Paslon Independen Gugat KPU

0
378
Bawaslu dan Panwaslu Tanjungpinang saat menggelar sidang sengketa pilkada antara KPU dan calon independen. F-istimewa

TANJUNGPINANG – Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tanjungpinagmelakukan musyawarah perdana, untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Antara bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Edi Safrani dan Edi Susanto di kantor Panwaslu Tanjungpinang, Kamis (11/1).

Kemudian sidang dilanjutkan Sabtu (13/1) dan sidang sidang putusan Senin (15/1) hari ini. Paslon Edi-Edy mengunggat KPU Tanjungpinang, karena merasa dirugikan. Sebab KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu telah mencoret KTP Siak maupun KK pendukung Edi-Edy, hngga menyebabkan kurang lebih sekitar 7.779 dukungan yang dicoret.

Awalnya, paslon perseorangan menyerahkan sekitar 15.000 dokumen dukungan. Baik itu, dokumen dukungan berupa fotocopy KTP Siak, KTP-el, KK hingga surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang.

Ternyata, hanya sekitar 7.221 dokumen dukungan yang memenuhi syarat pencalonan. Jadi, paslon perseorangan ini kekurangan dukungan sekitar 7.400 dokumen dukungan, serta menambah dokumen dukungan dua kali lipat, yaitu sebanyak 14.800 dokumen dukungan.

Balon Walikota Tanjungpinang, Edy Safrani mengatakan, sebanyak 7.400 dokumen dukungan yang belum dijalankan secara faktual oleh KPU Kota Tanjungpinang. Kemudian, ada juga sekitar 1.666 KTP Siak dan 4.218 KK tidak terakomodir oleh KPU. Sementara berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 200a ayat 4, menyatakan, syarat dukungan perseorangan terdaftar pemilih KTP elektronik sejak Januari 2019 nanti.

”Inikan baru tahun 2018, bukan tahun 2019. Satu tahun lagi baru tahun 2019,” ucap dia.

Dan juga sebanyak 1.029 dokumen dukungan yang tidak ditemui orangnya saat dilakukan verifikasi. Macam mana mau ketemu dengan orang tersebut, petugas datang ke rumah pendukung pagi atau siang atau sore.

”Jam-jam segitu orang sedang kerja. Dan itu, mereka tidak mau memberitahukan secara cepat. Ini sudah dekat rapat pleno, baru kita dikabarin. Macam mana kita mau mencari lagi orang tersebut segitu banyak,” tegas dia.

Dengan begitu banyak dokumen pendukung tidak masuk dalam dukungan, ia melaporkan KPU sebagai termohon di Panwaslu Kota Tanjungpinang. ”Senin (15/1) ini sudah sidang sengketa yang ke tiga,” ujarnya.

Intinya, ia akan tetap mempertahankan dokumen dukungan yang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di tahun 2018 ini. ”Saya tetap pertahankan ini semua. Karena dokumen dukungan saya tidak ada masalah,” sebut dia.

Devisi Logistik KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf Mahidin mengatakan, tidak jadi masalah balon perseorangan melaporkan KPU di Panwaslu Kota Tanjungpinang sebagai pemohon dalam sengketa dukungan. Karena balon perseorangan merasa dokumen dukungannya masuk dalam persyaratan. ”Kita lihat saja sidang sengketa ke tiga besok (hari ini Senin, red),” sebut Yusuf.

Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Mariyamah membenarkan, kalau Senin (15/1), adalah sidang ketiga sengketa antara balon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dengan KPU Kota Tanjungpinang. Sebab dalam musyawarah ke dua belum ada kesepakatan antara pemohon dan termohon tentang hal yang disengketakan.

“Tahapan akhir, adalah membacakan putusan. Paling lambat tanggal 19 Januari nanti. Ini sengketa pertama yang kita musyawarahkah,” sebut Mariyamah. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here