Pembukuan RSUD Macam Benang Kusut

0
883
RSUD: Bangunan gedung RSUD Embung Fatimah di Batuaji.f-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri, menemukan aanya belanja fiktif dan markup di RSUD Embung Fatimah, Batam. Untuk temuan pengadaan fiktif atas belanja barang habis pakai sekitar Rp640 juta. Selain itu, ada temuan markup anggaran belanja di RSUD Embung Fatimah. Selain itu ada pembayaran utang Rp35 miliar, namun tidak tercatat dalam neraca keuangan.

Hasil temuan itu diungkapkan Kepala BPK Kepri, Joko Agus Setyono didampingi Kepala Sub Audit BPK Kepri, Ratna, Selasa (19/12) di gedung BPK Batam Centre. Pernyataan itu disampaikan setelah menyerahkan laporan hasil Pemeriksaan Keuangan semester II kepada pemerintah provinsi Kepri dan kabupaten/kota di Kepri.

”Ada pencairan dana atas kegiatana yang tidak dilakukan. Ada pengadaan fiktif, bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk kwitansi yang keadaan tidak ada,” ungkapnya.

Baca Juga :  723 Reklame Tak Berizin di Batam

Selain itu, BPK juga menemukan ada markup yang dilakukan RSUD. ”Ada markup dengan subkon, yang harga dinaikkan. Lebih menghawatirkan, ada pembayaran hutang Rp3,5 miliar dan tidak tercatat dineraca keuangan. Selain itu, ada tagihan yang belum dicatat dineraca, sehingga belum terbayarkan,” cetusnya.

Menurutnya, laporan itu tidak hanya semester II tahun 2017 ini. Namun ada juga hasi pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam tahun 2016. ”Ini pemeriksaan 2016 dan 2017. Ada juga utang kepada pegawai RSUD, sudah dilaporkan, tapi belum ibayarkan, Rp8,64 miliar. Ada juga pembayaran fiktif, utang yang tidak diakui pihak ketiga, setelah dikonfirmasi belum dibayarkan,” cetusnya.

Sementara Kepala BPK Kepri, Joko mengatakan, pelanggaran dan penyelewengan di RSUD Batam itu sistematis, karena pegawai dari bawah sampai atas, tahu persoalannya. Sehingga direkomendasikan, Wali Kota Batam, HM Rudi melakukan perombakan total. ”Harus ada revitalisasi di RSUD. Masalahnya kompleks. Wali kota janji akan melakukan revitalisasi dan meningkatkan pelayanan. Wali Kota sudah melakukan perbaikan, tapi hasilnya belum maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Pemko Minta BP Serahkan Pasar Induk

Disebutkan, Embung Fatimah dalam penggunaan anggaran harusnya bisa efisien. Tapi dalam temuan BPK, dinilai tidak demikian. Bahkan dia menyebutkan, RSUD sudah seperti benang kusut. ”Sulit dilakukan perbaikan, tanpa ada komitmen kuat dari kepala daerah,” sambungnya.

Disarankan agar Wali Kota Batam membentuk tim indevenden untuk mengevaluasi RSUD. ”Saya sampaikan ke Wako, agar membentuk tim indevenden untuk evaluasi SDM yang mengelola keuangan, dan juga mengevaluasi keuangan serta struktur organisasi,” tegasnya.

Menurut Joko, harus ada sebuah sistem yang kuat untuk mengurangi terjadi penyimpangan. “Perlu juga dilakukan assesment, sebelum menempati tempat. Pengelolaan keuangan juga harus ada komitmen kuat. Bagaimana menjadikan birokrasi bersih dan melayani,” himbau Joko.

Baca Juga :  Natal, Telkomsel Tingkatkan Kapasitas Jaringan

Menurutnya, RSUD harus selalu dikontrol. BPK sendiri memberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan pada program fiktif. Jika tidak, akan dikeluarkan teguran dan BPK bisa keluarkan audit investigatif.

”Kita sudah dua kali pemeriksaan. Tahun 2016 sudah kita periksa dan hasilnya tidak jauh dengan temuan 2017. Hasil pemeriksaan BPK, bisa masuk ranah hukum kalau tidak ada lanjutan perbaikan dan ada laporan masyarakat. Ini cukup bisa masuk ranah hukum,” imbuhnya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here