Pemadaman Ganggu Ekonomi dan Aktivitas Warga

0
724
FORUM RT/RW: Kadistamben Pemprov Kepri, Amjon bersama Forum RT-RW Batam membahas tentang listrik, belum lama ini. f-istimewa/humas pln batam

Posisi PLN Dilematis, Paksa Tarif Naik Lagi

BATAM – Setahun belakangan ini, Bright PLN Batam melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi penerangan di tengah masyarakat umum dan industri berjalan normal. Namun di sisi lain, PLN terus melakukan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan daya, sesuai kebutuhan pelanggan. Terlebih, industri yang selama ini melakukan subsidi terhadap rumah tangga, melemah. Jumlah industri turun dalam satu tahun belakangan ini.

Sehingga, subsidi PLN untuk rumah tangga meningkat, diakibatkan perusahaan yang mensubsidi masyarakat, turun. Disisi lain, Bright PLN Batam harus menerima tarif kebutuhan pembangkit, baik pembangkit tenaga batubara, diesel dan gas, mengalami kenaikan. Demikian dengan biaya-biaya operasional lain, termaksud pemeliharaan jaringan listrik ke masyarakat. Disisi lain, sejak tahun 2012, tarif listrik Batam tidak naik. Demikian, hal itu bukan menjadi alasan PLN menaikkan tarif listrik yang sudah dilakukan tahap I.

Namun lebih dari itu, kelanjutan pelayanan prima bagi masyarakat. Kemampuan keuangan PLN memaksa anak perusahaan PLN Persero ini untuk mengajukan tarif, tahap II 15 persen dari tiga tahap yang direncanakan. Sesungguhnya, PLN Batam awalnya akan melakukan kenaikan tarif sebanyak dua kali sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepri. Namun situasi ketidaksetujuan masyarakat, mengubah tahapan menjadi tiga tahap kenaikan.

Tahap kedua kemudian dijalankan Agustus 2017 dengan kenaikan 15 persen. Dengan kenaikan tarif itu, nantinya akan menjaga distribusi daya ke masyarakat, terjaga. Jika tidak, PLN pada posisi dilematis karena kemampuan untuk menyalurkan daya menjadi terbatas. ”Kami merugi saat ini dan kemampuan sangat terbatas untuk beroperasi. Pemadaman bergilir itu jadi alternatif. Tidak ada pilihan buat kami. Posisi kami sangat dilematis. Hanya penyesuaian tarif yang bisa menyelematkan,” terang Direktur Bisnis dan Komersial PLN Batam, Khusnul Mubien.

Khusnus mengakui, walau posisi PLN Batam dilematis, mereka harus menyelamatkan listrik. Mereka, ingin berjalan dan tidak melakukan pengurangan daya. Pengurangan daya, akan berdampak pada meningkatnya beban masyarakat. Pengeluaran masyarakat meningkat untuk membeli alat penerangan atau genset. Tidak hanya itu, aktivitas warga akan terganggu. Termaksud anak-anak bayi hingga anak sekolah. Kondisi ini tidak lepas dari pengalaman PLN yang menerima saat pemadaman bergilir berlangsung, beberapa tahun lalu, akibat pemeliharaan listrik di Batam.

Baca Juga :  Dishub Tutup Kantor Grab dan Gojek

Lebih luas dari itu, sektor bisnis dan usaha kecil menengah dan sebagian industri berakibat biaya tinggi hingga gangguan aktivitas. ”Dampaknya juga ke masyarakat pelaku bisnis, pekerja di semua sektor termaksud akan terganggu. Pendapatan mereka akan turun. Jadi memang dilematis,” imbuhnya. Sementara saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusaha (BP) Batam hingga pengusaha, sedang gigih membangkitkan perekonomian Batam.

Jika dukungan infrastruktur listrik tidak maksimal, kebangkitan ekonomi juga sulit terwujud.
Dengan kondisi perekonomian Batam yang melemah, Bright PLN Batam mengaku ingin menjadi bagian penting dari kebangkitan industri, parawisata, UKM ke depan. PLN memiliki infrastruktur listrik yang memadai. Tidak hanya untuk mendukung industri yang secara bisnis, lebih menjanjikan. Namun, untuk rumah tangga, yang diperkirakan Real Estate Indonesia (REI) khusus Batam, ke depan akan naik. ”Bahkan untuk daerah hinterland, kami akan bantu, jika secara ekonomi kami mampu. Tapi tidak sekarang, karena kondisi belum sampai titik impas,” imbuhnya.

Sehingga diakuinya, kondisi PLN Batam saat ini, terpaksa mengambil kebijakan naikkan tarif sesuai perhitungan awal, saat mengajukan kenaikan tarif. Ini terjadi, karena harga kebutuhan untuk pembangkit, tidak mengalami perbaikan. ”Kita ingin listrik hidup. Masyarakat juga ingin listrik tetap hidup. Tapi memang ada risiko yang harus kita tanggung. Biaya produksi. Imbasnya, tarif naik,” jelasnya lagi. Tanpa itu, maka risiko pemadaman bergilir akan terjadi. Pemadaman berjalan tanpa ada kenaikan tarif, karena kemampuan PLN mensubsidi listrik rumah tangga, semakin tinggi. ”Semakin lama, pengurangan akan tinggi. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Tapi intinya PLN selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya.

