Pelayanan BPJS Kesehatan Masih Dikeluhkan Warga

0
204
Pegawai BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau peserta di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Soenaryo Tanjungpinang. f-desi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri Rudy Chua menyebutkan tidak sedikit masyarakat Kota Tanjungpinang yang mengeluhkan terkait layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan di rumah sakit saat ini.

Keluhan tersebut menurut Rudy, paling umum dia terima saat menggelar kegiatan diluar masa sidang atau reses, terkait tentang sanksi pencabutan layanan publik bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dan anggotanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Aturan ini mulai diberlakukan BPJS per 1 Januari 2019.

Kata dia, yakni, warga mengeluhkan bila ia tidak menjadi peserta BPJS dan anggotanya didaftarkan menjadi peserta BPJS, sanksinya maka tidak akan mendapatkan pelayanan umum, meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

”Warga mulai gelisah, banyak warga yang mempertanyakan hal itu, sementara keterbatasan dana keluarga mereka,” kata Rudy kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Menurutnya, masyarakat yang sudah melihat tentang reklame tentang sanksi tersebut, masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2019.

Jika, tidak akan dikenakan sanksi berupa pencabutan layanan publik, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan paspor. Sanksi administratif bagi setiap orang yang belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertuang dalam aturan pemerintah; tepatnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

”Harus dicarikan solusinya. Jangan membebankan kepada masyarakat,” ujarnya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here