Pembahasan RUU Provinsi Kepulauan Mandek

0
1328
KEPULAUAN: Pemandangan salah satu pemukiman penduduk di Anambas yang merupakan daerah kepulauan.f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pemerintah pusat dan DPR RI menganggap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Berciri Kepulauan tidak prioritas. Sehingga pembahasannya mandek. Senator asal Kepri di DPD RI, Hardi Hood mengatakan, RUU ini sudah pernah dijadwalkan untuk dibahas DPR RI bersama pemerintah pusat. Namun, saat hendak pembahasan, dari pihak pemerintah pusat tidak datang. Sehingga, rapat tidak bisa berlangsung dan tidak ada lagi jadwal pembahasan berikutnya hingga saat ini.

”Padahal, RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2017. Mungkin dianggap tidak begitu penting atau belum prioritas. Makanya, dari pemerintah tak ada yang datang saat jadwal pembahasan itu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Senin (10/7). Tanpa kehadiran pemerintah, RUU tersebut tak mungkin disahkan menjadi UU. Sebab, dalam aturannya, UU itu disahkan DPR bersama Presiden.
Memang, kata dia, RUU tentang Provinsi Berciri Kepulauan ini satu isu yang bisa memancing provinsi berciri kontinental (daratan lebih luas) untuk membuat tandingannya.

”Tapi itu bukan pembicaraan formal. Namun isu itu ada. Dan DPR serta pemerintah pasti banyak alasan kenapa tidak melanjutkan pembahasannya,” tambahnya. Jika dilihat dari kondisi saat ini, tidak mudah menggolkan RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU mengingat kondisi keuangan negara. Begitu juga dari segi politik kalah jauh dibandingkan yang lain. Keuangan negara juga anjlok. Sehingga, banyak pemotongan di kementerian/lembaga termasuk pengurangan anggaran ke provinsi-provinsi di Indonesia.

Apabila RUU ini disahkan menjadi UU, maka anggarannya akan bertambah. Sebab, akan ada dana transfer tambahan ke 8 provinsi berciri kepulauan di Indonesia. Jika dilihat kondisi anggaran saat ini, provinsi bercirikan kepulauan dirugikan. Sebab, anggaran dihitung berdasarkan luas daratan termasuk jumlah penduduk, panjang jalan hingga kondisi masyarakatnya. Sementara untuk provinsi berciri kepulauan, luas lautnya tidak dihitung. Penduduknya juga tidak sebanyak penduduk di provinsi daratan termasuk jalannya tidak sepanjang daerah daratan. Sementara biaya untuk pembangunan daerah kepulauan cukup tinggi.

Baca Juga :  Nelayan Vietnam Lawan Petugas

”Dan daerah pulau terluar butuh biaya. Ini jangan dilupakan. Makanya kita (DPD) berjuang terus,” tegasnya. Dari informasi sebelumnya, sulitnya menggolkan RUU Provinsi Berciri Kepulauan itu menjadi UU karena pemerintah pusat khawatir bertambahnya kaveling APBN yang wajib disiapkan tiap tahun. Sebab, di Indonesia, sudah ada pengkavelingan APBN seperti Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Irian Jaya dan Aceh. Kemudian, ada juga Dana Desa, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan lainnya.

Ada pun 8 provinsi kepulauan di Indonesia yakni, Provinsi Kepri, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepri merupakan salah satu provinsi kepulauan dengan luas daratan hanya 4 persen dan luas lautan 96 persen. Jika alokasi anggaran tidak dihitung dengan lautnya, maka dana transfer yang diterima kecil.

Kecilnya penerimaan pemerintah daerah di Kepri dari sektor Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau kini disebut Dana Transfer Khusus (DTK) membuat pembangunan sulit terjangkau ke pulau-pulau kecil termasuk pengentasan kemiskinan. Memang, kata dia, di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dimasukkan klausal luas perairan dalam perhitungan penerimaan DAU, namun turunannya berupa PP belum ada.

Di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 19 disebutkan, daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Baca Juga :  Kepres Dewan Kawasan Langsung Diteken

Kemudian di penjabaran berikutnya, Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, di bagian kesatu kewenangan daerah provinsi di laut pasal 27 ayat 1 disebutkan, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut. Ayat 2, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi a. eskplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. b. pengaturan administratif, c. pengaturan tata ruang, d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Ayat 3. kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
Ayat 4, apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 mil, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengang dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
Ayat 5. ketentuan pasal 3 dan 4 tidak berlaku terhadap daerah tangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Kemudian, bagian kedua daerah provinsi yang bercirikan kepulauan, ditetapkan,
1. daerah provisi yang bercirikan kepulauan mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam di laut.
2. mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan azas tugas perbantuan.
3. penugasan sesuai ayat dua di atas setelah pemerintah daerah provinsi bercirikan kepulauan memenuhi norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Karimun Juara Umum STQH Kepri 2019

Pasal 29 ayat 1 disebutkan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi bercirikan kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan.
Ayat 2, penetapan kebijakan dimaksud dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
Ayat 3, dalam menetapkan kebijakan dan, pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
Ayat 4, berdasarkan alokasi DAU dan DAK, daerah provinsi yang bercirikan kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
Ayat 5, stategi percepatan pembangunan daerah meliputi prioritas pembangunan pengembangan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut dan partisipasi masyarakat dalam pembanguan daerah provinsi yang berdirikan kepulauan.
Ayat 6, dalam mendukung percepatan pembangunan daerah provinsi, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK.

Di Pasal 30 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi kepulauan sesuai pasal 27, pasal 28 dan 29 diatur dengan peraturan pemerintah (PP). PP tentang Provinsi Bercirikan Kepulauan ini belum ada. Sementara PP tentang kewenangan lain dalam UU ini sudah banyak dikeluarkan. Misalnya saja, kewenangan SMA sederajat sudah langsung beralih dari kabupaten/kota ke provinsi. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here