Dengan kenaikan tahap II 15 persen bulan Agustus 2017 ini, operasional PLN Batam bisa normal. Sementara untuk pengembangan listrik ke pulau-pulau, belum bisa dilakukan.
Selain itu, untuk pemeliharaan mesin, PLN Batam belum bisa lakukan. Sementara untuk sambungan baru, Khusnul tidak menyinggung. ”Untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan daya dibawah 1.300 KWh, tidak mengalami kenaikan. Hanya 1.300 dan 2.200 KWh yang naik 15 persen. Di atas itu, hanya 5 persen,” bebernya.

Baca Juga :  Open Bidding Kadisdik Kepri Potensi Diulang

Kepala Divisi Niaga dan Komersil, Solider Sinaga mengatakan, jumlah pelanggan PLN Batam saat ini sudah mencapai 302.248 pelanggan. PLN Batam sendiri mempunyai tanggungjawab tidak Batam saja. Tapi juga sampai wilayah Pulau Rempang dan Galang. Saat ini PLN Batam terus mengalami kerugian sekitar Rp 14 per-KWH atau Rp 16 miliar per bulan. Dengan kenaikan tahap pertama, hanya bisa bertahan satu sampai dua bulan. Itu sebabnya pihaknya ingin kembali mengajukan penyesuaian 15 persen lagi. Kerugian PLN Batam dipengaruhi oleh nilai tukar kurs dollar, harga energi primer seperti batubara dan gas serta, inflasi, hingga industri yang melemah. ”Selama ini, kita rumah tangga mendapat subsidi industri. Sekarang industri turun. Sementara pelanggan rumah tangga terus naik. Tahun ini naik signifikan. Jadi PLN Batam sudah posisi emergency,” jelasnya.

Sementara itu 86 persen pelanggan paling banyak adalah dari konsumsi rumah tangga. Sementara pelaku bisnis dan industri di Batam tidak berkembang. Hal ini juga menjadi faktor penyebab PLN Batam merugi, meskipun selama ini pihaknya sudah melakukan beberapa hal untuk menutupi kerugiannya. ”Diantaranya dengan menekan angka kebocoran dan juga efisiensi, tapi hal itu tidak cukup. Karena itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tahu bagaimana keadaan kami,” jelasnya.

Saat ini, angka kebocoran PLN Batam berada pada presentase sekitar 4,9 persen. Hal ini dinilai sudah sangat baik mengingat, standar nasional tingkat kebocoran listrik adalah lima persen. PLN Batam mengganti bahan bakar pembangkit dengan yang paling murah. Kemudian ditegaskan dia bahwa PLN Batam saat ini juga tengah diaudit oleh sejumlah lembaga auditor, karena memang apa yang disampaikan benar adanya kondisi saat ini. Penjelasan ini yang mendapat respon beragam di tengah masyarakat. Dimana ada yang bisa memahami kondisi itu dan ada yang masih keberatan. Terlebih, diantara yang bisa memaham kenaikan itu, berhitung dengan dampak, jika terjadi pemadaman bergilir. Dimana, masyarakat harus mengganti dengan lilin, atau lampu emergency atau sejenisnya ”Kalau pemadaman bergilir, kita juga susah. Anak tak bisa tidur karena panas dan tidak bisa belajar. Tapi naiknya jangan tinggi-tinggilah,” Netti, seorang warga Batuaji.

Baca Juga :  Pembunuh Pegawai BNN Ditangkap di Batam

Salah seorang anggota forum komunikasi RT/RW di Batam, Syahrial juga mengatakan, secara prinsip, dia bisa menerima kenaikan tarif. Tapi diminta agar PLN transparan terkait dengan alasannya. ”Kalau memang rugi, harus jelas kerugiannya dimana. Kita bisa terima kalau jelas. Kita juga dukung langkah PLN kalau begitu. Dari pada mati listrik tengah malam, kita harus dukung kenaikan,” tegas Syahrial.

Soal kondisi PLN Batam saat ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadis Tamben) Kepri, Amjon, mengakui kebutuhan PLN Batam atas kenaikan tarif. Dimana, sebelum Peraturan Gubernur Kepri, keluar beberapa bulan lalu, mereka sudah melakukan kajian. ”Tarif diputuskan Pak Gubernur, sudah melalui kajian. Keputusan harus dikeluarkan agar listrik Batam aman. Saya tidak membela PLN Batam atau masyarakat. Nanti keputusan di tangan Pak Gubernur,” kata Amzon.

Soal klaim PLN yang merugi, Amjon berharap sesuai dengan fakta. Dijanjikan, jika kondisi yang disampaikan PLN tidak sesuai realita, dia sendiri yang paling depan untuk memperkarakannya. Bahkan pihaknya diakui sudah meminta Polda Kepri, untuk ikut memeriksa hasil laporan keuangan PLN Batam. Amjon mengatakan, kalaupun ada kenaikan 15 persen mulai Agustus 2017 ini, itu sudah sesuai dengan Pergub. Dimana, Pergub mengamanatkan, kenaikan tarif, maksimal 45 persen. Sementara yang sudah dinaikkan, baru 15 persen. Sehingga kita tidak mengubah tarif, tapi waktunya berubah, dari rencana awal dua tahap, menjadi tiga tahap. ”Dipergub, tahap pertama 30 persen yang rencana kita lakukan kemarin. Namun dalam pelaksanaannya, naik cuma 15 persen. Itu baru untuk titik impas,” imbuhnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here