Pembangunan Makin Lambat

0
297
PELINDO sedang tahap pengembangan Pelabuhan Sribayintan Kijang. Pengelolaan pelabuhan merupakan salah satu potensi maritim yang bisa dikembangkan Pemprov Kepri. f-suhardi/tanjungpinang pos

Defisit APBDP Rp300 Miliar, Pemprov Kurangi Proyek Fisik

AKIBAT desifit yang membayangi APBD Perubahan 2018, maka akan memperlanbat pembangunan di Kepri. Pemprov sudah membuat ancang-ancang akan menunda sebagian pekerjaan fisik tahun ini.

TANJUNGPINANG – Perkiraan sementara, defisit yang membayangi APBD Perubahan 2018 Pemprov Kepri sekitar Rp300 miliar. Hitung-hitungan ini berdasarkan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

Pembahasan APBD Perubahan 2018 sudah hampir rampung di tingkat TAPD. Ditargetkan MoU KUA-PPAS APBD Perubahan akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2018 mendatang dengan DPRD Kepri.

”Saat ini tinggal sedikit lagi pembahasan APBD P 2018. Bahkan, Bappeda dan BPKAD bekerja keras menyelesaikannya saat ini,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah di Dompak, Senin (12/8).

Secara garis besar, jelasnya, pembahasan APBD P sudah disepakati dan disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dengan TAPD. Namun, masih ada sedikit penyesuaian dengan adanya defisit yang saat ini terjadi.

Nantinya, apabila pembahasan APBD P 2018 ini sudah selesai, maka Tim TAPD dan Banggar DPRD Kepri akan melanjutkan dengan memulai pembahasan APBD murni 2019. ”Sudah ada kesepakatan angka APBD P itu dan selanjutnya dilanjutkan pembahasan APBD murni yang rencananya dilakukan pada September 2018. Diharapkan pembahasan akan berjalan lancar, sehingga akan lebih cepat pengesahan APBD murni 2019 itu,” harapnya.

Dengan lebih cepat pengesahaan APBD murni 2019, tambah mantan Sekda Karimun ini, maka pelaksanaan APBD murni bisa lebih cepat direalisasikan di awal tahun. Dia juga mengatakan, dengan terjadinya defisit yang mencapai sebesar Rp300 miliar, tentunya harus ada penyesuaian dan itu sudah disiasati dengan proyek tersebut dialihkan ke tahun berikutnya dan itu tidak jadi masalah.

”Lebih cepat lebih baik bila sudah disepakati dan disahkan APBD murni itu. Bahkan, pelaksanaan program yang di-hold atau dialihkan dari tahun 2018 ke 2019 bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada program yang tertunda,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada sekitar Rp300 miliar proyek fisik maupun non fisik yang ditunda untuk dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Proyek yang tidak dikerjakan tahun ini, tidak mencakup proyek prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terutama proyek pelabuhan, pelatihan bahkan serta Penataan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang.

Sementara itu Kepala Bappeda Kepri Naharuddin mengatakan, dengan terjadinya defisit sebesar Rp300 miliar ini, TAPD dan Banggar Kepri sudah melakukan langkah antisipasinya.
”Salah satunya dengan melakukan perubahan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan rasionalisasi anggaran yang dianggap tidak terlalu urgent ditunda dulu dan kegiatan seremoni ditiadakan,” ujarnya.

Selain itu, kata Nahar, rasionalisasi juga harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, atas pembayaran THR dan juga gaji 13 yang sebelumnya memang tidak dianggarkan.

”Dengan kebijakan pemerintah pusat itu, yakni pembayaran THR dan Gaji 13 mempengaruhi juga kondisi keuangan daerah. Dan ini perlu dilakukan pembahasan di APBD P di tahun yang sama,” tuturnya.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here