Pelayanan Publik di Pemko Masih Dikeluhkan

0
116
Maskur Tilawahyu

TANJUNGPINANG – Pelayanan publik di lingkungan Pemko Tanjungpinang masih dikeluhkan. Hal ini dikatakan, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu.

Ia menilai, hal ini tidak terlepas dari kinerja para ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang perlu ditingkatkan.

Apalagi di masa pemerintahan yang baru, H Syahrul-Hj Rahma, perlu penyesuaian sesuai visi dan misi yang di bawa.

Terkait pernyataan ini, Maskur mengaku memiliki indikatornya. Bahkan, ia merasa senang atas respon dari Kepala OPD Kominfo Kota Tanjungpinang, Efyar M Amin yang bertanya. Ini artinya, ada keinginan untuk mengetahui apa saja yang menjadi persoalan di tengah masyarakat saat ini.

Secara terkhusus, ia meminta Dinas Kominfo menciptakan suatu inovasi yang baru, khususnya aplikasi yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

Minimal call center atau melalui WhatsApp (WA) menerima pengaduan dari masyarakat. Dari pengaduan itu, pihaknya bisa meneruskan ke OPd terkait.

“Target pemerintah yang baru ini kan, Tanjungpinang dalam jari. Semua hal bisa diakses melalui smartphone. Meskipun bagi yang manual tetap bisa di layani di kantor terkait,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, disinggung mengenai indikatornya.

Jika OPD berbicara anggaran, menurutnya untuk meralisasikan itu tidak butuh biaya yang besar. Cukup dengan HP yang ditunjang aplikasi adroid untuk menerima aduan bisa diteruskan ke OPD terkait atau kepada kepala daerah.

Ini salah satu upaya Dinas Kominfo mengetahui berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Kita tak ingin mencari pembenaran, hanya mendorong OPD untuk lebih aktif dan peduli terhadap hal-hal yang kini dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.

Bila ditanya ke OPD lain, Maskur secara blak-blakan menuturkan berbagai aduan yang diterima. Dicontohkannya, pelayanan di RSUD Kota Tanjungpinang masih dikeluhkan pasien.

Ia pun menyarankan, Efyar berkunjung bila ingin mengetahui pelayanan publik yang terkait kemanusiaan tersebut. Di sana banyak pasien yang mengantri hingga sore.

Pertama sistem online yang belum maksimal dijalankan. Selain itu, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait sistem berbasis website tersebut.

Ia berpesan agar sistem online yang diluncurkan lebih ramah yaitu dapat di download di play store. Bila itu belum bisa dimaksimalkan di APBD Perubahan maka menggunakan metode lain, agar pelayanan maksimal.

“Bisa juga menggunakan WA dulu sebelum mendaftar by website yang belum juga maksimal. Masyarakat juga harus kembali mendaftar ulang ke rumah sakit setelah dari puskemas,” tuturnya.

Belum lagi ruang tunggu yang tidak begitu nyaman. Bahkan, baru-baru ini, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma kembali kecewa melihat fasilitas di rumah sakit itu.

Ini cukup mencengangkan, bukan kah dari zaman pemerintahan sebelumnya, masalah pendingin ruangan minta diperhatikan. Meski demikian, keluhan itu masih dirasakan pasien dan petugas ruangan.

Begitu juga dengan pelayanan di Kantor Disdukcapil, berkali-kali warga mengeluh. Persoalan ini pun sering diminta untuk diperhatikan, namun masih tetap sama. Pembuatan KTP eletronik dan berkas lainnya masih berminggu dan berbulan-bulan.

“Bukan kah persoalan ini terus di dengar para ASN,” ucapnya.

Hal lain, mengenai pendidikan, ia merasa miris. Meski sudah di masa pemerintahan yang baru, masih ada masyarakat khususnya siswa SMA sederajat yang mengeluh karena tidak mampu membayar iuran bulanan.

Sesuai janji kampanye, H Syharul-Hj Rahma akan memperhatikan hal ini, melalaui beasiswa. Meskipun harus diakui kewenanga siswa SMA sederajar di Provinsi Kepri, namun Pemko bisa membantu ditunjang dengan regulasi. Terkait hal ini pun luput dari pembahasan, lagi-lagi warga mengeluhkan dan meminta bantuan.

“Persoalan-persoalan seperti ini masih sering dikeluhkan, kita minta esekutif sigap. Jangan lagi banyak alasan, seperti menolak program seragam gratis yang sudah disarankan sejak dahulu namun tidak dianggarkan. Padahal daerah lain sudah lebih dulu melaksanakan. Mudah-mudahan tahun depan teralisasi sesuai janji kampanye,” paparnya.

Dulu jawaban dari Kominfo Tanjungpinang, bahwa sudah ada bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KPI). Ini benar, namun tidak bisa meng-cover memenuhi seragam siswa tidak mampu.

Secara terkhusus, Maskur mengetuk pintu hati para ASN lebih peka. Ada banyak aduan yang masuk, bahkan terkadang melalaui interkatif di RRI. Ini perlu disikapi agar kesejahtraan masyarakat terus meningkat.

Bahkan kini di Bintan, sudah ada program Dana BOS Daerah. Program ini hampir mirip dengan dana BOS dari APBN. Penggunaan anggaran diatur sesuai juknis yang ditetapkan.

Belum lagi persoalan air bersih melalui SWRO yang hingga kini belum berjalan maksimal. Begitu juga dengan persoalan banjir, kebersihan lingkungan di laut serta lainnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here