Pemalsuan Suket Rawan di Pilwako

0
542
DISKUSI: Ketua Bawaslu Kepri bersama komisioner dan Sekretaris Bawaslu saat mengunjungi kantor harian Tanjungpinang Pos, Jumat (10/11). Rombongan diterima General Manager Tanjungpinang M Nur Hakim, Wakil Pemimpin Redaksi Zakmi, Asistem Manager Syaifullah dan Redpel Abas. f-andri/tanjungpinang pos

Komisioner Bawaslu Kepri Kunjungi Tanjungpinang Pos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri mengantisipasi kecurangan penggunaan surat keterangan sementara pengganti KTP atau ”suket” saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tanjungpinang 27 Juni 2018 mendatang.

TANJUNGPINANG – Kini masih ada sekitar 50 ribu warga yang belum memiliki KTP-el. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Muhammad Sjahri Papene saat mengunjungi Kantor Tanjungpinang Pos di Komplek Pinlang Mas Tanjungpinang, Jumat (10/11).

Rombongan Bawaslu langsung diterima General Manager (GM) Tanjungpinang Pos, M Nur Hakim didampingi Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimpred), Zakmi, Redaktur Pelaksana (Redpel) Abas, Asisten Manager Iklan Syaifullah.

Muhammad Sjahri Papene didampingi komisioner Bawaslu Kepri yakni Idris, Rosnawati, Sekretaris Bawaslu Provinsi Kepri, Dasril dan didampingi pegawai Bawaslu Provinsi Kepri lainnya.

Ketua Bawaslu Kepri mengatakan tugas dan kewenangan dari pengawas pemilihan umum (pemilu) sekarang lebih berat. Selain bisa memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada pasangan calon (paslon), pengawas pemilu juga bisa menyelesaikan sengketa pilkada yang diadukan. J

Baca Juga :  Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Hak Pilih

ika sebelumnya Bawaslu hanya merekomendasikan hasil penyelidikan atas laporan pelanggaran ke KPU, maka Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan lebih, yakni berupa keputusan mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, salah satunya terkait politik uang.

Ia juga membeberkan tahapan yang sedang di lakukan Bawaslu saat ini. Selain mengawasi verifikasi faktual partai politik peserta 2019 yang sedang berlangsung, Bawaslu bersama dengan Panwaslu Tanjungpinang sedang mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah. Sedangkan, untuk Panwaslu kabupaten/kota lainnya dalam proses wawancara penerimaan Panwaslu kabupaten/kota kecuali Tanjungpinang.

Bawaslu bersama dengan Panwaslu Tanjungpinang telah mengawasi penerimaan PPK dan PPS di KPU Tanjungpinang yang saat berlangsung. Ia juga menyoroti masih banyaknya warga Tanjungpinang belum melakukan rekaman KTP-elektronik. Bisa-bisa nanti banyak warga tidak bisa memberikan hak suaranya karena warga belum melakukan rekaman.

Warga harus melakukan rekaman KTP-el meskipun KTP-elnya nanti diganti surat keterangan pengganti KTP. Supaya warga yang memegang suket bisa memberikan hak pilihnya di pilkada mendatang. ”Selagi bisa menunjukkan suket, maka kita persilakan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di bilik suara,” Sjahri.

Baca Juga :  Pekan Depan, Syahrul Deklarasi Pilwako

Sjahri mengatakan, yang mengeluarkan suket untuk masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang. Karena suket salah satu tanda, bahwa masyarakat Tanjungpinang sudah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el).

Jadi, ia sarankan, masyarakat untuk meminta suket dari Disdukcapil setelah melakukan perekaman. Supaya ada tanda bukti, bahwa dirinya sudah melakukan perekaman KTP-el. Ciri-ciri suket yang dikeluarkan oleh Didukcapil Kota Tanjungpinang memiliki logo Pemko Tanjungpinang, tandatangan Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto beserta stempel Disdukcapil yang basah berwarna biru. Kemudian, di dalam suket tersebut dilampirkan foto masyarakat sesuai identitas bersangkutan.

Selain itu, suket yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Tanjungpinang memiliki QR Code. ”Ya, sambil menunggu adanya blanko KTP-el. Suket itu berlaku untuk masyarakat memilih kepala daerah Tanjungpinang di Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 nanti,” tegas dia.

Baca Juga :  Pemprov Belum Terima Surat Pengunduran Rahma

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat maupun oknum tidak bertanggungjawab untuk tidak mencoba memalsukan suket pada saat Pilwako Tanjungpinang berlangsung. Karena pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Tujuannya, untuk menindak tegas, apabila ada kedapatan masyarakat maupun oknum tak bertanggungjawab memalsukan suket tersebut. Untuk mengindari kejadian tidak diinginkan, ia berharap, Disdukcapil Tanjungpinang untuk segera cetak KTP-el buat warga yang belum memiliki identitas.

Agar tidak ada lagi masyarakat mengantongi suket saat Pilkada Tanjungpinang tahun 2018, dan dilanjuti Pilpres serta Pileg tahun 2019 mendatang. ”Saya minta Panwaslu untuk terus mengawasi, adanya titik kerawanan pada saat Pilwako Tanjungpinang nanti. Salah satunya suket,” sebut dia.(ANDRI – ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here