Pelayanan Jadi Lelet

0
368
Masyarakat saat mengurus perizinan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kota Tanjungpinang, belum lama ini. f-andri/tanjungpinang pos

Penundaan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang berdampak kepada pelayanan ke masyarakat.

TANJUNGPINANG – Ketua Stisipol Tanjungpinang, Endi Sanopa menyarankan agar permasalahan penundaan pelantikan pejabat bisa cepat selesai untuk mengatasi kekosongan jabatan. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan surat rekomendasi agar pelantikan bisa dilakukan sesegera mungkin.

Harus ada langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Ini sudah berdampak pada pelayanan di masyarakat, misalnya kekosongan Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP). Pelayanan di dinas masih jadi sorotan karena belum maksimal. Masyarakat masih mengeluhkan lamanya perizinan yang diurus oleh masyarakat.

Meskipun namanya pelayanan satu atap, tapi masyarakat masih bolak balik mengurus izin-izin lainnya di dinas di luar kantor PM dan PTSP. Sambung dia, dengan adanya Sekretaris PM dan PTSP, diharapkan pelayanan perizinan akan lebih cepat lagi.

Begitu juga kekosongan Sekretaris Disdukcapil. Banyak pekerjaan Disdukcapil yang harus dipercepat. Di antaranya, masih banyak warga sudah melakukan perekaman KTP-el, tapi KTP-nya tak siap-siap. Kemudian, masyarakat minta agar pelayanan rekaman bisa dilakukan di setiap kecamatan, tapi baru terlaksana satu kecamatan yang bisa melayani perekaman, yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kalau permasalahan ini terus berlarut-larut maka roda pemerintahan Kota Tanjungpinang tak berjalan dengan efektif.

Pemko Tanjungpinang telah mengusulkan 170 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk dipromosi dan mutasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar diberikan surat rekomendasi pelantikan. Namun, hingga kemarin surat rekomendasi belum juga turun. Dari 170 eselon III dan IV, hanya 10 ASN yang akan mengemban jabatan sebagai Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Otlak), Sekretaris Diskominfo, Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Sekretaris Disdukcapil, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Camat Tanjungpinang Barat, Sekretaris Dispora, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tanjungpinang.

”Langkah ini harus diambil agar stabilitas pemerintah Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif demi untuk kepentingan masyarakat,” kata Endi Sanopaka, kemarin.

”Kasihan ASN yang dijanjikan akan dilantik. Sehingga roda pemerintahan tidak bergerak secara optimal,” kata Endri.

Endri berharap ada kepastian dari Pemko Tanjungpinang terhadap pelantikan ASN tersebut. Apabila tidak bisa dilantik, pesan dia, untuk menyampaikan hingga memberikan pernyataan kepada ASN yang akan menduduki jabatan tersebut. ”Pemko harus tegas dan berani mengambil keputusan. Jangan diam hingga berlarut-larut,” sebut dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang yang juga Ketua Baperjakat, Riono menambahkan pelantikan 170 eselon III dan IV tergantung surat rekomendasi dari Kemendagri. Karena pelantikan ini perlu dapat izin dari Mendagri.

”Kalau Menteri tak keluarkan surat rekomendasi, kita tidak bisa melantik. Pelantikan ini didasari kebutuhan dan banyaknya jabatan yang kosong. Bila dibiarkan jabatan kosong karena ada yang pensiun ada yang bergesar jabatan, dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat sedikit terganggu. Kita desak agar Kemendagri segara mengeluarkan surat rekom pelantika,” harapnya. Apabila surat izin dari Kemendagri keluar pada saat masa jabatan Penjabat Walikota Tanjungpinang bisa melantik ASN tersebut. (ANDRI – ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here