Pekerjaan Rumah Calon Wali Kota

0
254
Kepadatan permukiman di Tanjungpinang ketika difoto dari udara. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan jadi fokus utama calon wali kota ke depannya. f-dok. tanjungpinang pos

Merujuk hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk miskin di Tanjungpinang pada akhir 2017 meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Sebuah pekerjaan rumah yang mesti diperhatikan calon kepala daerah lima tahun ke depan.

TANJUNGPINANG – ADALAH Dayat. Lajang 34 tahun ini mengaku sudah hampir satu dekade tinggal di Tanjungpinang. Ia memutuskan merantau dari tanah kelahirannya di Padang ke ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini. Mengikut sang kakak yang sudah lama tinggal di sini, Dayat berharap nasibnya bisa berubah ketimbang di kampung halaman.

“Sekaligus belajar mandiri dengan tinggal di tanah rantau,” kenangnya.

Sebuah tekad yang baik bagi anak muda seusianya kala itu ketimbang bermanja-manja dengan keluarga. Dayat rela menempuh jarak ribuan kilometer dengan mengubah nasibnya.

Namun, apa yang terasa selama 10 tahun belakangan, sepengakuannya, belum memenuhi ekspektasinya. Sepanjang waktu itu, pekerjaannya tidak pernah tetap. Berganti-ganti seiring kontrak yang habis atau memang tidak ada lagi kecocokan dalam melaksanakan pekerjaan. Dari yang paling kasar sampai pekerjaan yang hanya duduk di belakang meja. Semua sudah Dayat lakoni selama tinggal di Tanjungpinang.

“Banyaklah,” kata dia, “dari yang kerja malam sampai kerja siang.”

Dayat enggan merinci lebih detil perihal ragam pekerjaan yang pernah dilakoninya. Hanya saja yang pasti, kata dia, selama 10 tahun tinggal di perantauan belum dapat memberikan suatu taraf hidup yang disebut kesejahteraan.

“Belumlah, kalau dikatakan sejahtera. Ini kerja aja masih ala kadarnya,” ucapnya yang kini menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta.

Pernah juga dalam sebuah masa, kisah Dayat, ia melamar menjadi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap pada sebuah instansi pemerintahan. Selama tiga kali mendaftar, hasilnya nol besar semua. Ia berulang kali terdepak dan membuatnya kini rada jera ingin menjajal mengabdi di lini pemerintahan. Bukannya apa, kata dia. Menurutnya, persaingan di sana juga tidak realistis.

“Ada tuh 10 lowongan, tapi yang daftar lebih dari seribu. Peluangnya jadi kecil sekali,” ungkapnya.

Karena itu, ketika diminta membuat skala sejahtera kehidupan yang sedang dijalaninya di Tanjungpinang dalam rentang 1-10, Dayat agak ragu menjawabnya. “Kalau pilih 7 kok rasanya ketinggian ya. Buat saya sih sepertinya antara 5 atau 6,” katanya.

Kendati, katakanlah, susah di rantauan, Dayat juga masih belum kepikiran untuk pulang ke kampung halaman. Ia masih yakin dan percaya, kelak Tanjungpinang akan baik buat hidupnya, entah dengan cara apa yang ia sendiri juga tidak tahu.

“Semoga angka sejahtera saya bisa naik jadi 7 atau 8, saya kira sudah cukup. Kalau ingin 9 kok rasanya muluk-muluk,” katanya seraya tertawa.

Dayat hanya satu kisah dari kemungkinan pendatang lain yang banyak beradu nasib di Tanjungpinang. Mereka datang dari daerah yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama: ingin membuat hidupnya jadi semakin sejahtera.

Jika sejahtera barangkali masih jauh bagi Dayat selaku pendatang, nyatanya berstatus sebagai anak jati Tanjungpinang juga tidak mengubah banyak hal bagi Ramdhan. Lahir, tumbuh besar, bersekolah, sampai menikah, dan punya anak di Tanjungpinang, Ramdhan nyatanya sampai hari ini masih kesulitan untuk menganggap kehidupan yang dijalaninya sejahtera.

“Saya pikir sejahtera itu ‘kan kalau sudah punya pendapatan rutin dan bisa tinggal di rumah sendiri. Sekarang sih iya sudah punya gaji, tapi rumah masih menumpang dengan mertua,” akunya.

Sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di Tanjungpinang, Ramdhan juga kini masih berusaha menabung dengan menyisihkan pendapatannya agar bisa lekas menyicil rumah sendiri buat keluarganya. “Ukuran 36 jadilah,” ujarnya.

Baginya, dengan bisa memiliki rumah sendiri dan bukan menumpang pada mertua atau tinggal di kontrakan, bisa menjadi indikator kesejahteraan secara personal buat dirinya.

“Masa iya sudah lebih dari 6 tahun kerja tapi belum bisa kredit rumah juga, ya berarti belum dapat memenuhi sejahtera pendapatan sebagai karyawan itu,” ujarnya.

Apalagi, sambung dia, dalam setahun dua belakangan. Ketika ekonomi global mengalami resesi. Kata dia, hal ini sedikit-banyak berdampak pada pendapatannya sebagai karyawan. Beragam bonus yang biasanya bertebaran sepanjang tahun, ada sebagian yang dihapuskan. “Sangat terasa penurunan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir karena banyak bonus yang dihapuskan dari perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah mesti mengambil peduli agar resesi di waktu-waktu hadapan bisa dihindari. Kebijakan-kebijakan yang pro terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi mesti dikedepankan agar perputaran uang tidak mengalami hambatan.

“Ya kita semua sebagai warga Tanjungpinang, ya mengharap ada perhatian dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya agar masyarakat bisa semakin sejahtera,” harapnya.

Penduduk Miskin Bertambah
Kesejahteraan memang ada baiknya mendapat perhatian pemerintah daerah sejak tahun ini. Mengingat dari hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungpinang, dinyatakan pada akhir 2017 lalu jumlah penduduk miskin di ibu kota Provinsi Kepri ini bertambah.

Setelah pada empat tahun sebelumnya grafik penduduk miskin terus mengalami penurunan, baru pada tahun lalu terjadi peningkatan. Dari tahun 2016 yang berjumlah 19.060 jiwa, sedangkan pada tahun lalu meningkat, walau tidak banyak, menjadi 19.190 jiwa.

Fakta ini sememangnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Suparno pernah menyebut, bahwasanya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab besar yang menanti calon kepala daerah Tanjungpinang selama lima tahun ke depan.

“Mereka yang nanti jadi kepala daerah harus punya terobosan unggulan untuk mengatasi permasalahan klasik berupa pengangguran dan masalah perekonomian. Karena memang tidak bisa kalau cuma mengandalkan pemerintah pusat saja,” ujarnya, belum lama ini.

Bagi politisi dari PDI Perjuangan ini, terobosan inovatif itu mesti dipikirkan sejak kini, sejak masih masa kampanye, sehingga ketika nanti sudah terpilih dan menjabat, tinggal mewujudkannya.

Utamanya menyangkut pengentasan kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Suparno, dua hal ini saling berkait-kelindan. Jikalau lapangan pekerjaan semakin terbuka, penganggur semakin berkurang, secara tidak langsung angka penduduk miskin akan menurun. Dengan begitu mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk Tanjungpinang bukan isapan jempol belaka.

“Sebelum semakin membludak, karena setiap tahun jumlah lulusan baik itu di jenjang SMA maupun perguruan tinggi semakin banyak. Ini tantangan yang sangat nyata dan harus memiliki solusi sejak dini,” ujarnya.(FATIH MUFTIH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here