Pembangunan SPBU Tak Miliki Izin HO

0
1134
LOKASI: Seorang warga saat melintas di lokasi aktivitas pembangunan SPBU yang belum mengantongi rekomendasi izin gangguan (HO). F-TENGKU/tanjungpinang pos

LINGGA – PEMBANGUNAN Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota Dabo Singkep belum miliki izin gangguan (HO). Padahal, kepemilikan dokumen itu merupakan hal yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan dan usaha.

Izin tersebut dikategorikan memiliki dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dokumen HO tidak hanya sebagai ukuran pengelolaan usaha yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Tetapi juga persyaratan untuk mendapatkan dokumen lain, salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” jelas Iman Arifandi, aktivitis Kabupaten Lingga, Selasa (10/10).

Baca Juga :  Program Diploma 1 IPB Hadir di Lingga

Menurutnya, pengusaha yang membangun SPBU mengurus izin gangguan yang dikeluarkan instansi terkait. Terlebih, lokasi pembangunan SPBU berada di tengah pemukiman masyarakat. Meski kesannya sepele, namun izin gangguan bisa jadi penentu sukses tidaknya bisnis.

Ia menjelaskan, isi dokumen izin HO intinya adalah pernyataan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi pembangunan SPBU. Untuk mendapatkan izin ini, masyarakat diundang untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh instasi terkait.

”Dalam pertemuan yang disebut sidang Amdal ini, masyarakat sekitar akan mengetahui dampak negatif dari usaha yang dijalankan. Dan cara pengendaliannya hingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar,” terangnya.

Baca Juga :  Sekda Puji Stan Bazar MTQ Kepri

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga Djunaidi Adjam, mengakui, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi UKL/UPL untuk usaha SPBU ini. Beberapa waktu lalu, DLH Lingga menerima ajuan untuk melaksanakan proses UKL/UPL untuk SPBU terkait.

Namun, ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi hingga permohonan yang diajukan dikembalikan untuk melengkapi persyatan dimaksud.

”Ada hal yang belum dipenuhi hingga aurat permohonan untuk pelaksanaan UKL/UPL tersebut kami kembalikan. Kalau persoalan proses pembangunan SPBU tersebut mereka susah memiliki IMB. Biasanya, syarat untuk mengurus IMB salah satu yakni harus ada rekomendasi Izin HO,” sebut Junaidi.(TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here