) f-raymon/tanjungpinangpos

Tanjungpinang – DPRD Tanjungpinang meminta pihak PT Pelindo untuk menunda kenaikan tarif pas masuk pelabuhan domestik dan internasional termasuk untuk pengantar dan penjemput di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).

Hal itu disampaikan DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Pelindo di Kantor DPRD Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (14/2) kemarin.

Dalam RDP, itu dewan menerima masukan dari berbagai pihak. Di antaranya Ketua Kadin Tanjungpinang, Boby Janyanto, Ketua Umum ASITA, Sapril Sembiring dan Ketua LAM Tanjungpinang, Wan Rumadi.

RPD kemarin dihadiri GM Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, Direktur Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Asep Nana Suryana berserta unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang, Suparno, Ade Angga, Ahmad Dani, Ketua Komisi II, Mimi Betty Wilingsih, Reni, Maiyanti, Rosiani, Syahrial. Dari komisi I, Beny, Simon Awantoko, Petrus Sitohang dan dari komisi III, Borman Sirait.

Ada dua hasil RDP tersebut. Pertama, menunda kenaikan tarif pas masuk pelabuhan internasional dan domestik, sampai adanya perbaikan fasilitas hingga penumpang bisa nyaman saat di pelabuhan.

Kedua, dengan pertimbangan banyaknya masyarakat Tanjungpinang yang keluar negeri untuk berobat, maka menerapkan perbedaan tarif antara WNI dan WNA. Ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga yang disetujui anggota DPRD yang hadir.

Sebelum kesepakatan itu final, anggota DPRD Tanjungpinang, Petrus Sitohang menyetujui jika kenaikan ditunda. Hanya saja, sampai batas tiga sampai enam bulan ke depan menunggu selesai melaksanalan sosialisasi.

Setelah selesai sosialisasi, maka setuju dengan penerapan tarif yang ditetapkan manajemen Pelindo Tanjungpinang.

Hal ini berbeda dengan permintaan Kadin Tanjungpinang, yang setuju bila ada kenaikan tarif apabila PT Pelindo Tanjungpinang sudah selesai melakukan pembangunan terminal yanglebih baik, nyaman dan refresentatif.

Bila perwajahan pelabuhan masih seperti saat ini dan sekarang tahap pembangunan, sangat tidak setuju. Menurutnya, tidak memberikan pelayanan setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

”Kalau bagi saya Rp 60 ribu tidak masalah. Tapi, kita memikirkan para pengusaha travel. Mereka sudah membuat paket tour untuk satu tahun berjalan. Saya juga pernah mantan ketua ASITA jadi sangat paham yang mereka rasakan,” paparnya.

Belum lagi ia menilai, kebanyakan masyarakat yang berangkat ke Malaysia dan Singapura bukan sekedar berjalan melainkan untuk berobat. Dengan keniakan ini, maka makin membebani masyarakat.

”Tapi terlepas dari itu, saya yakin masyarakat pun mau membayar Rp 60 ribu asalkan pelayananya baik. Bila perlu Pelindo bisa studi banding ke Pelabuhan di Lagoi, disana sangat refresentatif meskipun terminalnya kecil,” paparnya.

Ketua Umum ASITA Tanjungpinang, Sapril Sembiring menuturkan, kenaikan harga ini sangat merugikan para pelaku usaha travel. Ia meminta, sebelum melakukan kenaikan minimal melakukan sosialisasi tiga sampai enam bulan. Jangan terkesan mendadak.

”Kita sudah buat harga paket-paket wisata, itu sudah termasuk biaya pas masuk pelabuhan yang kami hitung hanya Rp 13 ribu. Bayangkan kalau kenaikannya Rp 47 ribu, jika ada 100 wisatawan yang datang berapa kerugian kami,” paparnya.

Ketua LAM Tnajungpinang, Wan Rumadi menuturkan, PT Pelindo Tanjungpinang selama ini, sudah memungut uang pas dari masyarakat Tanjungpinang. Sehingga sudah wajar jika kini melakukan pembangunan, setelah selesai memperbaiki, baru menaikkan tarif.

Ia memberikan perumpamaan, seperti pas masuk tol jalan raya di Jakarta memungut tarif tinggi tapi sudah memperbaiki jalan. Begitu juga dengan pas parkir, tempat parkir tersedia dulu baru menerima bayararan.

”Berbeda dengan Pelindo sekarang terkesan memungut uang masayarakat dulu baru membangun,” paparnya.

Terkait pengakuan PT Pelindo Tanjungpinang, biaya pemasukan di SBP tak menutup operasional, menurutnya inipun bukan alasan menaikkan tarif.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada subsidi silang, jika dari daerah sini kurang, maka ditutupi dari daerah lain yang untung.

”Sekarang baiknya ditunda dulu kenaikannya, jika sudah bagus, baru dapat menaikkan tarif,” paparnya.

Dalam mengambil keputusan sempat adu argumentasi antara anggota DPRD yang satu dan lainnya. Tetapi banyak di antaranya yang satu suara meminta menunda dengan pertimbangan halayak banyak. Ini lah yang diminta Beni dengan tegas dalam rapat, ketua harus memberikan rekomendasi penundaan.

Jika Pelindo hari ini, Rabu (15/2) menaikkan tarif, maka akan meminta Dana Bagi Hasil (DBH) ke BUMD di tolak. Ini dinilai lebih baik, dai pada ribuan masyarakat akan terbebani.
Ade Angga menuturkan, penundaan kenaikan tarif untuk domestik dan internasional.

Belum dapat dipastikan sampai kapan karena menunggu hasil keputusan dari Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. M Arief berpedapat jika Lis Darmansyah akan menolak kenaikan dengan kondisi pelabuhan seperti sekarang. Tetapi tetap menunggu keputusan dalam rapat yang akan digelar.

Reni menuturkan, Komisi II DPRD Tanjungpinang berencana akan melakukan kunjungan ke BUMD dan Menteri Perhubungan terkait hal ini. Ingin melihat langsung tarif yang ditetapkan direksi serta menceritakan kondisi pelabuhan sekarang.

I Wayan Wirawan menuturkan, belum bisa memastikan menerima atau tidak rekomendasi DPRD Tanjungpinang. Karena masih melakukan pembahasan dengan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

”Kita tampung rekomendasi dari anggota DPRD, untuk dibahas lagi dengan Pak Lis. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasilnya,” ungkapnya singkat. (Desi Liza Purba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here