Pembangunan Tertunda Akibat Tunda Salur

0
39
Hamid Rizal

Alokasi anggaran untuk Kabupaten Natuna tahun ini dari dana tunda salur kurang lebih sebesar Rp200 miliar tertunda pencairannya. Kebijakan Pemerintah Pusat ini, membuat sebagian aktivitas pembangunan di daerah susah dijalankan.

NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, kebijakan tunda salur itu diketahui untuk bulan ini. Sesuai jadwal alokasi, anggaran untuk Kabupaten Natuna dialokasikan pada April lalu.

Akan tetapi, dikarenakan ada audit keuangan di lingkungan kementerian keuangan akhirnya rencana alokasi itu ditunda hingga Juni 2018. Setelah bulan Juni berakhir, muncul lagi kebijakan baru bahwa alokasi anggaran itu ditundasalur hingga tahun depan.

”Kebijakan ini tidak berpihak ke daerah, terutama sekali bagi kita di perbatasan. Kita sedang giat-giatnya membangun dengan rencana yang matang, tiba-tiba dananya ditunda oleh pusat,” kata Hamid di Gedung Sri Srindit Ranai, kemarin.

Ia mengaku, untuk bulan ini pembangunan sudah berjalan ditataran praktis karena program kegiatan pemerintah sebagian besarnya sudah ada yang dilelang dan mendapatkan pemenangnya.

Bahkan, tidak sedikit juga pembangunan yang sudah terlanjur berjalan di tataran praktis karena sudah dilakukan lelang lebih awal. ”Tapi, dengan adanya tunda salur ini hampir semuanya kita tunda juga. Tak tahu lah saya. Pasrah saja lah, pusing saya,” tandasnya.

Hamid berpendapat, kebijakan ini memiwali kebijakan pemerintah yang sebelumnya.
Dahulu, pemerintah mengambil kebijakan akan memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan termasuk Natuna.

Akan tetapi, pada prosesnya kebijakan membangun perbatasan itu terganggu dengan kebijakan lain yang sama sekali tidak menguntungkan bagi daerah perbatasan itu sendiri.

”Maunya kami tolong dikhususkan lah sedikit. Natuna ini karena Natuna juga perbatasan, dan kawasan strategis ekonomi dan pertahanan. Jangan lah ada tunda salur macam ini,” pintanya.

Hamid menduga, langkah kebijakan tunda salur itu dilakukan pemerintah untuk menopang pembangunan-pembangunan besar yang dibangun pemerintah di tempat lain. ”Saya tidak tahu pasti apa sebabnya, tapi yang jelas di negeri ini banyak pembangunan besar dan bisa saja karena tahun ini tahun politik, mungkin dananya dialihkan kesana dulu. Mereka belum menyebutkan alasannya,” tandas Hamid.

Saat ini, bukan hanya Pemkab Natuna yang mengalami demikian. Namun, rata-rata daerah mengalami nasib yang sama. Pemprov Kepri juga mengalaminya dan terancam terjadi defisit besar di APBDP 2018.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here