Pekerja Lokal Harus Diakomodir di KEK

0
661
BANGUN DERMAGA: Sejumlah pekerja saat membangun dermaga di lokasi KEK Galang Batang Bintan, beberapa waktu lalu. f-istimewa

DOMPAK – Anggota Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kepri, Rudy Chua, menyampaikan, kepala daerah harus bisa memprioritaskan pekerja lokal bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Galang Batang Bintan merupakan satu-satunya KEK yang sudah ditetapkan di Kepri dan ke depan butuh tenaga kerja sekitar 20 ribu orang.

Dengan demikian, masyarakat akan turut merasakan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat kepada kalangan investor.

Ia menilai, tidak ada yang berbeda kewenangannya setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Kemudian diterbitkan juga PP nomor 42 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang Bintan.

Di dalam aturan tersebut, kewenangan tentang regulasi Badan Usaha (BU) ditunjuk langsung oleh bupati. Hanya saja aturan tersebut tidak mengikat, misalnya terkait tenaga kerjanya harus pro terhadap pekerja lokal atau tidak.

”Jadi itu yang kami nilai sesuatu yang masih membingungkan. Sesuatu yang belum signifikan,” jelas Rudi Chua kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (25/10).

Dirinya menilai, diterbitkan PP baru saat ini, misalnya di PP nomor 41 itu, belum ada sesuatu yang signifikan terkait adanya gairah baru kawasan perdagangan bebas yang selama ini dikelola Badan Usaha FTZ Tanjungpinang dan Bintan.

”Kita menilai, ini hanya semangat dari pemerintah pusat untuk kembali menggerakkan FTZ Tanjungpinang Bintan. Karena dia menerbitkan PP baru, walaupun isinya sama, yang salah satu paling signifikan disebut berlaku 70 tahun,” jelasnya.

Sedangkan bunyi aturan dan pasal lainnya ia menilai belum ada sesuatu hal yang baru yang bisa memberikan harapan untuk pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan lebih baik.

Namun, ia tetap optimis ekonomi Kepri akan membaik. Hanya saja, dia berharap adanya perubahan.

”Kalau ke depannya tidak mau diubah, buat apa pemerintah menerbitkan PP baru, karena proses PP ini tidak mudah. Pemerintah itu mau mengukuhkan kembali. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di kementerian, mereka katakan sebagai langkah mengukuhkan kembali semangat pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan khususnya kawasan perdagangan bebas Bintan ini,” beber politisi Hanura itu menutup.

Terakhir dia menambahkan, dua PP yang terbitkan pemerintah ini kewenangannya berbeda dan tidak sama. Berbeda dengan PP tentang kawasan perdagangan Bebas yang lama yakni PP 47 tahun 2007. Regulasi wilayahnya masih ada yang letak wilayahnya sama antara kawasan KEK dan FTZ. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here