Pelayanan Publik Belum ada Perubahan

0
439
Suasana pelayanan KTP-el di kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang beralamat Jalan Kijang Lama Tanjungpinang. f-andri dwi s/tanjungpinang pos

Delapan Bulan Syahrul-Rahma Menjabat

Sudah delapan bulan masa pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul-Hj Rahma, namun belum banyak perubahan yang dibuat, khususnya di bidang pelayanan publik.

TANJUNGPINANG – Misalnya, janji pelayanan sistem online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang. Begitu juga dengan lainnya yang belum nampak akan teralisasi.

Belum lagi ruang tunggu pelayanan publik. Sepeti di rumah sakit serta Disdukcapil Tanjungpinang dan beberapa kantor pelayanan lainnya.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Simon Awantoko menuturkan, pemerintah tidak boleh setengah-setengah merealisasikan janji politiknya. Itu akan menjadi dasar utama penilaian keberhasilan masa pemerintahan sekarang.

Ia menyarankan agar di walikota menerapkan pelayanan sistem online. Ini dinilai lebih efektif daripada masih bertahan dengan mekanisme sekarang.

”Berupaya lebih baik tapi zamannya tidak manual lagi, banyak warga yang mengeluhkan sistem pelayanan kependudukan ityu,’ ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Simon menuturkan, bahwa masyarakat itu memimpikan pelayanan Disdukcapil sudah bisa seperti mengurus paspor sekarang. Disediakan aplikasi yang mempermudah masyarakat.

Mulai dari mengambil nomor antiran serta lainnya bisa dicek melalui aplikasi yang dibuat.

”Sekarang mana ada lagi warga yang ribut-ribut di kantor Imigrasi mengurus paspor. Ini bukti perubahan pelayanan online itu,” ucapnya.

”Dulu walikota kan bilang mau jemput bola pelayanan kependudukan. Jangan kan jemput bola, pelayanan di sana saja masih dikeluhkan,’ paparnya.

Ditambahkannya, pemerintahan sekarang sudah dua periode membahas APBD, tentu sudah mulai terlihat janji kampanye yang akan direalisasikann serta arah kebijakan ke depan.

Ia berpesan, agar di APBD ke depan, pemerintah fokus membangun perangkat pelayanan sistem online di luar hal lain yang juga penting. Misalnya pembangunan pendidikan danketersediaan air bersih sata musim panas.

Untuk sektor pendidikan, ia menuturkan ketersediaan ruang kelas bagi siswa masih kurang.

Sebab beberapa sekolah bahkan menerapkan tiga shift serta ketersediaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sangat minim.

Selain itu, penyediaan air bersih saat musim kemarau lebih dari satu bulan belum ada. Penanganan banjir di beberapa titik di saat musim hujan belum maksimal serta kepastian jalan mulus dan beberapa hal lainnya.

Sementara itu, anggota DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto menurutnya kepala daerah sekarang masih sering menghadiri kegiatan dibandingkan mencari anggaran ke pusat terkait penambahan sarana khusus ruang kelas belajar (RKB) serta unit sekolah baru (USB) di kawasan Tanjungpinang Timur.

Ia secara pribadi mengaku mendukung program seragam gratis, bahkan beasiswa bagi sisa beprestasi maupun tidak mampu.

Hanya saja, menurutnya, tak kalah penting harus disiapkan pemerintah ketersediaan ruangan kelas yang memadai, berbagai lab serta komputer bagi siswa.

Agus menilai, persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang banyak. Belum lagi persoalan lesunya daya beli masyarakat.

”Janji kamapnye kepala daerah untuk memajukan usaha mikro dalam upaya meningkatkan ekonomi. Kita dukung untuk direalisasikan melalui program, jangan cuman semboyan,” tuturnya.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here