Pasal Kewenangan 0-12 Mil Laut Dibahas Ulang

0
1807
Jamhur Ismail

Terkait Lego Jangkar

JAKARTA – Jika tidak ada halangan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat akan dibahas lintas kementerian hari ini, Rabu (20/12) di Jakarta. Ini merupakan pembahasan kesekian kalinya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, Selasa (19/12) kemarin dirinya dan staf sudah menemui tim perumus RPP di Kantor Kemendagri.

Mereka menyampaikan, pasal yang menyangkut kewenangan pengelolaan ruang laut pada 0-12 mil merupakan hak provinsi sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 27 ayat 3 dibunyikan, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola Sumber Daya Alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

”Pihak Kemendagri memahaminya dan pasal itu tidak diubah. Besok (hari ini, red) akan dibahas lintas kementerian. Kami akan masuk ke tim Mendagri saat rapat besok,” ujar Jamhur via ponselnya, kemarin.

Baca Juga :  Gubernur Kunjungi Desa yang Blank Spot

Kepada sejumlah pejabat Kemendagri yang terdiri dari berbagai biro, Jamhur menjelaskan, bahwa pasal tentang pelayaran dan keselamatan di laut di RPP itu sudah tepat dan itu wewenang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Sedangkan pasal mengenai kewenangan pengelolaan ruang laut pada 0-12 mil harus ada karena kewenangan provinsi sesuai UU No.23 tersebut.

Provinsi, kata Jamhur, tidak akan mengganggu yang bukan kewenangannya pada 0-12 mil laut. Provinsi hanya mengelola ruang laut yakni labuh jangkar.

Kapal yang labuh jangkar (parkir istilah untuk di darat), akan membayarkan jasa labuh kepada pengelola. Dalam hal ini, ruang laut 0-12 mil itu dikelola provinsi. Sehingga, pasal ini tidak boleh hilang di RPP tersebut.

Baca Juga :  Dua Tokoh Pers Raih Anugerah, Ramon Moderator Nasional

Apabila RPP ini sudah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP), maka dengan sendirinya PP No.15 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan harus direvisi.

Sebab, selama ini Kemenhub memungut lego jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri berdasarkan PP No.15 tersebut. Di PP ini disebutkan, bahwa jasa labuh jangkar salah satu jenis PNBP.

Sementara dengan adanya Pasal 27 UU No.23 tersebut bahwa pengelolaan laut o-12 mil di provinsi, maka jasa labuh jangkar bukan lagi PNBP, melainkan retribusi yang harus masuk ke kas daerah. Namun, selagi masih diklasifikasikan masuk PNBP, maka wajib masuk kas negara.

Inilah persoalan-persoalan yang membuat sampai saat ini Pemprov Kepri belum bisa memungut retribusi labuh jangkar di laut Kepri.

Baca Juga :  Jadi Tujuan Investasi dan Wisata, Kepri Butuh Banyak Penerjemah

Terkait RPP tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat, itu merupakan turunan dari Pasal 28 UU No.23 tentang Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Di Pasal 29 UU No.23 ayat 1, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Di Pasal 30 UU No.23 disebutkan, turunan dari Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut harus diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Di pasal 405 UU No.23 disebutkan juga, PP tersebut dibuat paling lambat dua tahun sejak UU ini disahkan. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here