Pemkab Belum Bayar Lahan Warga

0
98
PIHAK keluarga Haji Haspan Hasnan memasang spanduk ganti rugi yang belum dibayarkan di Landasan Bandara Tambelan, Selasa (4/9). f- istimewa

BINTAN – Haji Haspan Hasnan (78), pemilik 3 bidang tanah seluas 1,75 hektar di Gunung Badak, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Tambelan mengeluhkan permasalahan ganti rugi lahannya yang hingga kini belum dibayarkan oleh Pemkab Bintan.

Hasnan, yang lahannya terkena proyek pembangunan bandara Tambelan mengaku sejak tahun 2012 hingga 2018 ini haknya mendapatkan ganti rugi lahan tersebut tidak jelas ujungnya.

Justru, ia merasa ditipu oleh sikap pemerintah yang mempimpongnya. Kepada Tanjungpinang Pos, Hasnan menjelaskan pada tahun 2012 lalu pihaknya dihubungi terkait pembebasan lahan tersebut.

Dari hasil pengukuran rencana pembangunan, masuk 3 bidang lahannya dengan total 1,75 hektare dan dijanjikan akan dibayar oleh pemerintah.

”Saat itu, Ibu Irma selaku Kepala Bagian Agraria menghubungi saya. Desember 2012. Kata beliau ganti rugi lahan segera dibayar, namun karena ada kesalahan nomor surat, sehingga harus diperbaiki dan dibayar pada tahun 2013,” jelas Hasnan.

Saat 2013, belum dibayar juga dengan alasan masih didata apakah masuk kawasan hutan lindung atau tidak.

Tahun 2014, lanjut Hasnan, karena ada keputusan Kementerian Kehutanan menyatakan itu bukan kawasan hutan lindung.

Untuk itu, dirinya disuruh ke Tanjungpinang menemui Hendrio Karyadi selaku Kabag Agraria untuk pembayaran ganti rugi.

”Saat tiba di Tanjungpinang saat itu, saya juga menghadap Sekda (Lamidi) waktu itu. Namun, katanya tidak ada dana untuk membayar ganti rugi,” sebutnya.

Kemudian, 2016 Hasnan mempertanyakan lagi soal ganti rugi lahan tersebut. Menurut aturan Bupati, ganti rugi lahan sudah diserahkan kepada dinas terkait.

Tahun 2017, lanjutnya, ia mempertanyakan kepada Kepala Bappeda Bintan dan dikabarkan akan diganti rugi dan setujui pada Agustus 2018.

”Saya suruh anak saya pada Agustus lalu menghadap Dinas Perhubungan, jawabannya dana ganti rugi sudah dibayarkan, namun tidak tahu ke siapa,” herannya.

Atas tindakan Pemerintah Bintan yang mengecewakannya, pihaknya akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here