Pembangunan Natuna Sesuai Nawacita Jokowi-JK

0
793
PATROLI: Aparat TNI-AL patroli mengitari salah satu pulau terluar di Natuna. f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan percepatan pembangunan Natuna selaku kawasan perbatasan Indonesia.

Hal itu ditegaskan presiden saat mengunjungi Natuna tahun lalu. Menteri pun diminta keroyokan membangun Natuna.

Apalagi, program Nawacita Jokowi-JK sangat bersentuhan dengan Natuna sehingga diyakini akan direalisasikan.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan, Presiden sudah menyatakan keseriusannya membangun Natuna. Dan itu merupakan ciri Nawacita.

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan).

”Ciri Nawacita itu mengena di Kepri. Presiden ingin membangun dari pinggiran ke kota. Kedaulatan, memperkuat maritim, pertahanan negara. Nawacita itu ada juga di Natuna sebagai daerah pinggiran atau perbatasan,” bebernya.

Berikut beberapa Nawacita Jokowi-JK, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Saat kunjungannya ke Natuna, Presiden menetapkan beberapa pilar percepatan pembangunan Natuna meliputi perikanan, pariwisata, jasa industri migas, lingkungan hidup dalam hal pembentukan taman laut, dan pertahanan keamanan (Defence). Pembangunan ke lima pilar ini akan dipercepat pemerintah pusat.

Namun, tahun 2017 ini belum ada pembahasan antara kementerian dengan Pemprov Kepri apa saja program pusat di Natuna tahun ini.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun yang juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah belum pernah diundang rapat khusus membahas pembangunan Natuna sesuai arahan presiden.

Sehingga, gubernur tidak tahu apa saja program pembangunan sejumlah kementerian di Natuna, tahun ini.

Apalagi, beberapa kementerian yang akan keroyokan membangun Natuna adalah, Kemenkoperekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Kominfo, PLN dan lainnya.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan, saat rapat dengan presiden dan menteri, kadang disinggung juga tentang Kepri dan Natuna.

”Kalau rapat dengan pak presiden kan membahas se-Indonesia. Jadi tidak spesifik membahas Kepri atau Natuna. Tapi disinggung juga sedikit,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Saat rapat dengan sejumlah menteri, Menkopolhukam dan gubernur baru-baru ini, salah satu yang akan dilakukan TNI adalah memperkuat militer di Natuna dengan menambah personel dan alutsista.

”Tapi secara spesifik, belum diundang kita membahasnya. Tapi tahun lalu sudah dibahas juga apa-apa saja yang akan dibangun di Natuna,” tambahnya.

Terkait informasi yang disampaikan Bupati Natuna Hamid Rizal, bahwa Istana sedang mempersiapkan Kepres atau Perpres Percepatan Pembangunan Natuna selaku wilayah perbatasan Indonesia, gubernur mengaku belum tahu tentang ini.

”Baguslah kalau memang mau dikeluarkan SKeppres atau Perppres. Makin kuat kita nanti. Makin jelas anggaran pembangunan Natuna. Tapi soal Keppres atau Perpres ini, belum pernah saya tanya,” katanya mengaku.

Ia yakin, kementerian akan mengundangnya nanti untuk membahas program pembangunan di Natuna. Pihak kementerian juga banyak tugas karena mengurusi berbagai daerah di Indonesia. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here