Pejabat BC Mangkir, Kepala BP Bungkam

0
321
Pemeriksaan: Suasana pemeriksaan kepada Kepala Dewan Kawasan Bintan oleh Kementerian Perdagangan, kemarin. f-reymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Kementerian Perdagangan memeriksa pejabat BP Kawasan Bintan terkait dengan tangkapan mikol oleh Kodim 0315 Bintan. Hari, penyidik Kementerian Perdagangan mengatakan, mestinya pemeriksaan dilakukan Rabu (1/11) sesuai yang sudah dijadwalkan. Ada beberapa instansi yang akan diperiksa terkait dengan regulasi minuman berakohol seperti BP kawasan Bintan yang mengeluarkan IT-MB dan dari Bea Cukai.

”Ini masih pemeriksaan tentang kaitan penangkapan mikol oleh pihak Kodim 0315 beberapa waktu lalu,” katanya, Rabu (1/11).

Hari menyebutkan, dalam pemeriksaan sebagai Kepala BP Kawasan yakni M Saleh Umar tidak mau memberikan keterangan. Padahal ia diperiksa sebagai saksi tindak pidana dan regulasi yang mereka terbitkan. ”Itu hak terperiksa. Hanya dua instansi ini yang berkompeten untuk menjadi saksi. Kita tinggal membuat dalam BAP,” sebutnya.

Menurutnya, untuk pihak Bea Cukai juga menunda untuk diperiksa sebagai saksi. ”Kepala Bea Cukai tidak ada datang. Nanti kita akan panggil di Jakarta saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil alih barang bukti berupa ribuan karton minuman beralkohol yang diamankan Komando Distrik Militer (Kodim) 0315 Bintan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Syahrul Mangatakan, berdasarkan informasi dari Kodim 0315/Bintan, ada ribuan karton minuman beralkohol yang diamankan itu diduga tidak memiliki izin impor.

Ia mengatakan kerugian negara dari minuman beralkohol tanpa izin impor itu ditaksir sekitar Rp7 miliar. Kemendag RI meningkatkan kasus tersebut ke dalam tahap penyidikan.

Importasi minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam aturan itu disebutkan setiap importir minuman beralkohol harus mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol berupa Importir Terdaftar minuman beralkohol disingkat IT-MB.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri tersebut diatur juga mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Terhadap barang bukti lebih kurang 1.000 kardus minuman beralkohol telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) Direktorat Tertib Niaga Ditjen PKTN.

Selanjutnya PPNS-DAG akan melakukan proses penyidikan dengan dugaan pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur prizinan bidang perdagangan.

Dalam pasal itu dijelaskan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar.(ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here