Pembangunan Kepri Masih Bias Perkotaan

0
248
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Pemerhati Sosial Ekonomi Kepri

Saat ini Indonesia sedang dalam kontestasi pesta demokrasi terkait dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan anggota legislatf (Pileg). Para politisi yang mencalonkan diri sebagai anggota legsilatif (Caleg), pada saat kampanye, berlomba-lomba untuk memikat hati rakyat melalui penawaran visi, misi, dan program-program yang berkaitan denganpeningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, ‘barang dagangan’ yang paling seksi mereka tawarkan adalah bagaimana mengelevasi taraf hidup masyarakat terutama kelompok 40 persen terbawah, yaitu masyarakat miskin, petani gurem, dan para buruh sektor informal/serabutan.

Hal tersebut tidaklah mengherankan karena masalah kemiskinan merupakan kondisi/keadaan yang dirasakan langsusng oleh kelompok masyarakat bawah. Jadi, sungguh tidak terlalu berlebihan bila issu kemiskinan sering menghiasi perdebatan ataupun diskusrsus di kalangan para poloitisi karena daya pikatnya yang begitu luar biasa dan cepat menarik atensi para calon pemilih.

Mengingat bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan semuanya pasti bermuara pada pembangunan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh sila ke 5 Pancasila, maka fokus sorotan tulisan ini pun adalah pembangunan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan

Apa Itu Kemiskinan?
Topik kemiskinan, memang menarik untuk dibincangkan karena menyangkut nasib dan kehidupan masyarakat yang termarjinalkan. Karena demikian krusialnya, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah menempatkan masalah pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dari 8 tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals atau MDGs) yang sekarang berubah nama menjadi sustainable development goals (SDGs).

Namun demikian, dalam menginterpretasi dan memaknai alat ukur kemiskinan, orang sering gagal paham. Agar pemaknaan terhadap kemiskinan tidak salah kaprah (misleading) dan terhindar dari multi tafsir, maka perlu diapahami konsep/definisi dari kemiskinan itu sendiri.

Mengacu pada konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) baik untuk makanan maupun non-makanan.

Lalu untuk mengetahui apakah seseorang telah mampu atau tidak dalam memenuhi basic needs-nya, ditetapkanlah suatu nilai ambang batas (threshold) yang disebut dengan istilah garis kemiskinan (GK). Bila pendapatan/pengeluaran per kapita suatu rumah tangga (RT) berada di bawah GK, maka seluruh anggota RT tersebut dinyatakan miskin.

BPS melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas) merekam pengeluaran rumah tangga yang terkait dengan kelompok makanan yang meliputi 52 komoditas dan kelompok non-makanan yang meliputi 51 komoditas.

Lalu berdasarkan hasil survei tersebut dihitunglah nilai rupiahuntuk masing-masing kelompok dan disebutlah it ugaris kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan(GKNM). Kedua nilai tersebut dijumlahkan, maka diperolehlah garis kemiskinan (GK) total untuk level nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan rilis terkini Bank Dunia, GK yang digunakan saat ini adalah 1,9 USD PPP per kapita per hari, atau 57 USD PPP perbulan dengan kurs nilai 1 USD PPP sebesar Rp4.985, dan bukan Rp14.200 (misalnya).

Sebagai ilustrasi, berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi Kepri terungkap bahwa garis kemiskinan (GK) Provinsi Kepri pada September 2018 adalah Rp567.972 per kapita per bulan, atau jauh di atas GK Bank Dunia yang nilainya sebesar Rp284.145 per kapita per bulan.

Lalu, bilamana suatu rumah tangga berpenghasilan per bulan sebesar Rp2.500.000 dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 5 orang, maka pendapatan per kapitanya adalah Rp500.000.

Karena penghasilan tersebut lebih kecil dari GK, maka kelima anggota RT disebut miskin yang bila digunakan GK Bank Dunia, rumah tangga tersebut tidaklah miskin. Demikianlah penetapan dan penghitungan penduduk miskin yang diterapkan baik secara nasional maupun internasional

Fakta Empiris
Masalah kemiskinan, untuk Provinsi Kepri, sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat persentasenya yang relatif kecil, yaitu rata-rata hanya sebesar 6,31 % per semester selama kurun waktu 8 tahun terakhir dimana pada September 2018 hanya 5,83 %, yang jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,66 %.

Namun demikian, bukan berarti pembangunan yang dilakukan sudah berjalan pada track yang diharapkan karena masih menyisakan persoalan ketimpangan. Pembangunan yang berlangsung di wilayah Kepri, tanpa disadari masih tampak lebih berpihak atau bias pada daerah perkotaan dan daerah perdesaan agak terlupakan.

Memang secara agregat tren kemiskinan di Kepri cenderung menunjukkan arah penuruanan, yaitu dari angka 7,11 % pada Maret 2012 ke angka 5,83 % pada September 2018.

