Pejabat Kemendagri Bantu Loloskan Pasal Lego Jangkar

0
990
lego jangkar: Puluhan kapal lego jangkar (lay up) di sekitar perairan Batuampar beberapa waktu lalu.f- tunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Tim Dinas Perhubungan dan DPRD Kepri akan menemui mantan Sekdaprov Kepri, Suhajar Diantoro yang kini mengabdi sebagai salah satu pejabat Eselon I di Kantor Kemendagri.

Kedatangan mereka, Selasa (19/12) hari ini menemui Suhajar selain silaturahmi, juga minta bantuan agar kewenangan pengelolaan laut di Kepri pada jarak 0-12 mil jangan sampai dihapus di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat.

Suhajar merupakan Ketua Tim Perumus RPP Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat Kemendagri. Tim akan meminta jangan sampai Kepri kehilangan hak mengelola lego jangkar di laut para jarak 0-12 mil sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kadishub Kepri, Brigjend Jamhur Ismail menyampaikan, kedatangan mereka menemui Suhajar untuk bertemu dengan tim perumus RPP dan meminta Suhajar memperjuangkan hak provinsi dalam kewenangan mengelola laut 0-12 mil.

Baca Juga :  HM Soerya Respationo Dapat Restu dari Muhaimin Iskandar

”Kami tak terima kalau kewenangan ini justru dikasih tanda merah oleh tim Kemenhub. Karena suatu kerugian yang sangat besar bagi Kepri kalau pasal itu nantinya sampai dihapus,” tegas Jamhur kepada Tanjungpinang Pos di Kantor Gubernur di Dompak, Senin (18/12).

Lebih lanjut Jamhur menyampaikan, bahwa dirinya bersama tim silaturahmi DPRD yang diketuai Widiastadi Nugroho akan sama-sama memperjuangkan semangat kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil ini.

”Saya akan memantau dan menjelaskan langsung ke Pak Suhajar,” jelas Jamhur.

Saat ini, pasal yang mengatur tentang kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil itu masih diberi tanda merah alias warning oleh tim perumus dari Dirjen Hubla Menhub dan meminta agar kewenangan itu dihapus.

Namun, beruntungnya tim perumus RPP Mendagri belum menerima tawaran Menhub tersebut. Hingga saat ini RPP tersebut masih di Kemendagri sebelum sampai di Mensesneg.

Baca Juga :  Turut Berbagi dengan Anak Yatim Piatu

”Kita tidak akan terima kalau pasal itu dihapus. Karena itu akan merugikan Kepri dan tak dapat mengelola retribusi lego jangkar. Selama ini berapa miliar Kepri rugi? tegas Jamhur.

Ia menjelaskan, pasal itu tidak boleh dihapus karena di UU No.23 sudah jelas disebutkan kewenangan mengelola laut 0-12 mil adalah provinsi. Kepri sendiri hanya meminta pengelolaan labuh jangkar. Sedangkan urusan lainnya adalah kewenangan Kemenhub.

Ditambahkannya, pasal 27 mengatur tentang kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil. Sedangkan pasal 28 dan 29 mengatur tentang pasal daerah provinsi kepulauan.

Jadi masing-masing pasal ini nanti, pelaksanaannya akan diwujudkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dilakukan pembahasan di tingkat Mendagri, MenkumHAM, Kemenhub, Bakamla, Menkeu dan terakhir di Setneg RI.

Jamhur menceritakan, pembahasan lego jangkar ini sudah 10 kali digelar di Kemendagri, 4 kali di KemenkumHAM dan terakhir di Setneg RI.

Baca Juga :  Gubernur Jemput Jokowi Datang ke Bintan

”Saat ini pembahasannya mandeg di Mendagri lantaran Kemenhub minta revisi pasal yang berdampak terhadap kewenangan mereka. Padahal kewenangan itu secara aturan adalah milik provinsi,” tegas Jamhur demikian.

RPP ini sudah sempat berada di Sesneg RI dan siap untuk diteken Presiden. Namun, karena ada pasal yang diminta dihapus, Dishub Kepri langsung menyurati Sesneg dan meminta agar RPP itu ditinjau karena ada pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 27 UU No.23 tahun 2014.

Selanjutnya, Sesneg mengembalikan RPP ini kepada KemenkumHAM. RPP ini akan dibahas kembali. Pasal inilah nanti dasar bagi Pemprov Kepri mengelola lego jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here