Pemkab Akan Kelola HPL 27.600 Hektare

0
98
MENTERI ATR dan Kepala BPN Sofyan Jalil ketika bertemu dengan Bupati Lingga H Alias Wello untuk membahas HPL lahan yang dikuasai PT SPP dan PT CSA. f-istimewa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil memerintahkan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang, agar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dikuasai PT Singkep Payung Perkasa (SPP) dan PT Citra Sugi Aditya (CSA) kepada Pemerintah Kabupaten Lingga.

LINGGA – Masing-masing luas HPL yakni, untuk PT SPP seluas 18.000 hektare di Pulau Singkep. Sementara untuk PT CSA seluas 9.600 hektare di Pulau Lingga.

Kedua lahan itu, HPL-ya akan segera diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga untuk didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat Lingga.

Hal itu ditegaskan Sofyan Jalil, saat menerima laporan terkait permasalahan pertanahan dari Bupati Lingga H Alias Wello di ruang rapat, Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (3/10) lalu.

Hal itu berdasarkan surat Bupati Lingga Nomor : 600/DPUPRPKP/1522, tanggal 24 September 2018.

”Pak Dirjen, nantinya akan segera koordinasikan dengan Kakanwil BPN Kepri untuk selesaikan persoalan pak Bupati ini. Saya tidak mau ada pengusaha yang hanya ingin menguasai tanah negara, tanpa mendayagunakannya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sofyan Jalil, berdasarkan rilis dari staf khusus Bupati Lingga Ady Indra Pawennari.

Selain itu, Menteri ATR itu berpesan setelah tanah yang dikuasai kedua perusahaan ini diberikan hak pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Lingga agar pengalokasiannya kepada investor yang membutuhkannya dilakukan secara selektif.

Dengan demikian, permasalahan tanah terlantar ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

”Tolong ya pak Bupati. Tanah negara ini dijaga betul-betul pemanfaatannya. Saya percaya pak Bupati sebagai pemegang amanah rakyat Lingga, juga ingin meninggalkan sejarah baik yang dapat dikenang anak cucu nantinya,” nasehat Sofyan kepada Alias Wello.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang mengaku tidak punya kesulitan untuk memberikan hak pengelolaan PT SPP dan PT CSA kepada Pemerintah Kabupaten Lingga.

”PT SPP yang menguasai lahan seluas 18.000 hektare di Pulau Singkep dan PT CSAs eluas 9.600 hektare di Pulau Lingga, sudah terdaftar dalam data base kami sebagai tanah terindikasi terlantar. Tidak sulit bagi kami untuk mengembalikannya kepada pemerintah. Apalagi, mereka belum memiliki hak keperdataan,” tegasnya.

Bupati Lingga, Alias Wello menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas respon Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil dan jajarannya dalam menyikapi persoalan pertanahan di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

”Alhamdulillah, persoalan tanah masyarakat Lingga yang banyak dicaplok oleh kedua perusahaan ini sudah dijawab langsung oleh pak Menteri. Saya segera perintahkan Camat dan para Kepala Desa untuk mendata tanah masyarakat yang dicaplok kedua perusahaan ini,” imbuhnya.(TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here