Pejabat Lama Ingin Perpres 87 Berubah

0
626
Pelantikan: Pimpinan BP Batam saat dilantik oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution Kamis (19/10) lalu di Jakarta. f-istimwa/humas bp batam

Batam – Mantan pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam, Robert Sianipar, mengimbau agar pejabat BP Batam yang baru, mengajukan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2011, tentang tata ruang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. Perubahan Perpres itu menurutnya agar Batam yang berorientasi pada pengembangan industri wilayahnya bisa lebih luas dari pemukiman.

Saran itu disampaikan Robert, Selasa (24/10), sebelum meninggalkan Batam, setelah posisinya pimpinan BP Batam yang lama digantikan pejabat baru. Diakui, usulan perubahan Perpres 87 itu sudah mereka rencanakan dari dulu. Hanya saja, rencana itu belum terwujud, dan pihaknya keburu digantikan pejabat baru.

Baca Juga :  Siapkan The Nove Tahap II Di Kota Mandiri Nongsa 

”Semoga pimpinan baru bersikap untuk mengajukan perubahan Perpres,” kata Robert.

Rencana review itu diakui sudah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kantor Kemenko Kemaritiman. Sehingga ke depan, dalam Perpres 87 diatur perihal pembangunan pemukiman lebih pada bentuk rusun atau apartemen yang sifatnya vertikal.

”Desain pembangunan Batam ke depan, berangkat dari tata ruang. Dan itu Perpres yang menjadi pengendali pembangunan. Sehingga pemukiman diatur vertikal,” jelasnya.

Perubahan diakui, menjadi hal penting, untuk melihat orientasi dan Batam ke depan. Di Batam pada prinsipnya untuk lapangan kerja. Sehingga, lahan untuk industri harus lebih luas dari pemukiman. ”Karena prinsip Batam dibuka, untuk lapangan kerja. Lapangan kerja ada, kalau perusahaan ada. Jadi, harus tempat perusahaan lebih luas,” sarannya.

Baca Juga :  Mal di Batam masih Sepi Pascalebaran

Perubahan Perpres itu diakui penting, untuk menyusun tata ruang yang berorientasi pada industri. Sekarang dinilai jika luas pemukiman sudah lebih besar dibanding luas lahan industri. ”Jadi yang pemukiman horizontal, di kurangi dan industri diperbanyak,” jelas Robert.

Selain itu, didorong agar Pemko dan DPRD Batam, secepatnya membuat Perda RTRW, sehingga aturan pengalokasian pembangunan. Pada Perda RTRW dinilai, bisa diajukan agar pemukiman lebih ke atas. ”Pemukiman yang penting itu, bagaimana menampung masyarakat atau pekerja,” katanya.(mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here