Pejabat Kemenlu Beri Kuliah Umum

0
231
DEKAN FIKP Dr Agung Dhamar (kanan) bersama pejabat Kemenlu saat kuliah umum di Ruang Serbaguna Lantai I Gedung Rektorat UMRAH Tanjungpinang di Dompak, Jumat (1/3) lalu. f-istimewa

FIKP UMRAH Lakukan Gebrakan Kolaborasi Riset

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungjungpinang mendatangkan pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memberi kuliah umum untuk menambah pengetahuan segenap civitas akademik FIKP.

TANJUNGPINANG – KULIAH umum ini diadakan di Ruang Serbaguna Lantai I Gedung Rektorat UMRAH Tanjungpinang di Dompak, Jumat (1/3) lalu. Ini merupakan gerakan kolaborasi riset dan kuliah umum yang dilakukan FIKP UMRAH.

FIKP ingin terus melakukan terobosan untuk mendukung Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pengajaran dan pengabdian serta menjadi yang terdepan sekaligus mempelopori berbagai program yang terkait dalam sektor kelautan dan perikanan baik dikancah nasional maupun internasional.

Melalui kuliah umum dan seminar series yang rutin dilakukan ini, diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan segenap civitas akademik di lingkungan UMRAH.

Kuliah umum kali ini dengan menghadirkan pakar dari Kemenlu yaitu Drs. Dindin Wahyudin, DEA. Judul yang diangkat adalah Peran Kementerian Luar Negeri dalam Membangun Natuna Sebagai Salah Satu Pulau Terdepan Indonesia. Bertindak sebagai moderator Dr. Ani Suryanti, S.Pi.,M.Si

Narasumber Drs. Dindin Wahyudin, DEA dalam materinya menyampaikan bahwa posisi Natuna adalah pulau yang sangat strategis. Selain berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, juga sebagai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia.

”Untuk itu kita harus menjaga kedaulatan wilayah Natuna di bawah pemerintahan Indonesia,” pesannya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan diplomasi soft power yaitu melalui pengusulan Geopark Nasional Natuna yang sudah terbentuk pada 30 November 2018 menjadi Geopark Dunia serta penetapan wilayah lahan basah (Wethland) Natuna dalam Ramsar Site.

Kuliah umum yang dihadiri oleh 67 peserta, terdiri dari mahasiswa berbagai program studi di UMRAH, dosen maupun staf akademik ini berlangsung penuh makna dan sangat menarik.

Hal ini terlihat dari antusias peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tentunya FIKP UMRAH dengan letaks angat strategis sebagai perguruan tinggi terdekat dengan wilayah Natuna sertadidukung dengan kesiapan kualitas SDM yang semakin handal, maka langsung menangkap peluang untuk berkolaborasi dengan Bagian Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BP3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri.

Setelah berlangsungnya kuliah umum, Wakil Dekan 2 Tengku Said Raza’I, S.Pi.,M.Si memfasilitasi penandatangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kajian Potensi Pemanfaatan Lahan Basah Natuna sebagai Ramsar Site Indonesia antara FIKP UMRAH dengan Bagian Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BP3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Ruang Sidang Serbaguna Gedung Rektorat, Kampus UMRAH Dompak, Jumat (1/3). Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini juga dihadiri oleh Ketua Program Studi Budidaya Perairan Wiwin Kusuma Atmadja, Ketua dan Sekretaris Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fitria Ulfah dan Tetty, S.Pi.,M.Si.

Hadir juga Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si; Boni Irawan, S.Pd.,M.Si serta beberapa dosen dan staf akademik di lingkungan UMRAH. Dekan FIKP UMRAH, Dr. Agung Dhamar Syakti, S. Pi., DEA menyambut baik kerja sama yang dilakukan FIKP UMRAH dengan Bagian Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BP3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri.

FIKP UMRAH senantiasa berusaha meningkatkan jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak. ”Dengan berbagai kerja sama tersebut, harapannya kita akan saling memperkuat jaringan untuk kemajuan bersama,” jelas Agung Dhamar. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BP3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri, Drs. DindinWahyudin, DEA juga berterimakasih atas kesediaan FIKP UMRAH untuk bekerjasama.

Sebagai universitas muda dengan peringkat akrediasi yang cukup baik, FIKP UMRAH dianggap mampu mendukung dan bersinergi bersama pemerintah untuk memajukan daerah sekitar khususnya dalam hal ini inisiasi Ramsar Site Natuna dan perwujudan Geopark Nasional Natuna menuju pengakuan dunia dalam hal ini UNESCO.

Dr. Agung berharap kerja sama yang terjalin antara FIKP dan BP3K Multilateral Kementerian Luar Negeri ini dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagimasyarakat khususnya daerah Natuna.

Dengan upaya perwujudan Geopark Nasional Natuna menuju Geopark Dunia, harapannya keanekaragaman sumber daya di Natuna tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal pada khususnya yang tentunya nasional pada umumnya.

Kegiatan kuliah umum dan penandatanganan perjanjian kontrak kerja selanjutnya ditutup dengan sesi foto bersama. Tak lupa dengan pose kompaks alam maritim.(ADLY ‘BARA’ HANANI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here