Paslon Presiden Mahasiswa Harus Punya IPK 2,75

0
781
SIDANG: Presidium mahasiswa UMRAH saat membahas UUD KM-UMRAH, kemarin. F-IST/LEK

TANJUNGPINANG – Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (KM-UMRAH) diselenggarakan untuk pemilihan presiden, wakil presiden mahasiswa serta memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UMRAH.

Pembahasan itu diwakilkan oleh beberapa mahasiswa UMRAH dengan melaksanakan sidang pleno penetapan Undang-undang Dasar KM-UMRAH tentang Pemira

Pada musyawarah tersebut, dilakukan pembahasan, penetapan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar (UUD) KM UMRAH No. 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa UMRAH.

Presidium sidang Rafika mengatakan, perwakilan nahasiswa yang membahas terdiri dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Himpunan mahasiswa dan UKM Universitas.

”Forum ini dihadiri oleh 37 mahasiswa dari 100 perwakilan yang diutus, untuk mewakili masing-masing lembaga,” ujar Rafika, Kamis (6/4).

Kemudian, musyawarah dipimpin oleh 5 dewan presidium yang merupakan presidium BEM KM yang telah ditunjuk dalam musyawarah mufakat sebelumnya.

”Setelah itu proses pembahasan UUD KM UMRAH, dengan teknis pembahasan dan pengesahan pasal per pasal,” jelasnya.

Pada awal pembahasan, terdapat ketidaksesuaian pasal mengenai ketentuan umum pada pasal 1 ayat 14 tentang incubent sehingga disepakati pasal tersebut dihapus.

Di tengah musyawarah, muncul argumen dan pertanyaan mengenai pasal-pasal yang ada. Diantaranya, persyaratan peserta PEMIRA mengenai IPK minimal 3,15.

”Pada pembahasan itu, ada pro dan kontra yang akhirnya disepakati bahwa IPK bagi pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden mahasiswa harus memiliki IPK minimal 2,75,” ungkapnya. (abh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here