Pembangunan Terhambat Lahan

0
208
HERU PUDYO (tengah) saat menyampaikan realisasi DAK 2017 kepada wartawan, Senin (9/1) di Batu 8 Atas Tanjungpinang. f-martunas/tanjungpinang pos

Sejumlah Proyek DAK Gagal Dibangun

Sekitar 10 persen Dana Transfer Khusus (DTK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kepri tahun 2017 tidak terealisasi. Sebagian anggaran pembangunan itu tak bisa direalisasikan karena persoalan lahan.

TANJUNGPINANG – KEPALA Kantor Wilayah Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, tidak semua kegiatan/proyek yang didanai DAK dikerjakan lantaran berbagai persoalan di lapangan.

”Ada yang bermasalah dengan lahannya. Masih punya orang dan belum bersertifikat, makanya tak jadi dibangun. Ada juga karena lokasi pembangunannya sulit, sehingga tidak ada kontraktor yang berani ikut tender,” ujar Heru saat jumpa pers di Kantor Kanwil Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri di Batu 8 Atas Tanjungpinang, Senin (9/1).

Proyek DAK yang tidak jadi direalisasikan tahun 2017 di Kepri seperti di Karimun (bidang kesehatan), di Pulau Penyengat, bidang pengairan, bidang pertanian, dua kegiatan di Anambas yang salah satunya bidang irigasi.

Dijelaskannya, adapun realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2017 untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 7,49 triliun. Dana TKDD dari Pemerintah Pusat ke daerah ini selain sebagai bagian perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi stimulus bagi perekonomian Kepri.

Realisasi TKDD 2017 terdiri dari dana perimbangan berupa realisasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 5,8 triliun atau 100%. Dana Transfer Khusus (DTK/DAK) sebesar Rp 1,37 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 7,5 miliar untuk Pemkab Bintan terealisasi 100% dan realisasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 228,8 miliar atau 100%.

DTU berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 4,04 triliun dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1,84 triliun telah terealisasi ke Pemda sebesar 100%.

Sementara Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 689,1 miliar atau 94,04% dan DAK Fisik sebesar Rp 682,68 miliar atau 88,07% dari pagu APBN-P. Total DAK 2017 baik fisik dan non fisik Rp 1,37 triliun dan terealisasi 90,97%.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tahun 2017 sebesar Rp 12,8 triliun atau 91,83% dari APBN-P terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,3 triliun atau sebesar 84,13% dari APBN-P dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 7,49 triliun atau sebesar 98,22% dari APBN-P.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut meliputi realisasi Belanja K/L sebesar Rp 5,2 triliun atau sebesar 84,05% dari APBN-P dan realisasi belanja non K/L yaitu belanja lain-lain pada Badan Pengusahaan (BP) Batam (Dewan Kawasan) sebesar Rp 77,1 miliar atau sebesar 89,83% dari APBN-P.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,3 triliun merupakan belanja pegawai sebesar Rp 1,35 triliun, Belanja Barang sebesar Rp 2,45 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,43 triliun dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5,4 miliar.

Kinerja belanja pemerintah pusat dapat terjaga dengan pengelolaan pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif dengan tetap menjaga ketercapaian output.

Lebih lanjut realisasi Belanja Barang sebesar Rp 2,45 triliun atau 82,86% dari APBN-P dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1,45 triliun atau 83,26% dari APBN-P. Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Muara Sei Gong Tahun 2017 sebesar Rp 90 miliar atau 99,2% dari pagu APBN-P.

Bendungan ini diharapkan akan dapat menyediakan pasokan air baku sebesar 0,47M3/detik. Demikian pula beberapa proyek strategis di Kepri telah terealisasi sesuai target.

Terkait realisasi Belanja Barang 82,86 persen dan realisasi Belanja Modal sebesar 83,26 persen, Heru Pudyo mengatakan, Satker telah berusaha membelanjakan uang negara dengan sangat efisien dan hemat.

”Perjalanan dinas, rapat di luar kantor, honor per kegiatan dikurangi. Kalau capaian kinerja tetap bagus. Tiap bulan kita rapat capaian kinerja mereka dan selalu dilakukan efisiensi namun output yang dihasilkan tetap bagus,” jelasnya.

Dijelaskannya, di saat sektor lain di Kepri sedang lesu, maka belanja pemerintah berperan besar dan menstimulus perekonomian Kepri. Dari kajian yang mereka lakukan selama ini, belanja pemerintah biasanya jor-joran di triwulan III dan IV.

Untuk membangun perekonomian masyarakat, hal seperti ini tidak bagus. Harusnya, belanja pemerintah menjadi stimulus sepanjang tahun mulai Januari sampai Desember.

Ini yang harus diubah. Pemerintah jangan lagi memperkuat belanja saat pertengahan tahun hingga akhir tahun. Ia pun berharap langkah yang diambil Gubernur Kepri H Nurdin Basirun diikuti seluruh Satker dan pemkab/pemko se-Kepri untuk memulai pekerjaan awal tahun.

”Belanja pemerintah itu harus merata setiap triwulan. Kalau habis-habisan di triwulan III dan IV, tidak bagus juga untuk perekonomian. Memang, belanja pemerintah paling berpengaruh 5-6 persen untuk perekonomian,” ungkapnya lagi.

Ia juga berharap agar semua kementerian/lembaga di Kepri sama-sama memantapkan pengelolaan APBN sebagai instrumen fiskal yang kredibel, efektif dan efisien serta berkelanjutan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Kepri yang semakin berkualitas.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kepri mengalami pelambatan di tahun 2017. Pada triwulan III 2017 perekonomian tumbuh sebesar 2,41%, setelah pada Triwulan I tumbuh sebesar 2,02% dan pada Triwulan II tumbuh sebesar 1,04%, dan diperkirakan tahun 2017 tumbuh pada kisaran 2-2,5%.

Sementara tingkat inflasi dapat dikendalikan dan sudah berada pada jalurnya untuk mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sektor-sektor utama penggerak perekonomian Kepri (industri manufaktur, ekspor SDA, konstruksi, perdagangan) yang didominasi Kota Batam mengalami pelambatan yang berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2017.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pengelolaan APBN-P 2017 baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap menjaga keberlangsungan fiskal di wilayah Provinsi Kepri telah mampu meredam pelambatan tersebut.

Bahkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kepri. Porsi belanja pemerintah terhadap perekonomian (PDRB) di Kepri pada kisaran rata-rata sebesar 5-6%. Porsi belanja pemerintah terhadap PDRB cenderung meningkat signifikan seiring dengan penyerapan anggaran.

Saat jumpa perse tersebut, Heru Pudyo juga mengajak kepala-kepala instansi lainnya yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan seperti Kepala Bea Cukai Tanjungpinang, Kepala KPPN Batam, Kepala KPPN Tanjungpinang, Kepala Kantor Pajak Pratama Bintan dan pejabat lainnya.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here