Pejabat Aman dari Mutasi

0
558
DISKUSI: H Lis Darmansyah, Tengku Dahlan saat diskusi Yudi Crisnandi, saat masih menjabat Menpan-ARB. F-istimewa/humas pemko Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Pejabat Pemko Tanjungpinang aman dari mutasi diakhir masa jabatan H Lis Darmansyah dan H Syahrul, sebagai Wako dan Wawako Tanjungpinang. Karena, sesuai aturan Wako dilarangan melukan mutasi pejabat birokrasi dijelaskan dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Bunyinya adalah Incumbent (Pertahanan) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan terakhir.

Diperkuat lagi, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum akhir masa jabatan atau 6 bulan setelah dilantik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) yang  ditandatangani MendagriTjahjo Kumolo. Sesuai aturan, maka 16 Agustus kemarin, batas akhir Lis bisa melantik pejabat. Karena, mereka habis masa jabatanya 16 Januari 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Permbedayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan, ada delapan jabatan yang kosong di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Mulai dari jabatan Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Bidang Pembangunan, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan (Perkim), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Usaha Mikro, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Untuk mengisi delapan jabatan ini, kata dia kepada Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah perlu melantik delapan orang ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Untuk melantik delapan orang ASN tersebut, pihaknya perlu mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya, sudah jatuh tempo untuk tidak boleh lagi melantik pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang. ”Enam bulan sebelum masuk masa jabatan Pak Lis dan Pak Syahrul berakhir, Pak Lis selaku Wali Kota Tanjungpinang bisa melantik. Tapi, kalau lebih sudah tidak boleh lagi melantik,” kata Tengku.

Apabila ingin melakukan pelantikan, Pemko Tanjungpinang terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan pelantikan ke Kemendagri. ”Alhamdulillah, kita sudah mengajukan permohonan. Ya, sekitar dua mingguan gitu. Ya, mudah-mudahan secepatnya kita dapat balasan dari Kemendagri,” ucap dia.

Kata dia lagi, kalau betul Mendagri ingin memberikan surat persetujuan dan diperbolehkan Pemko Tanjungpinang untuk melakukan pelantikan, maka surat permohonan tersebut akan di kirim melalui via email BKPSDM Kota Tanjungpinang. ”Kita belum terima email dari Mendagri. Kita tidak usah meminta cepat ke Mendagri. Karena hampir semua daerah di seluruh Indonesia juga mengajukan hal yang sama. Biar saja,” terang dia.

Kalau sudah diterima, maka ia akan laporkan ke Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah. Setelah itu, baru disusun jadwal yang pas untuk melakukan pelantikan tersebut. Untuk sementara ini, yang jelas delapan jabatan yang kosong di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Kalau delapan jabatan terisi, baru ketahuan jabatan mana lagi yang kosong. Untuk mengisi itu semua, perlu ada persetujuan Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah. ”Kita akan promosikan tiga orang. Pak Lis yang menentukan ASN tersebut,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here