Dengan kata lain, terjadi pengurangan persentase penduduk miskin sebesar 1,28 persen basis poin dalam 7 tahun terkahir. Tetapi, bila dibedah menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, tampak bahwa persentase penduduk miskin di daerah perdesaan jauh lebih besar dibandingkan daerah perkotaan.

Dari fakta empiris telihat bahwa dalam periode Maret 2009 s/d Sept 2012, kesenjangan persentase penduduk miskin antara daerah Perkotaan dan Perdesaan relatif kecil, yaitu hanya antara 0,21-0,37 persen.

Tetapi pascaperiode tersebut, kesenjangan semakin melebar hingga mencapai gap atau perbedaan sebesar 6,11 % pada September 2018 dimana persentase penduduk miskin daerah perdesaan mencapai 11,26 % dan perkotaan hanya 5,15 %.

Reduksi Ketimpangan
Dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, memang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dialami oleh Tiongkok, India, dan Vietnam pada periode 1990-2001 (ADB-2001).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tinggi baru merupakan syarat perlu (necessary condition) dan belum merupakan syarat cukup (sufficient condition).

Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi per se tidak menjamin bahwa setiap penduduk akan mendapat benefit yang sama. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi dapat menambah jumlah penduduk miskin bilamana pertumbuhan tersebut lebih dinikmati oleh kelompok atas yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

Khusus untuk Kepri, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan pada 2017 yang hanya tumbuh sebesar 2,0 %, ketimpangan pendapatan pun naik yang direfleksikan oleh peningkatan koesien Gini dari 0,35 pada 2016 ke 0,36 pada 2017.

Oleh karena itu, dalam merencanakan program pembangunan hendaknya tidak didasari oleh paradigma mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi harus dirancang dengan dasar pilir mereduksi ketimpangan pendapatan.

Dengan kata lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, jauh lebih esensial ketimbang mereduksi jumlah penduduk miskin yang notabene angkanya sudah relative kecil.

Dalam konteks ini, identifikasi dan pemetaan sektor/subsektor kegiatan ekonomi untuk dijadikan prioritas pembangunan ke depan dalam mendongkrak pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi langkah krusial.

Mengingat bahwa bahagian terbesar penduduk Kepri tinggal di daerah perdesaan yang notabenewilayah pantai, maka strategi utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan sekaligus mengurangi kesenjangan,haruslah berorientasi pada wilayah perdesaan.

Untuk itu,peningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa melalui pemberdayaan sektor pertanian (terutama subsektor perikanan dan peternakan), harus menjadi prioritas utama.

Dalam konteks ini, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, pertama, menggesa pembangunan infrastruktur perdesaan dengan prioritas pada sektor transportasi, enerji, komunikasi, dan investasi sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan vokasi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha subsektor perikanan dan peternakan.

Dalam upaya untuk mendongkrak potensi subsektor perikanan dan peternakan yang perlu dilakukan, untuk jangka pendek, adalah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ketrampilan praktis bagaimana beternak dan membudidayakan tambak ikan yang lebih produktif dan menguntungkan agar masyarakat tertarik dan bergairah untuk berusaha di subsektor tersebut.

Sasaran objeknya, diutamakan kelompok kaum muda (usia 35 tahun ke bawah) yang keterlibatnnya dalam kegiatan sektor pertanian masih sangat kecil (hasil Sensus Pertanian 2013) dan kaum ibu yang juga merupakan angkatan kerja potensial untuk menambah penghasilan keluarganya.

Selain itu, untuk jangka menengah dan panjang adalah, menghidupkan kembali sekolah kejuruan pertanian dengan titik berat pada jurusan peternakan dan perikanan. Melalui jalur pendidikan ini, para siswa didik tidak saja dibekali materi praktikal teknis tentang beternak dan bertambak ikan, tetapi juga materi praktikal manajemen pascapanen.

Yang tidak kalah penting untuk ditanamkan dalam pendidikan ini adalah membangun paradigma generasi muda dalam melihat sektor pertanian sebagai lapangan kerja yang mudah dimasuki dan mampu memberikan kesejahteraan yang layak tanpa harus memiliki sederetan gelar kesarjanaan.

Dengan demikian, para generasi muda tidak lagi berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri atau karyawan/karyawati upahan tetapi menjadi wirausahawan/wirausahawati yang tangguh.

Kedua, mengembangkan dan mendongkrak potensi usaha mikro dan kecil (UMK) perdesaan berbasis sektor pertanian. Hal ini penting untuk menjamin pasar bagi produk-produk hasil pertanian yang selama ini sering terabaikan.

Akibatnya, para petani terpaksa harus menjual hasil pertaniannya kepada para tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.

Dalam hal ini, anggaran dana desa (ADD) boleh menjadi salah satu amunisi yang dapat diberdayakan oleh masing-masing desa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan dapat direduksi secara gradual.

Bila kedua hal di atas bisa diprogramkan dan diimplementasikan, niscaya masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang berpihak pada daerah perdesaan, dapat diwujudkan dan secara otomatis masalah kemiskinan dapat diatasi.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here