Pemerintah Diminta Lengkapi Fasilitas SMK Negeri

0
393
Bupati Karimun Aunur Rafiq meninjau pelaksanaan UNBK di SMK Vidia Sasana. f-alrion/tanjungpinang pos

KARIMUN – Pemerintah Provinsi Kepri diminta melengkapi fasilitas SMK Negeri di Karimun. Sehingga mampu bersaing dengan sekolah swasta yang telah terlebih dahulu mempersiapkan segala sarana dan prasarananya.

”Pemerintah harus jujur mengakui kesiapan SMK swasta di Karimun. Salah satunya kesiapan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sedangkan sekolah berstatus Negeri masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil,” kata pemerhati pendidikan Karimun, Romi P. Selasa (3/4) kemarin.

Pelaksanaan UNBK sejak dulu. Adalah kebijakan dari Pemerintah, kenyataan sekolah berstatus sekolah negeri belum siap melaksanakan UNBK. Karena minimnya fasilitas komputer dan jaringan internet di sekolah tersebut.

Menjadi ironi, melihat jumlah SMK di Karimun hanya ada 4, yaitu di Pulau Karimun ada 2 sekolah, 1 sekolah di Pulau Kundur dan 1 Pulau Moro. Tetapi fasilitas komputer untuk melaksanakan UNBK belum mampu. Ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Kepri kedepan, tambah Romi.

”Kita miris juga mendengar hanya sekolah swasta yang mampu melaksanakan UNBK. Sementara sekolah berstatus Negeri belum mampu melaksanakannya karena keterbatasan fasilitas, ini harus menjadi perhatian yang harus dilengkapi pada tahun anggaran 2019 mendatang,” kata Anggota DPRD Karimun, Zai Zulfikar.

Jika pengelolaan SMK dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten. Maka yang pertama dilengkapi adalah tersedianya komputer dan jaringan internet di semua sekolah. Sehingga dapat melaksanakan UNBK. Tidak lagi menggunakan kertas dan pensil, tambah Boi sapaan akrab Zai Zulfikar

”Sebenarnya tidak hanya fasilitas komputer yang harus dibenahi, termasuk kesiapan lulusan SMK untuk bekerja di perusahaan setelah lulus sekolah. Sesuai dengan kompetensi kejuruan yang mereka pelajari di sekolah selama ini,” tutur dia.

Kendala yang dialami sebagian lulusan SMK. Setelah lulus, mereka masih harus mendapatkan sertifikat kompetensi, seperti pengelasan dan lainnya. Ia menyarankan, Perusahaan tidak lagi meminta sertifikat lulusan SMK karena telah mengikuti pendidikan selama 3 tahun. (yon)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here