Pejabat Eselon II Pemprov Ramai-ramai Kunker

0
766
FOTO BERSAMA: Sekdaprov Arif bersama seluruh kadis Pemprov Kepri foto bersama dengan pejabat Kemenpan RB. F-istimewa/humas pemprov kepri

TANJUNGPINANG – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah menginginkan agar akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri lebih baik lagi ke depannya.

Oleh sebab itu Arif mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri didampingi bagian perencanaannya masing-masing, kunjungan kerja ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Jakarta, Sabtu (18/3).

Pada kesempatan ini seluruh OPD Kepri mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB.

Baca Juga :  Jajaran AL Implementasi KKP

Pertemuan pejabat Pemprov Kepri dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB ini, memang bertujuan untuk berkonsultasi dan audiensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai Kepri.

”Yang kita lakukan ini merupakan arahan gubernur. Tolong rekan-rekan untuk menyimak dan mempelajari. Ikuti dengan baik audiensi ini, terutama Bappeda,” papar Sekda.

Diakui Arif, sebenarnya sejauh ini akuntabilitas kinerja pegawai Kepri sudah baik. Hanya saja tetap masih ada yang kurang dan perlu disempurnakan.

”Kita tetap akan mempertahankan yang sudah baik, dan berusaha meningkatkan yang masih dipandang kurang,” katanya.

Baca Juga :  Pemprov Kepri Terima Bantuan Alkes dari BRRI Tiongkok

Sekda mengingatkan agar seluruh OPD Pemprov Kepri agar bekerja secara akuntabel dan lebih baik, serta berorientasi pada hasil. Selain itu, OPD juga agar Melakukan pengukuran kinerjanya masing-masing, di antaranya masalah target yang berfokus pada kepuasan masyarakat.

Selain itu juga agar seluruh OPD dapat bekerja secara terintegrasi serta serius dan menjaga komitmen bersama.

Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa yang akan dievaluasi dalam penilaian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di Bappeda selanjutnya akan dilihat RPJMD pemerintah provinsi. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here