Pemda Didorong Selamatkan Perusda

0
120
PULAU Tulai yang indah di Jemaja yang tentunya bisa dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dan menambah PAD Kabupaten Kepulauan Anambas. F-ISTIMEWA/ENCIK NUR RISZA ELFIANI
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Rocky H. Sinaga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam rangka penyelamatan Perusahaan Daerah (Perusda) yang kondisinya memperihatinkan.

ANAMBAS – ”Bisa dipastikan kinerja Perusda memperihatinkan, karena dilihat dari laporan keuangan mengalami kerugian dan ada kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan,” ujar Rocky, Kamis (1/8).

Ia juga menyarankan, dengan kondisi Perusda saat ini harus ada strategi khusus untuk mengupayakan agar Perusda dapat menjalankan bisnisnya.

Apabila Perusda berjalan dengan baik, maka bisa menghasilkan keuntungan dan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Apa yang harus diperbaiki adalah regulasi, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusda yang mana Perda Perusda yang ada saat ini. Dinilai sudah tidak relevan lagi dengan keluarnya PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Jadi dengan adanya Perda yang baru, maka Pemerintah Daerah dapat mengangkat dewan direksi yang baru untuk mejalankan usaha yang ada pada Perusda tersebut,” sebut Rocky.

Ia mengaku terkait persoalan Perusda ini, Bapemperda telah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah.

Bahkan sudah mengagendakan dalam Prolegda dua tahun berturut-turut, yakni ditahun 2018 dan tahun 2019 untuk segera menyampaikan revisi ini.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan draf Ranperda tersebut.

Padahal menurut dia, Perusda berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus melaporkan lampiran ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusda.

”Selama ini laporan keuangan ikhtisar Perusda un auditit yang disampaikan pemerintah daerah, ini dapat dilihat pada LHP BPK pada tahun 2017 dan 2018. Audit BUMD atau Perusda harus dilakukan oleh lembaga audit independen. Setelah Perusda dilakukan audit disampaikan kepada Pemerintah Daerah, untuk dilaporkan sebagai pertanggung jawaban,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) harus mengoptimalkan potensi pariwisata, yang akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anambas.

Pasalnya, dengan dengan tidak adanya kewenangan kabupaten untuk mengelola laut, membuat Kabupaten termuda di Provinsi Kepri tidak dapat berbuat banyak karena hanya memiliki daratan seluas 1 persen lebih.

Sesuai dengan Undang-ndang No 23 tahun 2014 0-12 Mil itu adalah kewenangan provinsi.

Tentu Anambas, yang luasnya wilayahnya 98 persen adalah lautan semakin sulit.

Hal itu dikemukakan Bupati KKA Abdul Haris,SH pada rapat koordinasi dan sinkronisasi, terhadap penegasan batas daerah serta penentuan batas laut dan darat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi Umum KKA.

Ia mengaku tidak mempersoalkan hal itu, namun demikian yang menjadi kekhwatiran adalah persoalan laut ini tidak sesederhana yang dipikirkan.

Karena ada sejumlah persoalan seperti lalu lintas, yang sering kali terjadi pelanggaran di laut dan eksploitasi terumbu karang dan lainnya.

Hal ini dikarenakan, luas wilayah daratan Anambas hanya satu persen saja. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here