Pasca Bencana, Pemkab Butuh 44 Miliar

0
210
WARGA beramai-ramai gotong-royong membuka akses jalan yang tertimbun tanah longsor ketika bencana yang terjadi awal tahun kemarin. F-indra gunwan/TANJUNGPINANG POS

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk merehabilitasi sejumlah jalan yang rusak dan tanah longsor akibat banjir yang melanda Kecamatan Siantan, Palmatak dan Kecamatan Jemaja.

ANAMBAS – Dari hasil identifikasi, sedikitnya ada lebih dari 30 titik tanah longsor. Sebagian tanah longsor tersebut, ada yang tidak merusak jalan. Namun sebagian besar longsoran tanah menutup jalan, bahkan sebagian lagi ada yang merusak jalan. Hal itu terjadi di jalan arah Desa Tarempa Barat Daya.

Di sekitar 100 meter dari jalan raya Tiangau, jalan semenisasi tersebut nyaris terbawa tanah longsor. Saat ini, kondisi jalan tersebut genting. Sebab, pada bagian bawah jalan semenisasi disisi utara sudah tidak menyentuh tanah atau menggantung.

Sementara itu, pagar pengaman jalan juga terbawa tanah longsor. Sehingga, butuh penanganan secepatnya agar tidak mencelakai masyarakat. ”Kita sudah identifikasi titik-titik tanah longsor yang terjadi. Ada sekitar 30 titik seluruhnya termasuk di Siantan, Palmatak dan Kecamatan Jemaja,” ungkap Plt Sekretaris Dinas PUPR Khairul Anwar, kemarin.

Dari hasil perhitungan Dinas PUPR, untuk memperbaiki jalan rusak akibat tanah longsor tersebut minimal butuh anggaran sebesar Rp 44 miliar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sudah mengusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana tersebut.

Pasalnya, di daerah tidak ada anggaran dalam jumlah itu. Anggaran yang ada, yakni biaya perawatan yang jumlahnya hanya sekitar Rp 500 juta. Sehingga, lanjut Khairul Anwar, sangat tidak cukup untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat bencana tersebut. ”Kita sudah sampaikan usulan melalui proposal kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional,” jelasnya.

Jika Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyetujui, maka akan mentrasfer biaya tersebut melalui Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas karena nomenklaturnya ada di Bakesbangpol. ”Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum ada jadi harus ke Bakesbangpol,” katanya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here