Pemberi dan penerima Money Politic Mesti Diproses Hukum

0
160
Endri Sanopaka

TANJUNGPINANG – Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ”uang politik” sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Timbul pertanyaan kenapa hanya caleg yang melakukan money politic yang diproses hukum. Kenapa masyarakat penerima money politic tidak diproses secara hukum.

Pengamat politik dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, dengan telah diputusnya kasus pidana Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap salah satu Calon Legislatif (Caleg) terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yaitu M Afryandy, dapat menjadi pelajaran bagi semua yang berkepentingan terhadap Pemilu, terutama para politisi. Termasuk masyarakat jangan coba-coba menerima money politic.

Ia juga membeberkan pemilih agar tidak menganggap UU Pemilu hanya sebatas mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilu saja. Tapi, melainkan sanksinya juga tegas dan berimplikasi terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu.

Karena, katanya, dengan terlibatnya dan melakukan tindak pidana Pemilu bisa membatalkan calon terpilih, yang sudah ikut kontestan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Meskipun, M Afryandy yang bersangkutan tidak menjalani hukuman di dalam penjara. Tapi, putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang jelas menyatakan M Afryandy terbukti dan bersalah.

Bahkan, hakim memutuskan lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut 3 bulan penjara, yaitu 5 bulan penjara dengan 10 bulan masa percobaan.

Sambung dia, persoalannya, adalah bukan soal ditahan atau tidak. Melainkan terbukti melakukan tindakan pidana yang telah diputuskan oleh hakim itu juga sudah sangat berat dijalankan oleh terpidana.

”Meskipun jaksa mengajukan banding atas putusan hakim PN Tanjungpinang ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, saya prediksi hakim akan menguatkan keputusan PN Tanjungpinang,” sebut. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here