Pelantikan 170 Pejabat Terkendala Gubernur

0
787
Raja Ariza bersama dengan pejabat Pemko di event Festival Pulau Penyengat, kemarin. f-ist/humas pemko Tanjungpinang

Wacana Mutasi di Pemko Tanjungpinang

Rencana pelantikan 170 jabatan struktural administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) di Pemko Tanjungpinang masih terkendala rekomendasi dari Gubernur Kepri.

TANJUNGPINANG – Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh Gubernur Kepri belum juga keluar. Padahal, romendasi ini sangat penting untuk dilampirkan ke Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri) agar Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi pelantikan lagi.

Awalnya, rekomendasi dari Kementerian sudah keluar. Namun, Penjab Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza tidak bisa melantik, karena di rekomendasi tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah yang ditandatangani Direktorat Jenderal Otonomi Daerah per 31 Januari lalu. Sedangkan masa jabatan Lis Darmansyah telah berakhir 16 Januari 2018 lalu.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjungpinang kembali memasukan rekomendasi pelantikan ke Gubernur Kepri, untuk diteruskan ke rekomendasi Kementerian Dalan Negeri. Namun, hingga kemarin rekomendasi dari Gubernur Kepri belum turun.

”Kepala BKD kita sudah ajukan ke Pemprov Kepri agar diberikan rekomendasi dan kita antar ke Kemendagari,” kata Penjab Wali Kota Tanjungpinang.

Kata dia, ia tidak bisa melantik pejabat bila tidak keluar rekomendasi, baik rekomendasi dari gubernur maupun Kemendagri. ”Kalau keluar rekomendasi dari Pemprov, kita teruskan ke Pak Menteri Dalam Negeri, itulah aturanya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Riono mengatakan hingga kemarin, rokomendasi dari Gubernur belum turun. ”Pejabat yang akan dilantik harus bersabar menunggu. Rekomendasi Kemendagri lagi masih berproses. Insya Allah tetap kita tunggu jawaban,” kata Riono.

Mantan pejabat Pemprov Kepri ini menjelaskan jumlah jabatan eselon III atau administrator yang lowong sebanyak 10 orang. Yakni, Mulai Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Otlak), Sekretaris Diskominfo, Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Sekretaris Disdukcapil, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Camat Tanjungpinang Barat, Sekretaris Dispora, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tanjungpinang. Semua jabatan yang kosong adalah jabatan penting untuk pelayanan kepada kepada masyarakat.

”Kita berharap ada pelantikan tahun ini, kalau tidak pelantikan baru bisa digelar paling cepat April 2019 mendatang,” tegasnya. Sebab, aturanya Wali Kota Tanjungpinang yang terpilih nanti, tidak bisa langsung melantik pejabat, harus enam bulan setelah dilantik baru boleh dimutasi pejabat. ”Kita bersabar semoga cepat keluar lagi surat rekomendasinya,” tegasnya.

Ia menjelaskanya, awalnya surat rekomendasi dari Kemendagri sudah keluar, namun rekomenasi itu tidak bisa dijalankan. Karena, di rekomendasi tujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah.

Sedangkan Lis Darmansyah masa jabatanya sudah berakhir 16 Januari kemarin, sedangkan surat rekomendasi baru turun dan ditandatangani 31 Januari 2018. ”Bukan salah kita, salah Kemendagri, makanya Pak Penjab Wako tidak bisa melantik, maka kita kirim surat rekomendasi ulang lagi,” tegasnya.(ABAS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here