Pejabat Negara Dilarang Terima Parsel

0
706
H Lis Darmansyah

Para penyelenggara negara, mulai dari pejabat pemerintah pusat beserta jajarannya, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, para gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah dilarang menerima bingkisan dan parsel lebaran Hari Raya Idul Fitri.

TANJUNGPINANG – Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmaji, kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

”Kalau pejabat negara menerima parsel masuk kategori gratifikasi,” kata Dodi Riyadmaji, saat dihubungi melalui ponselnya. Kata dia, tradisi bagi-bagi parsel lebaran terjadi di seluruh Indonesia. Soal larangan penerimaan parcel, Dody mengaku ada surat larangan menerima parsel Lebaran belum dicabut tahun ini. Bahkan, KPK telah menandatangani surat edaran soal imbauan tersebut. Ia menyarankan bila ada pejabat negara yang mendapat kiriman parcel makanan sebaiknya diberikan atau disantuni ke orang lain yang lebih membutuhkan.

”Kalau berupa makanan kami sarankan dijadikan atau difungsisosialkan saja. Itu sudah biasa,” imbuhnya. Kata dia, surat edaran dari KPK, isinya surat edaran larangan menerima parcel itu sudah dikirimkan ke setiap kementerian maupun institusi penyelenggara negara.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya masih banyak para pejabat yang tidak taat dengan peraturan tersebut. Dari banyaknya pejabat di Tanah Air, hanya beberapa pejabat yang mau melaporkan penerimaan parcel itu ke KPK. ”Itu ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, memang ada menerima tapi tidak dilaporkan karena dia tidak tahu, dan kedua dia tidak menerima parcel itu sendiri,” tutupnya.

Kata dia, tradisi bagi-bagi kue sudah diterjadi saat ia belum lahir seperti kampung halamannya di Yogyakarta. Kalau ada pejabat terima parsel apalagi isinya parsel mahal baiknya penerima melaporkan ke KPK saja.

Pemberian Parsel Sudah Tradisi
Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah mengatakan, banyak hal yang perlu dilihat saatmemberikan parsel kepada orang lain. Siapa yang diberikan parsel itu. Apakah parsel diberikan ke orang yang dituakan, keluarga, sahabat atau apa. Kemudian, perlu dilihat lagi, sambung Lis maksud dan tujuan pemberian parsel itu untuk apa. Apakah pemberian parsel itu ada memiliki kepentingan yang tidak diinginkan atau apa.

”Ini yang perlu di lihat dan dimengerti bersama,” kata Lis kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (9/6). Kalau pemberian parsel itu, menurutnya, pengirim menghormati dan menghargai kerabatnya yang sedang merayakan hari besarnya, baginya hal biasa saat Hari Raya Idul Fitri salah satunya. Intinya, pemberian parsel itu tidak ada maksud kepentingan yang lain, selain menghargai dan menghormati satu sama lain yang sedang merayakan perayaan.

Kata Lis, sejak ia duduk dan menjadi anggota DPRD sudah mulai memberikan hingga membagi parsel kepada keluarganya hingga kerabatnya. Tujuannya, hanya berbagi kepada keluarga maupun kerabat di sekitarnya. Contoh pemberian air kaleng. Apa pemberian air kaleng dari orang perlu di tolak.

”Kan tidak mungkin. Nanti orang itu tersinggung. Kalau digituan, saya pun merasa tersinggung. Padahal, saya hanya berbagi dan tidak ada maskud tertentu,” terang dia. Sebelum reformasi, terangnya, sudah ada pemberian paket hari raya yang disebut parsel ini. Tradisi pemberian parsel berlangsung hingga saat ini.

”Kalau tradisi pemberian parsel tak merugikan, ya tidak masalah,” sebut dia.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, pasal 4 angka 8 dinyatakan, ASN dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan.(ABAS-ANDRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here