Pelabuhan Dompak Mangkrak

0
653
Lagat Siadari

Pelabuhan Domestik dan Internasional Dompak mangkrak. Pelabuhan ini sudah menghabiskan anggaran Rp121 miliar dari dana APBN.

DOMPAK – Pelabuhan yang diharapkan menjadi magnet arus lalu lintas orang, kini kondisinya sudah banyak yang rusak di sana sini. Padahal keberadaan pelabuhan ini dirancang supaya Ibu Kota Kepri tampak lebih elegan. Agar kawasan Dompak juga berkembang pesat.

Bila Pelabuhan Dompak dioperasikan maka tidak terjadi monopoli pelabuhan di Tanjungpinang. Sebab, satu-satunya pelabuhan internasional di Tanjungpinang hanya Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang, di kelola oleh PT Pelindo.

Berbeda di Batam, tidak terjadi monopoli pelabuhan, karena pelabuhan internasional cukup banyak. Ada Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Internasional Batam Centre, Pelabuhan Internasional Nongsa.

Karena sudah lama dibangun dan tak kunjung dioperasikan, Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, melakukan investigasi Pelabuhan Dompak Tanjungpinang, tersebut.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Siadari didampingi Komisioner Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya meminta agar Kementerian Perhubungan RI segera mengoperasikan Pelabuhan Dompak trsebut. Karena, bila tidak dioperasikan juga makan kerugian negara semakin besar. Ia juga minta jangan sampai pemerintah membiarkan pelabuhan tersebut mangkrak

Lagat sedih melihat kondisi pelabuhan tersebut. Kondisinya sudah tidak sempurna. Hampir sebagian besar proyek yang dibiayai pakai APBN ini sudah rusak berat.

Mulai dari pintu masuk sampai ruang tunggu, hingga tempat menurunkan penumpang dipastikan rusak berat dan sudah lama dibiarkan tidak diperbaiki. ”Usai kami turun ke lokasi, kami juga pertanyakan, siapa kontraktornya (ke KSOP, red),” ujar Lagat.

Ia menuding mangkraknya pelabuhan bakal jadi ikon kawasan Dompak karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, termasuk stakeholder. ”Kalau diawasi oleh Dinas Perhubungan Kepri, tak mungkin pelabuhan yang mewah jadi hancur,” ucap Lagat.

Persoalan ini, kata dia, akan terus menjadi atensi Ombudsman khususnya wilayah Kepri. Pihaknya tidak akan berhenti menelusuri, akibat mangkraknya pelabuhan yang rencananya kembali akan dianggarkan tahun 2019 mendatang.

Lagat juga mempertanyakan kepada pelabuhan dibangun di kawasan tersebut, padahal kawasan tersebut pasang surut dan dangkal. Tidak cocok untuk lalulintas pelayaran kapal-kapal besar.

”Investigasi ini tidak akan berhenti, kami akan terus pantau. Apalagi katanya akan dianggarkan lagi untuk biaya perbaikan, fasilitas yang sudah rusak,” pesan Lagat disambut baik Ombudsman RI.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyayangkan adanya proses hukum dalam pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang. Ia berharap, infrastruktur tersebut cepat dirampungkan pekerjaanya. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bahkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan mangkraknya kelanjutan penyelesaian Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, lantaran masih dalam proses hukum. Meskipun anggarannya sudah ada, tetap saja tidak bisa dilaksanakan pembangunannya. APBN 2018 alokasinya sudah ada, tetapi masih dalam tanda bintang. Artinya ada dua kemungkinan, yakni lanjut atau tidak. Pemprov Kepri sudah menghibahkan lahan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga tidak ada lagi persoalan administrasi.

Ia sangat menyayangkan persoalan yang terjadi. Atas dasar itu, Jamhur menuntut tanggungjawab Kemenhub untuk mencari solusi dalam menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Dompak. Untuk pekerjaan lanjutan nanti tahap ke VII kegiatannya adalah pemasangan beton kubus sebanyak 1.600 unit. Kemudian instalasi listrik, resear poir air bersih, rumah genset, dan finishing.

”Adapun perhitungan kebutuhan adalah sebesar Rp6 miliar. Tetapi dengan kerusakan yang terjadi, jumlah tersebut bisa bertambah,” tutup Jamhur. (SUHARDI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here