Pasir Bandara Jadi Atensi DPRD

0
49
SATU alat berat ketika melakukan pengerukan pasir di lahan dekat Bandara Letung yang masih milik warga. F-Istimewa

Pihak Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tengah melaksanakan reses yang ke-III. Namun, yang menjadi atensi kali ini untuk menyelesaikan persoalan pengerukan pasir tanpa izin di lahan milik warga untuk proyek pekerjaan perpanjangan runway Bandara Letung.

ANAMBAS – Seperti diketahui, kuat dugaan pemenang lelang pembangunan Runway Bandara Letung keruk pasir lahan warga. Ironinya pengerukan pasir tersebut tanpa izin, dan koordinasi dengan pemilik lahan. Padahal pengerukan pasir tersebut, telah berlangsung sejak tahun 2016 silam.

Akibat hal ini, pemilik lahan ditaksir mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp5 milliar dari sekitar 25 ribu kubik pasir yang telah diambil.

”Ini menjadi atensi kami, usai reses dipastikan DPRD akan memanggil sejumlah pihak terkait pengerukan pasir milik warga, agar persoalan ini selesai,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD KKA Muhammad Da’i, Kamis (8/11).

Menurut dia, usai reses DPRD akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub dan LH) untuk meminta sejumlah keterangan.

”Dishub LH untuk mempertanyakan terkait pembangunan bandara, sedangkan BPN untuk mempertanyakan benar atau tidak status lahan tersebut milik warga dan status suratnya. Tujuannya, agar semuanya clear,” jelasnya.

Ia menguraikan, sejumlah bukti kepemilikan lahan telah disampaikan Julius ke pihaknya antara lain foto kopi surat alas hak dan bukti pembayaran pajak terhadap lahan tersebut.

”Setelah kita panggil BPN dan Dishub LH, maka akan turun langsung ke lokasi pengerukan pasir tersebut,” jelasnya.

Bahkan kata Da’i, apabila ada keterkaitan dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Bandara Letung maka akan juga dipanggil untuk diminta keterangan.

Jika tidak ada kaitan, maka Kasatpel tersebut tidak akan dipanggil.

”Kalau memang dia sebagai kepala bandara tidak ada keterkaitan, namun apabila dia jadi PPTK tentu ada keterlibatan, sampai saat ini kita masih belum tau,” tukasnya.

Perlu ditegaskan, kata dia, secara aturan kalau tanah masyarakat tentu kontraktor harus ada perundingan dengan masyarakat apakah free, dibayar atau ada kompensasi lain.

”Kalaupun tanah pemda juga harus ada mekanisme sebab dalam kontrak tentu ada biaya untuk penimbunan, mestinya koordinasilah terlebih dahulu,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Imran mengatakan, sesuai jadwal yang dikeluarkan Badan Musyawarah (Bamus) anggota DPRD akan melaksanakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat pada tanggal 7 November 2018.

”Reses yang kita laksanakan kali ini, merupakan reses ke-III dalam tahun 2018. Waktunya pelaksanaanya selama 6 hari ke depan,” ujar Imran, Selasa (6/11).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang (UU), DPRD melaksanakan reses selama lima kali dalam setahunnya namun di Anambas dilaksanakan tiga kali.

”Hal ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jadi kita melaksanakan tiga kali,” tuturnya.

Lebih jauh Imran menyebutkan, pada reses ini anggota DPRD akan turun bertemu dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi yang ada di lapangan. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here