Pejabat Pemprov Terancam Diperiksa

0
907

DOMPAK – Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri diberi batas waktu untuk memperbaiki laporan keuangannya 60 hari sejak bulan lalu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri. Kini, batas perbaikan laporan keuangan itu tinggal 35 hari. Jika tidak dilengkapi, maka satu per satu akan diperiksa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Sedaprov Kepri TS Arif Fadillah akan ikut diperiksa aparat hukum.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Kepri tahun 2016, Ruslan Kasbulatov mengingatkan agar laporan itu segera diperbaiki sesuai permintaan BPK. Ia menuturkan, masa tenggang waktu yang dimiliki Pemprov Kepri dalam rangka memperbaiki hasil temuan BPK RI perwakilan Kepri itu makin sedikit dan kini tinggal 35 hari lagi. Sebelumnya BPK RI perwakilan Kepri, menurut Ruslan memberikan jatuh tempo sampai 60 hari sejak diumumkan WTP tahun 2016 di DPRD Kepri beberapa pekan lalu.

”Namun sisa waktu 60 hari itu, masih banyak ternyata OPD-nya yang belum siap menyelesaikan perbaikan seperti yang disarankan BPK, terkait masih ada temuan yang menjadi koreksi,” ujar Ruslan.

”Ini artinya mereka masih tersisa 35 hari lagi untuk perbaikan, sebelum pihak aparat hukum yang melakukan pemeriksaan,” timpalnya menegaskan. Dalam pemaparannya, membacakan hasil pembahasan anggota Pansus DPRD Kepri atas LHP WTP tahun 2016, beberapa OPD yang dinilai masuk dalam daftar peringatan BPK RI, antaranya Dispenda, BLH, Dishub, Humas dan Protokol, Sekwan DPRD, DKP, Distamben serta masih ada beberapa OPD lainnya.

Baca Juga :  Usai Dilantik, Langsung Rapat

”Sekda harus tegas, karena kalau beliau tidak tegas, maka dirinya yang akan terikut-ikut diperiksa aparat hukum,” timpalnya. Meskipun Ruslan sendiri tidak dapat menunjukkan data resmi hasil pembahasan Pansus DPRD atas LHP tersebut.

Dirinya juga memaparkan bahwa hasil LHP BPK RI ini, juga menyinggung soal temuan masalah uang tunjangan perumahan ketua dan anggota DPRD yang dinilai fiktif karena tidak ditandatangani Gubernur.  Sehingga sudah enam bulan terakhir ini anggota DPRD Kepri tidak lagi menerima tunjangan perumahan tersebut, karena dapat teguran dari BPK RI.

Sebelumnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Kepri APBD anggaran 2016, tercatat ternyata ada sebanyak 40 lebih temuan. Sedangkan 16 temuan dianggap masalah paling serius yakni terkait pekerjaan fisik dan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri. Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Mirza Bahtiar menyampaikan, dari catatan dan temuan BPK atas LHP keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2016 kemarin, ada sekitar 40 temuan. Dimana temuan dan catatan itu tersebar di hampir semua dinas atau OPD.

Baca Juga :  Kena OTT KPK, Pejabat Pemprov Diperiksa di Mapolres Pinang

”Dari 40 lebih temuan itu diantaranya 32 lebih merupakan biasa, namun harus dilengkapi oleh OPD yang bersangkutan sehingga tidak bermasalah,” kata Mirza. Pemprov Kepri memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan yang menjadi temuan BPK tersebut, dimana diberikan waktu selama 60 hari kerja sejak diserahkannnya LHP lewat paripurna DPRD. Pihaknya telah memberitahukan dengan menyurati ke masing-masing kepala OPD yang memiliki catatan atau temuan BPK dalam laporan keuangan dan pekerjaan fisik tersebut. Tentunya, catatan BPK itu harus segera diselesaikan, sehingga tidak timbul permasalahan yang serius.

”Kami maunya masing-masing OPD menyelesaikan kekurangan data itu, sehingga tidak menjadi temuan bahkan jangan sampai masuk ke ranah hukum,” harapnya. Mirza menjelaskan, yang paling banyak catatan BPK di OPD Pemprov Kepri yakni terkait data kelengkapan keuangan.

”Ya itu tadi, yang paling banyak terkait data kelengkapan laporan keuangan, itu harus dilengkapi. Sebab, apabila tidak bisa melengkapi, maka harus mengganti sesuai yang tercantum dalam temuan itu. Selain itu juga terkait salah membuat laporan dan lain-lain yang menjadi catatan BPK,” bebernya. Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai paripurna pengesahan Perda Bantuan Hukum di Kantor DPRD Kepri di Dompak mengatakan, bahwa memang ada sejumlah catatan dan temuan pihak BPK atas LHP Pemprov Kepri anggaran 2016.

Baca Juga :  Sampaikan Krisis Air Kepri ke Wapres

”Memang BPK memberikan penekanan kepada Pemrov Kepri terkait LHP 2016 itu, tentunya bila ada yang tidak sesaui dalam kelengkapan administrasi laporan keuangan harus dilengkapinya, sehingga tidak menajdi persoalan yang berlanjut,” katanya. Ditegaskannya, terkait apakah adanya kerugian negara dalam LHP tersebut, pihak BPK memang menemukan adanya beberapa laporan dan juga pekerjaan fisik. Namun, bukan merupakan temuan kerugian negara atau adanya penyimpangan dalam pembangunan fisik.

”Kita perbaiki bila memang itu harus dilakukan. Sebab semua keuangan dan juga pekerjaan fisik harus dipertanggungjawabkan. Kita akan sama-sama perbaiki kekurangan itu,” katanya. Informasi yang dihimpun, beberapa OPD yang dinilai memiliki catatan buruk, antara lain Disdik, Dinas Pendapatan, dan beberapa instansi pelayanan lainnya. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here