Pekan Depan, Nota Keuangan Disampaikan

0
71
DPRD Karimun melaksanakan paripurna penyampaian pansus LKPJ Bupati Karimun Tahun 2018, Selasa (75) kemarin. f-istimewa

KARIMUN – Dewan telah menerima jadwal paripurna, untuk penyampaian nota keuangan dari Pemerintah Kabupaten Karimun. Paripurna tersebut, dijadwalkan, Senin (29/7) pekan depan.

”Pembahasan APBD perubahan terus digesa, dan akan disahkan pada akhir Juli. Jika tidak ada perubahan jadwal, karena Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disepakati,” kata Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat, Rabu (24/7) sore kemarin.

Ia mengakui, pembahasan rasionalisasi anggaran tidak sampai membuat urusan wajib terbengkalai. Karena dampak defisit anggaran, harus dilakukan rasionalisasi kegiatan.

Karena APBD tahun 2019 mengalami defisit, yang besar karena tertundanya dana transfer dari provinsi.

Nilai defisit belum dapat disampaikan, karena masih dalam proses pembahasan.

Nanti akan diketahui berapa nilai defisit, setelah dilakukan penghitungan yang jelas dan dibahas dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke depan.

Ia meminta OPD dalam mengajukan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang sudah tersedia.

Atau nantinya disesuaikan dengan pendapatan daerah ditambah dengan dana pusat, karena dana transfer dari provinsi bisa mengalami keterlambatan.

Efeknya defisit dari nilai APBD, yang disahkan tidak dapat dihindari.

Jika ada penambahan keuangan, maka akan ditambah pada saat pembahasan APBD perubahan.

Artinya biar kecil saat disahkan tetapi nilainya bisa bertambah, atau meningkat saat pengesahan APBD perubahan setiap tahun.

Pembahasan anggaran setiap tahun. Dilakukan sesuai jadwal, atau yang telah ditetapkan untuk menghindari kegiatan proyek tidak selesai pada tahun anggaran berjalan.

Pada pemberitaan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Karimun mulai membahas KUA-PPAS APBD perubahan 2019 yang disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq beberapa waktu lalu.

Untuk selanjutnya, ditetapkan sebagai KUA-PPA APBD Perubahan 2019.

Pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah (LPP) Kabupaten Karimun, terkait kinerja 2018 sudah selesai.

Sehingga, salah satu tugas kerja yang harus segera dituntaskan adalah pembahasan ABD perubahan 2019.

”Kita sama-sama tahu, bahwa kondisi keuangan sedang menurun. Artinya, semua bidang anggaran dilakukan rasionalisasi. Sehingga, diharapklan semua pihak harap maklum dan bersabar, karena sampai saat ini memang APBD perubahan belum tuntas pembahasannya,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat, kemarin.

Dalam membahas anggaran, katanya, Banggar akan terus menggesa agar pembahasannya bisa cepat selesai. Karena, perlu diketahui meski terjadi rasionalisasi anggaran dan tidak berarrti sama sekali tidak ada proyek pembangunan. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here