Pelaku K-UMKM Kepri Malas Meminjam

1
827
SUVENIR: Kapal hias, hasil kerajinan tangan yang diproduksi usaha kecil menengah di Bintan. Usaha kecil ini membutuhkan suntikan modal. f-yusfreyendi/tanjungpinang pos

Catat! Jokowi Saja Pinjam Dana Bergulir

TANJUNGPINANG – Pinjaman bergulir untuk pelaku Koperasi-Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) yang sudah disalurkan sejak tahun 2009 lalu dari APBN mencapai Rp 8,5 triliun se-Indonesia ke 5.000-an koperasi dan UMKM.

Namun, dana yang disalurkan untuk pelaku K-UMKM se-Kepri dari APBN tersebut sekitar Rp 21 miliar saja. Sangat kecil. Rupanya, pelaku K-UMKM Kepri malas mengajukan pinjaman lunak tersebut.

Anggaran ini disalurkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI selaku Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDM-K-UMKM).

Minimnya pelaku usaha di Kepri yang mengajukan pinjaman lunak APBN membuat Dr Ir Kemas Daniel MM, Direktur Utama Solusi Pembiayaan Bagi UMKM dan Koperasi LPDB-K-UMKM Kementerian Koperasi UMK RI kecewa.

Harusnya Kepri bisa dapat alokasi pinjaman yang cukup besar bila masyarakatnya aktif mengajukan permohonan pinjaman.

Ia mencontohkan, Joko Widodo sendiri pernah menjadi kreditur mereka saat masih Wali Kota Solo. Jokowi meminjam untuk mengembangkan usahanya dan berhasil.

Lantaran sudah merasakan manfaat pinjaman itu, Jokowi pun memanggil Daniel ke Istana baru-baru ini. Saat itu Jokowi didampingi beberapa orang menteri termasuk Wapres Jusuf Kalla hadir dalam pertemuan tersebut.

Di pertemuan itu, presiden menanyakan perkembangan LPDB-K-UMKM tersebut.

”Begitulah pak presiden memberi perhatian agar pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia memanfaatkan pinjaman bergulir ini. Pak Jokowi dulu debitur kami juga,” ujar Daniel di Hotel CK Tanjungpinang saat Bimbingan Teknis tentang LPDP-K-UMKM, Kamis (16/2) kemarin.

Tahun ini, Kementerian Koperasi kembali menyediakan pinjaman bergulir sekitar Rp 1,5 triliun se-Indonesia. Rp 600 miliar di antaranya untuk pinjaman usaha berbentuk syariah.

Daniel pun menantang Dinas Koperasi dan UMKM provinsi serta kabupaten/kota apakah mampu membantu menyalurkan dana pinjaman hingga Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar.

”Kalau Kepri mau Rp 100 miliar, kami sediakan. Mau Rp 200 miliar, kami sediakan. Tapi benar-benar harus tersalurkan. Dinas jangan hanya ngomong. Saya tak mau gitu,” tantangnya.

Dijelaskannya, bunga pinjaman dana bergulir ini sangat kecil. Untuk simpan pinjam hanya 7 persen dengan jangka waktu 3-5 tahun atau bunganya per bulan hanya 0,33 persen saja.
Sedangkan bunga pinjaman sektor real 4,5 persen dengan jangka waktu 5-10 tahun atau bunga per bulan sekitar 0,22 persen.

”Ini bukan dana hibah, tapi dana APBN untuk membantu pelaku usaha kecil menengah. Darimana sekarang ini dapat bunga pinjaman hanya 0,22 persen. Ini sangat kecil. Kenapa tak dimanfaatkan? tanya dia.

Kata Daniel, ada dua kemungkinan kenapa pelaku koperasi dan UMKM di Kepri minim meminjam dana bergulir ini. Pertama karena tidak tahu. Kedua karena kurang sosialisasi.

Padahal, mereka sudah empat kali datang ke Kepri melakukan sosialisasi.

”Tahun ini kita datang lagi sosialisasi,” tambahnya.

