Pemerintah Harus Akomodir Pekerja Lokal

0
406
TANGGAPAN FRAKSI: Rudi Chua saat menyampaikan pandangan fraksi di salah satu paripurna membahas tentang pendidikan di Kepri, belum lama ini. F-SUHARDI/tanjungpinang pos

Penerapan KEK di Kepri

DOMPAK – Tidak ada kewenangan yang terjadi setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2007. PP tersebut tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Hal itu ditegaskan anggota Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kepri Rudy Chua.

Untuk PP nomor 42 tahun 2017 isinya tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang Bintan. Di dalam aturan tersebut, kewenangan tentang regulasi mengingat Badan Usaha (BU) nya ditunjukkan langsung oleh Bupati. Hanya saja, aturan tersebut tidak mengikat. Misalnya, terkait tenaga kerjanya harus pro terhadap pekerja lokal atau tidak.

”Jadi itu yang kami nilai sesuatu yang masih membingungkan, sesuatu yang signifikan,” jelas Rudi Chua kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (10/10).

Politisi Hanura ini menilai, diterbitkan PP baru saat ini misalnya di PP nomor 41 itu, belum ada sesuatu yang signifikan terkait adanya gairah baru kawasan perdagangan bebas yang selama ini di kelola Badan Usaha FTZ Tanjungpinang dan Bintan.

”Kita hanya menilai ini hanya semangat dari pemerintah pusat, untuk kembali menggerakkan FTZ Tanjungpinang Bintan. Karena dia menerbitkan PP baru, walaupun isinya sama, yang salah satu paling signifikan disebut berlaku 70 tahun,” jelasnya.

Sedangkan, bunyi aturan dan pasal lainnya ia menilai belum ada sesuatu hal yang baru, bagaimana bisa memberikan harapan untuk pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan lebih baik lagi ke depanya.

”Kita tetap optimis hanya saja, kita berharap adanya perubahan, kalau ke depannya tidak mau di rubah, buat apa pemerintah menerbitkan PP baru, karena proses PP ini tidak mudah. Pemerintah itu mau mengukuhkan kembali. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di Kementerian, mereka katakan sebagai langkah mengukuhkan kembali semangat pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan khususnya Kawasan Perdagangan Bebas Bintan ini,” beber.

Terakhir dia menambahkan, dua PP yang terbitkan pemerintah ini kewenangannya berbeda dan tidak sama. Berbeda dengan PP tentang kawasan Perdagangan Bebas yang lama yakni PP 47 tahun 2007. egulasi wilayahnya masih ada yang letak wilayahnya sama antara kawasan KEK dan FTZ. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here