Pemdes Se-Bintan Terima Rp 30,9 Miliar

0
830
TINJAU DESA: Bupati Bintan H Apri Sujadi meninjau pemukiman warga dan pembangunan Desa Dendun, Kecamatan Mantang, baru-baru ini. f-istimewa/kominfo bintan

BINTAN – PEMERINTAH desa (Pemdes) se-Kabupaten Bintan akan menerima Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat melalui APBN 2018, sebesar Rp 30,9 miliar. Dana Desa tersebut akan dikucurkan kepada 36 pemerintah desa se-Bintan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan Ronny Kartika menjelaskan, tahun 2018 mendatang, pemerintah pusat menerapkan formulasi rasio yang berbeda, dalam pengelolaan dana desa yang diterima oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Formulasi Rasio tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

Untuk Kabupaten Bintan, Dana Desa tahun 2018 berkisar Rp 30,9 miliar, yang ditujukan kepada 36 pemerintah desa. Dibandingkan tahun 2017, nilai tersebut terjadi pengurangan berkisar Rp 600 juta. Pengurangan Dana Desa (DD) untuk Kabupaten tersebut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, berdasarkan rasio angka kemiskinan Bintan yang sudah turun.

Baca Juga :  PT Singatac PHK Ratusan Karyawan

Selain formulasi rasio angka kemiskinan, lanjut Ronny, pemerintah pusat juga mencantumkan pembobotan pada rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis suatu daerah.

”Berdasarkan rasio itu pula, pagu anggaran Dana Desa (DD) yang paling besar akan diterima oleh Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong. Yaitu berkisar Rp 1,13 miliar. Sedangkan anggaran Dana Desa terkecil akan diterima oleh Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, dengan jumlah kisaran Rp 709 juta,” sebut Ronny Kartika, Minggu (17/12) kemarin.

Baca Juga :  Menko Kemaritiman Memperkuat MoU Bupati

Bupati Bintan H Apri Sujadi mengatakan, jika ada Pemdes di Bintan, yang masih kesulitan dalam penggunaan Dana Desa, hendaknya belajar dari desa yang sudah berhasil, dalam mengelola Dana Desa itu. Atau berkonsultasi ke Dinas PMD Kabupaten Bintan. Tujuannya, agar guna penyerapan anggaran Dana Desa bisa berjalan maksimal, dan menghindari pelanggaran hukum.

”Kita juga menyarankan, agar setiap kegiatan pembangunan bersumber dari DD maupun dari ADD, dilakukan secara swakelola. Sehingga, melibatkan masyarakat desa. Kemudian, upah yang dibayarkan dalam kegiatan itu, diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa. Itu lah konsep dari pemberdayaan masyarakat,” jelas H Apri Sujadi, usai meninjau pembangunan Desa Dendun, Kecamatan Mantang, baru-baru ini.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here