Memang, kata Daniel, pelaku usaha tidak banyak tahu program ini terlebih karena posisi Kepri yang berbasis kepulauan. Satu daerah terpisah lautan dengan daerah lainnya.

Ia sendiri memahami kondisi Kepri yang berbasis kepulauan lantaran dirinya juga berasal dari provinsi berkarakter kepulauan yakni Provinsi Bangka Belitung.

Saat mereka turun melakukan sosialisasi ke Kepri, tidak banyak pelaku usaha daerah lain yang bisa ikut. Misalnya, sosialisasi dilakukan di Tanjungpinang, tapi pelaku usaha dari daerah lain tak bisa hadir. Itu karena jaraknya cukup jauh.

Karena itu, ia berharap dinas terkait di daerah turut membantu mensosialisasikan program ini agar pelaku usaha di Kepri bisa lebih banyak yang mengajukan pinjaman tahun depan.

Kelemahan lainnya adalah, pemerintah pusat tidak memperbolehkan Kementerian Koperasi dan UKM RI membuka perwakilan di provinsi untuk membantu memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman ini.

Selama ini, peminjam harus menyampaikan usulan lewat Kantor Pos. Jika syaratnya lengkap, tim kementerian akan turun ke daerah untuk melakukan verifikasi.

Memang, kata dia, biaya yang mereka keluarkan untuk turun ke daerah cukup besar. Pihaknya kini mulai menyederhanakan dan memudahkan prosesnya.

Adapun syarat pinjaman adalah berbadan usaha dan hukum minimal 2 tahun. Legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP dan lainnya. Kinerja baik dibuktikan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dua tahun terakhir. Melaksanakan RAT dua tahun terakhir serta melaporkan keuangan positif (bagi UKM).

”Kalau mau minjam tidak saat posisi rugi,” ungkapnya.

Tata cara pengiriman proposal ke LPDB-KUMKM bisa dikirim melalui Dinas Koperasi dan UMKM lalu dari dinas ke LPDB-KUMKM. Bisa juga lewat Kantor Pos di Jl. Letjend MT Haryono Kav 52-53 Pancaran Jakarta Selatan 12770. Telp 021-7990756, Fax 021-7989746.

Plafon pinjaman Rp 150 juta untuk koperasi dan Rp 250 juta untuk UKM. Besar kecil plafon pembiayaan yang diberikan tergantung analisa kelayakan.

Adapun alur pinjaman adalah, penerimaan proposal dan check list mandatory (1hari), kemudian OTS (On The Spot) atau kunjungan lapangan (4hari). Lalu analisa bisnis yuridis dan opini risiko (3 hari).

Lau ke komite pinjaman/pembiayaan (1hari), kemudian SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) 4 hari. Setelah itu akad pinjaman (1 hari) dan pencairan (1 hari). Setelah berjalan, dilakukan evaluasi dan monitoring.

Pinjaman Rp 8,1 triliun yang sudah disalurkan ini dipinjam 5.000 pelaku usaha koperasi dan UMKM se-Indonesia. Tingkat pengembalian pinjaman 90 persen, yang macet 10 persen.
Usaha mikro dan kecil adalah pondasi perekonomian nasional. Di Indonesia terdapat 57.900.787 unit koperasi dan UMKM.

Usaha besar adalah yang beromzet lebih Rp 50 miliar setahun dan aset lebih dari Rp 10 miliar. Jumlahnya di Indonesia 5.066 unit (0,01 persen).

Usaha menengah adalah dengan omzet per tahun Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar dan aset Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Jumlahnya di Indonesia 52.106 unit (0,08 persen).

Usaha kecil adalah, omzet per tahun Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar dengan aset Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Jumlahnya di Indonesia 654.222 unit (1,13 persen). Usaha mikro adalah usaha omzet Rp 300 juta sampai Rp 50 juta. Jumlahnya di Indonesia 57.189.393 unit (98,79 persen). (mas)

1 KOMENTAR

  1. Saya ingin mengajukan pinjaman modal usaha 25 jt . Usaha saya fotocopy dirumah . Apa bisa . Mohon infonya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here